14 Provinsi Akan Buka Sekolah Tatap Muka Secara Bertahap, Ini Rinciannya

Kompas.com - 26/03/2021, 06:10 WIB
Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjawab pertanyaan media saat memberi keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (12/11/2020). DOK. Satgas Covid-19Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menjawab pertanyaan media saat memberi keterangan pers yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (12/11/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, ada 14 provinsi yang disebut telah siap melaksanakan pembelajaran tatap muka.

Hal ini berdasarkan keterangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) pada awal Januari 2021.

"Yang kita tahu bahwa awal Januari lalu kemendikbud menyatakan 14 provinsi siap melaksanakan kegiatan tatap muka," ujar Wiku dalam konferensi pers daring melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (25/3/2021).

Keempatbelas provinsi yang dimaksud yakni Jawa Barat, DIY, Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, Maluku Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Sulawesi Barat.

Meski demikian, Wiku menyebut pembukaan sektor pendidikan ini akan dilakukan secara bertahap.

Tahapan itu juga sesuai dengan prinsip pembukaan sektor sosial ekonomi untuk masyarakat yang produktif dan aman Covid-19.

Baca juga: Satgas Covid-19: Sekolah Tatap Muka Dilakukan di 14 Provinsi, Disiapkan dalam 5 Tahap

"Secara prinsip ada lima tahapan yang harus dilalui sebelum melakukan pembukaan sektor pendidikan. Yang pertama adalah tahapan prakondisi," ungkap Wiku.

Secara sederhana, kata dia, tahapan pertama ini dapat dipahami sebagai pemberlakuan kebiasaan baru.

Pemerintah berusaha menjamin proses adaptasi berjalan dengan baik melalui fasilitas dan sarana pendukung protokol kesehatan untuk memudahkan masyarakat.

Kedua, adalah timing atau proses dalam menentukan waktu yang tepat.

Wiku menyebut tahapan ini mengacu kepada data epidemiologi, kesiapan institusi pendidikan dan ketersediaan fasilitas kesehatan.

Selanjutnya, adalah tahapan penentuan prioritas. Tahapan ini dilakukan dengan simulasi pembukaan oleh institusi percontohan terlebih dulu.

"Ini sebagai bahan pembelajaran bagi institusi lain untuk dapat diperluas cakupannya secara bertahap," ungkap Wiku.

"Pastikan simulasi dilakukan oleh semua elemen yang mencakup setiap aspek kegiatan belajar, baik dari berangkat sampai dengan pulang ke rumah. Karena peluang penularan bisa terjadi di mana saja," jelasnya.

Wiku pun mengingatkan bahwa nantinya transparansi operasional institusi percontohan pendidikan bisa menjadi bahan bagi institusi pendidikan lain bahkan kebijakan daerah maupun nasional.

Baca juga: Jubir Wapres: Soal Sekolah Tatap Muka Belum Diputuskan

Keempat adalah tahapan koordinasi pusat dan daerah, yang diimplementasikan secara timbal balik.

Menurut Wiku, antara pemerintah pusat dengan daerah, yakni dinas kesehatan, dinas pendidikan, institusi pendidikan serta orangtua murid.

"Koordinasi yang baik adalah kunci identifikasi masalah sedini mungkin agar dapat dicarikan solusinya dengan gotong-royong anggota masyarakat maupun pemerintah," ungkapnya.

Kelima adalah tahapan monitoring dan evaluasi pemantauan pelaksanaan kegiatan dan evaluasi berdasarkan skenario dengan prinsip kebijakan gas dan rem.

Wiku menuturkan, setiap pelaporan yang diberikan akan menjadi input berharga dalam perluasan pembukaan sektor pendidikan maupun sektor lainnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Anggota Komisi III: Publik Butuh Informasi Utuh soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK

Nasional
Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Arsul Sani: Semestinya Dewas KPK Tak Berwenang Berikan Izin Penyadapan

Nasional
Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Evaluasi Fungsi Pengawasan, Formappi: Beberapa Rekomendasi DPR Diabaikan Mitra Kerja

Nasional
Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Menag Instruksikan Pengetatan Pengawasan Protokol Kesehatan di Rumah Ibadah

Nasional
Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Jokowi dan Sri Mulyani Disebut Sudah Satu Suara soal THR ASN

Nasional
Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Pemprov Jawa Timur Antisipasi Dampak Kepulangan 14.000 Pekerja Migran

Nasional
75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

75 Pegawai Tak Penuhi Syarat TWK, Tjahjo: Sejak Awal Ini Masalah Internal KPK

Nasional
Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Wadah Pegawai Sebut TWK Bisa Singkirkan Sosok Berintegritas di KPK

Nasional
Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Mendagri Minta Pemda Percepat Realisasi APBD 2021

Nasional
Harry Van Sidabukke Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara

Harry Van Sidabukke Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Menyuap Eks Mensos Juliari Batubara

Nasional
Kejagung Periksa Eks Komisaris dan Komut Asabri

Kejagung Periksa Eks Komisaris dan Komut Asabri

Nasional
Belum Umumkan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Firli Bahuri: Kami Tak Ingin Menebar Isu

Belum Umumkan Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Firli Bahuri: Kami Tak Ingin Menebar Isu

Nasional
Tjahjo Pertanyakan Sikap KPK soal 75 Pegawai yang Tak Penuhi Syarat TWK

Tjahjo Pertanyakan Sikap KPK soal 75 Pegawai yang Tak Penuhi Syarat TWK

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru Sebut Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Covid-19 Meningkat

Perhimpunan Dokter Paru Sebut Keterisian Tempat Tidur di RS Rujukan Covid-19 Meningkat

Nasional
BKN Akan Bahas soal 75 Pegawai KPK yang Tak Penuhi Syarat Tes Wawasan Kebangsaan

BKN Akan Bahas soal 75 Pegawai KPK yang Tak Penuhi Syarat Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X