Mahfud MD Sebut Langgar Konstitusi Bisa untuk Selamatkan Rakyat adalah Pelajaran Dasar

Kompas.com - 20/03/2021, 14:19 WIB
Menko Polhukam Mahfud MD menjadi pembicara kunci saat seminar nasional untuk memperingati HUT Ke-6 Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Jakarta, Selasa (15/12/2020). Seminar tersebut membahas tema Pengelolaan Perbatasan Laut Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
 ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAMenko Polhukam Mahfud MD menjadi pembicara kunci saat seminar nasional untuk memperingati HUT Ke-6 Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Jakarta, Selasa (15/12/2020). Seminar tersebut membahas tema Pengelolaan Perbatasan Laut Republik Indonesia. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koodinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, orang yang kaget dengan pernyataannya soal pemerintah bisa melanggar konstitusi dengan alasan untuk menyelamatkan rakyat berarti tidak belajar hukum tata negara.

Sebab, menurut Mahfud, pernyataannya ada di buku yang sering digunakan untuk belajar hukum tata negara.

"Nah yang kaget itu berarti tidak belajar hukum tata negara, karena di hukum tata negara diberikan pada pelajaran pertama," kata Mahfud seperti dikutip dari siaran Kompas TV, Sabtu (20/3/2021).

Baca juga: Langgar Konstitusi Bisa untuk Selamatkan Rakyat, Mahfud MD Contohkan Soekarno dan Harmoko

Mahfud menjelaskan, ia mengatakan hal itu hanya atas dasar teori dan bukan untuk kebijakan pemerintah.

Ia menuturkan, teori mengenai diperbolehkannya konstitusi dilanggar untuk kepentingan rakyat ada dalam buku karya Ismail Suny yang berjudul Pergeseran Kekuasaan Eksekutif.

"Halaman satu itu menyatakan bahkan sebuah pelanggaran konstitusi, yang berhasil dipertahankan itu bisa menjadi konstitusi baru," ujar dia.

Mahfud mengatakan, buku milik Ismail Suny merupakan buku yang kerap digunakan oleh orang yang belajar hukum tata negara.

Baca juga: Mahfud MD Tegaskan Pemerintah Serius Selesaikan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Oleh karena itu, ia menilai orang yang memperdebatkan pernyataannya mengenai konstitusi boleh dilanggar jika untuk menyelamatkan rakyat bukan orang yang belajar hukum.

Selain itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini juga mengatakan pelanggaran konstitusi untuk kepentingan rakyat sudah sering terjadi di Indonesia.

Ia mencontohkan dengan pelanggaran yang dilakukan Presiden Soekarno yang mengeluarkan Dekrit Presiden untuk menghapus konstituante hasil pemilu dan memberlakukan Undang-Undang Dasar.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: BOR RSDC Wisma Atlet 42,68 Persen, 3.404 Tempat Tidur yang Tersedia

Satgas: BOR RSDC Wisma Atlet 42,68 Persen, 3.404 Tempat Tidur yang Tersedia

Nasional
Nasdem Buka Posko Pengaduan Kekerasan Seksual di 34 Kantor DPW di Seluruh Indonesia

Nasdem Buka Posko Pengaduan Kekerasan Seksual di 34 Kantor DPW di Seluruh Indonesia

Nasional
BPOM Telah Setujui 5 Jenis Vaksin sebagai Booster

BPOM Telah Setujui 5 Jenis Vaksin sebagai Booster

Nasional
Kepala BNPB: Walaupun Baru Masuk Januari, Sudah Ada 190 Kejadian Bencana

Kepala BNPB: Walaupun Baru Masuk Januari, Sudah Ada 190 Kejadian Bencana

Nasional
Jokowi: Kasus Covid-19 Naik karena Omicron, Waspada tapi Jangan Panik

Jokowi: Kasus Covid-19 Naik karena Omicron, Waspada tapi Jangan Panik

Nasional
KPK Sita Rp 14,2 Miliar dari Perkara Suap, Gratifikasi dan TPPU Bupati Nonaktif HSU Abdul Wahid

KPK Sita Rp 14,2 Miliar dari Perkara Suap, Gratifikasi dan TPPU Bupati Nonaktif HSU Abdul Wahid

Nasional
Omicron Meluas, Jokowi Perintahkan Masyarakat Segera Vaksinasi Booster

Omicron Meluas, Jokowi Perintahkan Masyarakat Segera Vaksinasi Booster

Nasional
48 Kecamatan di Banten Terdampak Gempa 14 Januari, Sumur dan Cikeusik Terparah

48 Kecamatan di Banten Terdampak Gempa 14 Januari, Sumur dan Cikeusik Terparah

Nasional
Pemilik PT AMS Divonis 4 Tahun Penjara Kasus Korupsi Penutupan Asuransi di BP Migas-KKKS

Pemilik PT AMS Divonis 4 Tahun Penjara Kasus Korupsi Penutupan Asuransi di BP Migas-KKKS

Nasional
Covid-19 Naik Akibat Omicron, Jokowi Minta Masyarakat Kembali WFH

Covid-19 Naik Akibat Omicron, Jokowi Minta Masyarakat Kembali WFH

Nasional
Ketua Pansus: Kepala Otorita IKN Nusantara Harus Punya Visi soal Pemindahan Ibu Kota

Ketua Pansus: Kepala Otorita IKN Nusantara Harus Punya Visi soal Pemindahan Ibu Kota

Nasional
Satgas: 2.534 Pasien Covid-19 di RSDC Wisma Atlet, 47 Orang Omicron

Satgas: 2.534 Pasien Covid-19 di RSDC Wisma Atlet, 47 Orang Omicron

Nasional
Kematian Demokrasi dalam Cengkeraman Oligarki

Kematian Demokrasi dalam Cengkeraman Oligarki

Nasional
Soal Kepala Otorita IKN Nusantara, Kepala Bappenas: Tanya Presiden, Ada di Kantong Beliau

Soal Kepala Otorita IKN Nusantara, Kepala Bappenas: Tanya Presiden, Ada di Kantong Beliau

Nasional
Kemenkes:10 Negara Penyumbang Kasus Omicron di Indonesia

Kemenkes:10 Negara Penyumbang Kasus Omicron di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.