Pemerintah Ingin Percepat Penyaluran Bansos, Target Pekan Keempat Maret 2021

Kompas.com - 18/03/2021, 07:11 WIB
Menteri Sosial Tri Rismaharini memberikan sambutan dalam acara serah terima jabatan Menteri Sosial di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (23/12/2020). Tri Rismaharini resmi diangkat Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTAMenteri Sosial Tri Rismaharini memberikan sambutan dalam acara serah terima jabatan Menteri Sosial di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu (23/12/2020). Tri Rismaharini resmi diangkat Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Sosial menggantikan Juliari Batubara yang tersandung kasus korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos). ANTARA FOTO/Galih Pradipta/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menargetkan, bansos untuk bulan April 2021 dapat disalurkan pada pekan keempat bulan ini, bersamaan dengan realisasi bansos bulan Maret.

“Harapan kami untuk bulan Maret ini kami bisa realisasikan di minggu keempat di bulan Maret. Demikian pula target untuk bulan April kami akan serahkan pada bulan Maret juga sehingga masyarakat bisa melakukan pembelanjaan sesegera mungkin,” kata Risma melalui keterangan tertulis yang dilansir dari laman presidenri.go.id, Rabu (17/3/2021).

Sedikitnya, ada tiga jenis bantuan yang akan digulirkan pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos), yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Baca juga: Data Penerima Bansos Belum Sesuai, Mensos Risma Kirimkan Staf ke Daerah

Ditargetkan, BPNT dapat menyasar 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sementara, PKH dan BST masing-masing ditargetkan mampu menyasar 10 juta KPM.

Namun, berdasar data hasil evaluasi dan sinkronisasi pemerintah, realisasi bansos masih belum memenuhi jumlah target penyaluran.

Oleh karenanya, Kemensos fokus untuk memenuhi target kuota program bantuan yang masih belum terisi.

Risma mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan perbaikan dan sinkronisasi data dengan daerah agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran.

Baca juga: Bansos Tunai 300.000 Sudah Cair Maret 2021, Simak Begini Cara Ceknya

“Ada beberapa daerah yang belum 100 persen memadankan data dengan data kependudukan. Kami harus jemput perbaikan datanya, jadi kami bekerja sama dengan daerah untuk mempercepat di 514 kabupaten/kota,” ucap Risma.

Risma pun mengimbau pemerintah daerah untuk mendukung percepatan penyaluran bansos ini dengan melakukan sinkronisasi dan pembaruan data.

Kemensos sendiri telah menerjunkan tim validasi data ke sejumlah daerah untuk mempercepat pendataan.

“Saat ini petugas kami ada di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Papua kami bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih dan perguruan tinggi di sana untuk melakukan validasi data di lapangan,” kata Risma.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

Nasional
Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Nasional
ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

Nasional
BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

Nasional
UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

UPDATE 8 Mei: Tambah 179, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 46.842

Nasional
UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

UPDATE 8 Mei: Tambah 5.494, Pasien Sembuh Covid-19 Jadi 1.563.917

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 86.552 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Buka Peluang Usung Kader pada Pilpres 2024, PAN Tetap Akan Realistis

Nasional
UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

UPDATE 8 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.709.762, Bertambah 6.130

Nasional
Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Bamsoet: Apakah Diskusi Bisa Hentikan Kebrutalan KKB di Papua?

Nasional
Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Abraham Samad Duga TWK Bertujuan Singkirkan 75 Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X