Pemerintah Ingin Percepat Penyaluran Bansos, Target Pekan Keempat Maret 2021

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat.

Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menargetkan, bansos untuk bulan April 2021 dapat disalurkan pada pekan keempat bulan ini, bersamaan dengan realisasi bansos bulan Maret.

“Harapan kami untuk bulan Maret ini kami bisa realisasikan di minggu keempat di bulan Maret. Demikian pula target untuk bulan April kami akan serahkan pada bulan Maret juga sehingga masyarakat bisa melakukan pembelanjaan sesegera mungkin,” kata Risma melalui keterangan tertulis yang dilansir dari laman presidenri.go.id, Rabu (17/3/2021).

Sedikitnya, ada tiga jenis bantuan yang akan digulirkan pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos), yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Baca juga: Data Penerima Bansos Belum Sesuai, Mensos Risma Kirimkan Staf ke Daerah

Ditargetkan, BPNT dapat menyasar 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Sementara, PKH dan BST masing-masing ditargetkan mampu menyasar 10 juta KPM.

Namun, berdasar data hasil evaluasi dan sinkronisasi pemerintah, realisasi bansos masih belum memenuhi jumlah target penyaluran.

Oleh karenanya, Kemensos fokus untuk memenuhi target kuota program bantuan yang masih belum terisi.

Risma mengatakan, pihaknya saat ini tengah melakukan perbaikan dan sinkronisasi data dengan daerah agar bantuan yang diberikan lebih tepat sasaran.

Baca juga: Bansos Tunai 300.000 Sudah Cair Maret 2021, Simak Begini Cara Ceknya

“Ada beberapa daerah yang belum 100 persen memadankan data dengan data kependudukan. Kami harus jemput perbaikan datanya, jadi kami bekerja sama dengan daerah untuk mempercepat di 514 kabupaten/kota,” ucap Risma.

Risma pun mengimbau pemerintah daerah untuk mendukung percepatan penyaluran bansos ini dengan melakukan sinkronisasi dan pembaruan data.

Kemensos sendiri telah menerjunkan tim validasi data ke sejumlah daerah untuk mempercepat pendataan.

“Saat ini petugas kami ada di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di Papua kami bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih dan perguruan tinggi di sana untuk melakukan validasi data di lapangan,” kata Risma.