Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Terus Didorong Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha untuk Pembangunan Infrastruktur

Kompas.com - 22/03/2021, 18:54 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, model pembangunan infrastruktur melalui sistem Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) akan terus didorong.

Tujuannya agar mengurangi beban APBN dalam pembangunan proyek infrastruktur.

"Model pembangunan KPBU ini akan terus kita dorong, tidak hanya di Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan saja tetapi juga untuk proyek-proyek yang lain," ujar Jokowi dalam pidato peresmian SPAM Umbulan, Kabupaten Sidoarjo, yang ditayangkan langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (22/3/2021).

Baca juga: Jokowi Resmikan SPAM Umbulan yang Dibangun Medco Energi dan Bangun Cipta

"Sehingga beban APBN ini juga akan semakin berkurang dan nanti pengelolaannya justru swasta yang harus bergerak," lanjutnya.

Untuk diketahui, SPAM Umbulan ini dibangun melalui skema KPBU oleh PT Meta Adhya Tirta Umbulan yang merupakan konsorsium PT Medco Energi Internasional Tbk dan PT Bangun Cipta.

Masa kerja sama berlangsung selama 25 tahun dengan skela Built Operate Transfer (BOT) sejak tanggal operasional secara komersial.

Adapun investasi yang digunakan untuk membangun SPAM ini senilai lebih dari Rp 2 triliun.

Menurut Jokowi, SPAM Umbulan memiliki kapasitas penyediaan air hingga 4.000 liter per detik.

Nantinya, SPAM akan menyediakan air bersih untuk lima wilayah yakni Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya.

Oleh karenanya, kepala negara menekankan agar SPAM yang telah dibangun itu bisa dimaksimalkan untuk kebutuhan penyediaan air bersih bagi masyarakat.

"Jangan sampai proyek besar sudah jadi, pipa utamanya selesai, tapi untuk masuk ke rumah tangga terkendala. Disebabkan siapa yang bertanggungjawab tidak jelas, apakah PDAM kota/kabupaten, atau PDAM provinsi atau Kementerian PU PR," ujar Jokowi dalam pidato peresmian yang ditayangkan langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden.

"Tolong segera diselesaikan, saya minta minggu ini sudah ada rapat dan bisa diselesaikan, yang tanggung jawab siapa. Karena ini kalau tidak diselesaikan, di lapangan efek ada efek yang dirasakan," lanjutnya.

Jokowi mencontohkan, sebelumnya pernah terjadi ada pembangunan waduk yang sangat besar. Setelah waduk selesai dibangun, sistem irigasi primer telah disiapkan.

Baca juga: Jokowi Dorong Vaksinasi Covid-19 di Jawa Timur Dipercepat

Akan tetapi, sistem irigasi sekunder dan tersier yang berfungsi mengalirkan air ke sawah dan ladang belum juga dibuat.

"Lalu air masuk ke sawah lewat mana ? Sehingga (untuk SPAM) ini juga sama, kalau nanti saya ke lapangan, lalu saya tanyakan dan benar terjadi (kejadian seperti di waduk)," tutur kepala negara.

"Maka selesaikan secepat-cepatnya, apa yang telah kita bangun dengan skema kerja sama antara pemerintah dan swasta ini. Supaya bermanfaat benar untuk masyarakat," lanjutnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com