Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Fraksi Gerindra Diduga Terlibat Pencurian 21,5 Ton Solar, MKD DPR: Laporan Sedang Diproses

Kompas.com - 25/03/2021, 15:32 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Saleh Daulay mengatakan, MKD pada dasarnya sudah menerima laporan mahasiswa Pemerhati MIGAS terhadap dugaan keterlibatan anggota fraksi Partai Gerindra Rahmat Muhajirin dalam kasus pencurian 21,5 ton Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar.

Ia menuturkan, saat ini laporan tersebut sedang berada dalam tahap evaluasi atau verifikasi oleh staf administrasi dan tenaga ahli MKD.

"Sekarang ini saya kira laporan itu sedang dievaluasi oleh staf administrasi dan tenaga ahli. Di MKD itu ada prosedur tetap yang sudah baku, di mana setiap pengaduan itu diproses dulu oleh staf administrasi dan ahli pendukung kita sebelum diajukan ke pimpinan dan juga anggota MKD," kata Saleh saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Anggota Fraksi Gerindra Dilaporkan ke MKD atas Dugaan Terlibat Pencurian 21,5 Ton Solar

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu melanjutkan, staf administrasi dan tenaga ahli melakukan evaluasi dan verifikasi terhadap kelengkapan laporan tersebut.

Menurutnya, proses penilaian evaluasi atau verifikasi itu diperlukan agar masyarakat yang melaporkan kepada MKD tidak ramai-ramai berdatangan setiap harinya.

"Sekarang tahapannya baru penilaian pelaporan itu. Karena kalau tidak begitu, kita khawatir orang akan melapor terus ramai-ramai setiap hari, saling mengadu dan sebagainya," ucap Saleh.

Setelah proses tersebut, kata dia, laporan dapat diajukan ke pimpinan dan juga anggota MKD untuk dibahas secara bersama dan kolektif.

"Jadi pembahasan pengaduan seperti itu ya tidak bisa dilakukan oleh orang per orang di MKD. Tapi akan dibuka bersama-sama," ujarnya.

Baca juga: Ditpolair Baharkam Polri Gagalkan Pencurian 21 Ton Solar di Perairan Tuban

Ia pun menekankan, saat ini dirinya sebagai salah satu pimpinan MKD belum menerima laporan tersebut.

Sebab, laporan itu masih diperiksa kelengkapannya oleh staf administrasi dan tenaga ahli MKD.

Namun, ia mengetahui bahwa ada pelaporan yang masuk terkait dugaan keterlibatan anggota fraksi Gerindra itu.

"Saya kira untuk sementara itu belum masuk pada tahap pembicaraan di kita ya. Nah, karena itu saya sendiri jujur belum membaca pelaporan itu. Tapi hanya dapat informasi dari tenaga ahli ada pelaporan yang sudah dimasukkan," jelasnya.

Baca juga: Pelaku Pencurian 21 Ton Solar di Perairan Tuban Mantan Pekerja di Pertamina

Anggota Komisi IX DPR ini juga menjelaskan, apabila proses evaluasi atau verifikasi tersebut dinyatakan tidak lengkap oleh staf administrasi dan tenaga ahli, maka laporan akan dikembalikan ke pelapor guna dilengkapi.

Saleh mengatakan, MKD juga memberikan batasan waktu bagi pelapor untuk melengkapi laporan yang dikembalikan.

"Dengan batas waktu tertentu itu, jika nanti pada batas waktu tertentu itu bisa diselesaikan atau dilengkapi, baru dilanjutkan proses berikutnya untuk diberikan ke pimpinan MKD," tuturnya.

Diberitakan, mahasiswa Pemerhati MIGAS melaporkan anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra Rahmat Muhajirin ke MKD DPR RI, Senin (22/3/2021).

Baca juga: Polisi: Pencuri 21 Ton Solar di Perairan Tuban Pegawai Biasa, tapi dalam Beberapa Bulan Punya Rumah-Mobil Mewah

Anggota mahasiswa Pemerhati MIGAS, Syahroni mengatakan, Rahmat Muhajirin dilaporkan terkait dugaan keterlibatan kasus pencurian 21,5 ton BBM jenis solar dari Single Point Morning (SPM) milik PT Pertamina di perairan Tuban, Jawa Timur.

"Senin kemarin tanggal 22 Maret 2021 kami sudah menyerahkan laporan dan sudah diterima oleh MKD," kata Syahroni kepada Kompas.com, Kamis (25/3/2021).

Ia melanjutkan, saat ini pihaknya tinggal menunggu tindak lanjut dari MKD terhadap laporan yang diajukan.

Syahroni berharap, usai laporannya diterima, MKD dapat bekerja secara profesional dengan mendalami laporan tersebut.

"Jika memang benar terbukti maka MKD harus segera bertindak, agar marwah serta kehormatan lembaga DPR RI tetap terjaga," harap Syahroni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com