Koalisi Masyarakat Sipil Buka Pos Pengaduan Masyarakat Terdampak Korupsi Bansos Covid-19 Jabodetabek

Kurnia menilai, atas praktik korupsi itu, tidak hanya bisa dilihat sebatas pada suap-menyuap semata, akan tetapi juga berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,73 triliun.

Adanya penyalahgunaan kewenangan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, menurut dia, sangat mengancam kehidupan kelompok rentan dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program tersebut.

Ia menyebut, setidaknya ada 1,3 juta keluarga penerima manfaat yang berpotensi dirugikan secara langsung akibat korupsi tersebut.

Hal itu dapat dibuktikan tatkala dikeluarkannya Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020.

Baca juga: Pemerintah Ingin Percepat Penyaluran Bansos, Target Pekan Keempat Maret 2021

"Aturan itu menegaskan adanya urgensi pemberian bansos untuk menjamin stabilitas ekonomi masyarakat yang terancam resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19," ujar Kurnia.

"Problematika korupsi bansos ini sekaligus menjadi pengingat bahwa korupsi adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia," ucap dia.

Lebih lanjut, Kurnia menekankan, di tengah situasi pandemi, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebutuhan dasar warga yang dibatasi aktifitasnya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.

Korupsi yang dilakukan terhadap kewajiban negara tersebut telah melanggar hak warga mendapatkan jaminan sosial.

Hal itu tertera secara terang benderang dalam Pasal 28 H dan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) serta Pasal 41 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Bahkan, melanggar Hak warga atas jaminan hidup yang layak juga dijamin dalam Pasal 28 C, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 11 UU HAM.

"Maka dari itu, KPK harus didesak untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dan memberikan tuntutan yang setimpal hingga adanya putusan yang memberikan efek jera," kata Kurnia.

Namun, dengan adanya kerugian luar biasa yang dialami masyarakat, khususnya dalam situasi kedaruratan pandemi seperti saat ini, dia berpendapat upaya penghukuman saja tidak cukup.

Menurut Kurnia, perlu ada upaya khusus untuk dapat memulihkan kembali hak-hak masyarakat yang dirugikan.

"Jaminan pemulihan hak tersebut telah pula diamanatkan dalam Pasal 35 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006," ucap Kurnia.