Koalisi Masyarakat Sipil Buka Pos Pengaduan Masyarakat Terdampak Korupsi Bansos Covid-19 Jabodetabek

Kompas.com - 21/03/2021, 15:24 WIB
Proses penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dilakukan di SD Negeri 1 Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (9/1/2021). (Istimewa) (Dokumentasi Humas Pemkot Tangerang) KOMPAS.com/MUHAMMAD NAUFALProses penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) yang dilakukan di SD Negeri 1 Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (9/1/2021). (Istimewa) (Dokumentasi Humas Pemkot Tangerang)
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi masyarakat sipil antikorupsi membuka pos pengaduan masyarakat terdampak korupsi bantuan sosial Covid-19, Minggu (21/3/2021).

Koalisi itu terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Change.org.

Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil dari ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan, pos pengaduan tersebut ditujukan bagi masyarakat yang terdaftar sebagai penerima manfaat bantuan sosial sembako Covid-19 di wilayah Jabodetabek namun mengalami permasalahan dalam pembagiannya.

“Pos pengaduan ini adalah upaya untuk dapat memetakan permasalahan dan kerugian yang dialami masyarakat sebagai dampak korupsi," kata Kurnia dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (21/3/2021).

Baca juga: Kasus Bansos Covid-19, KPK Sita Barang Elektronik dan Dokumen dari Perantara Ihsan Yunus

Kurnia menjelaskan, pengaduan yang masuk nantinya akan menjadi dasar untuk melakukan upaya hukum bersama, yakni menuntut pemulihan kerugian masyarakat.

Selain itu, informasi yang dihimpun juga diarahkan untuk mendorong perbaikan kebijakan mengenai bansos dan jaminan sosial lainnya agar lebih transparan dan akuntabel.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun pengaduan tersebut dapat dilakukan dengan mengisi formulir pada link http://s.id/poskorbanbansos atau melalui hotline telepon/ Whatsapp pada nomor 0881 0246 58639.

“Pos pengaduan akan dibuka mulai 21 Maret 2021 hingga 4 April 2021,” ucap Kurnia.

Baca juga: Bansos Tunai Rp 300.000 Sudah Cair Maret 2021, Cek di dtks.kemensos.go.id

Sebagaimana diketahui, awal Desember 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) berhasil membongkar praktik korupsi pengadaan paket bantuan sosial sembilan bahan pokok untuk warga terdampak pandemi Covid-19 di Kementerian Sosial Kementerian Sosial

Saat itu, Menteri Sosial, Juliari Batubara, terkena tangkap tangan beserta pejabat Kemensos dan pihak swasta lainnya. Mereka dijadikan tersangka oleh KPK dan diproses hukum karena menjadikan paket sembako sebagai bancakan korupsi.

Adapun modus yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan meminta fee sebesar Rp 10.0003 dari total harga paket sembako Rp 300.000 untuk setiap warga Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek).

Kurnia menilai, atas praktik korupsi itu, tidak hanya bisa dilihat sebatas pada suap-menyuap semata, akan tetapi juga berpotensi merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,73 triliun.

Adanya penyalahgunaan kewenangan demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, menurut dia, sangat mengancam kehidupan kelompok rentan dan masyarakat miskin yang menjadi sasaran program tersebut.

Ia menyebut, setidaknya ada 1,3 juta keluarga penerima manfaat yang berpotensi dirugikan secara langsung akibat korupsi tersebut.

Hal itu dapat dibuktikan tatkala dikeluarkannya Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020.

Baca juga: Pemerintah Ingin Percepat Penyaluran Bansos, Target Pekan Keempat Maret 2021

"Aturan itu menegaskan adanya urgensi pemberian bansos untuk menjamin stabilitas ekonomi masyarakat yang terancam resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19," ujar Kurnia.

"Problematika korupsi bansos ini sekaligus menjadi pengingat bahwa korupsi adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia," ucap dia.

Lebih lanjut, Kurnia menekankan, di tengah situasi pandemi, negara memiliki kewajiban untuk menjamin kebutuhan dasar warga yang dibatasi aktifitasnya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan.

Korupsi yang dilakukan terhadap kewajiban negara tersebut telah melanggar hak warga mendapatkan jaminan sosial.

Hal itu tertera secara terang benderang dalam Pasal 28 H dan pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) serta Pasal 41 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Bahkan, melanggar Hak warga atas jaminan hidup yang layak juga dijamin dalam Pasal 28 C, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, dan Pasal 11 UU HAM.

"Maka dari itu, KPK harus didesak untuk mengusut tuntas semua pihak yang terlibat dan memberikan tuntutan yang setimpal hingga adanya putusan yang memberikan efek jera," kata Kurnia.

Namun, dengan adanya kerugian luar biasa yang dialami masyarakat, khususnya dalam situasi kedaruratan pandemi seperti saat ini, dia berpendapat upaya penghukuman saja tidak cukup.

Menurut Kurnia, perlu ada upaya khusus untuk dapat memulihkan kembali hak-hak masyarakat yang dirugikan.

"Jaminan pemulihan hak tersebut telah pula diamanatkan dalam Pasal 35 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006," ucap Kurnia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE: Bertambah 311, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.998

UPDATE: Bertambah 311, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.998

Nasional
Kemenlu: Indonesianis Siap Bantu dan Majukan Kepentingan Nasional Indonesia di Negaranya

Kemenlu: Indonesianis Siap Bantu dan Majukan Kepentingan Nasional Indonesia di Negaranya

Nasional
Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

Nasional
Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Nasional
Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Nasional
Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Nasional
Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Nasional
Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Nasional
Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Nasional
Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Nasional
Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Nasional
Eks Direktur Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mengaku Tak Hadir Saat Negosiasi Harga Lahan di Munjul

Eks Direktur Pengadaan Perumda Pembangunan Sarana Jaya Mengaku Tak Hadir Saat Negosiasi Harga Lahan di Munjul

Nasional
Kemenkominfo Temukan 390 Hoaks Vaksinasi Covid-19, Terbanyak dari Unggahan Facebook

Kemenkominfo Temukan 390 Hoaks Vaksinasi Covid-19, Terbanyak dari Unggahan Facebook

Nasional
Tanggapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?

Tanggapi Putusan MK soal UU Cipta Kerja, Mahfud: Inkonstitusional Kok Tetap Berlaku?

Nasional
Kemenag Imbau Peserta Ibadah Natal di Gereja Tak Melebihi 50 Persen Kapasitas

Kemenag Imbau Peserta Ibadah Natal di Gereja Tak Melebihi 50 Persen Kapasitas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.