Ditepis Presiden dan MPR, Politikus Golkar: Tutup Saja Wacana Presiden Tiga Periode

Kompas.com - 20/03/2021, 13:10 WIB
Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia seusai rapat di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia seusai rapat di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (11/2/2020).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia Tandjung berpendapat, polemik terkait isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode sebaiknya disudahi.

Sebab, Presiden Joko Widodo dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pun sama-sama sudah menepis adanya wacana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperpanjang masa jabatan presiden.

"Menurut saya, toh juga Pak Jokowi juga sendiri enggak mau, MPR juga enggak pernah bicarakan itu, kemudian kita semua lagi butuh tenaga energi untuk bisa menyelesaikan pandemi, kita tutup saja soal wacana-wacana tiga periode ini," kata Doli dalam diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (20/3/2021).

Baca juga: Soal Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi Disebut Tak Berniat Langgar Konstitusi

Doli menuturkan, konstelasi politik pada hari ini menunjukkan bahwa elite politik sudah menyatakan tidak setuju dengan wacana perpanjangan masa jabatan presiden tersebut.

Selain itu, Doli mengingatkan bahwa penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi harus menjadi prioritas pada saat ini.

Sementara, ia meyakini, rencana amendemen UUD 1945 dapat menimbulkan polemik politik yang besar.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mencontohkan, revisi UU Pemilu saja ditunda dengan alasan pandemi, apalagi amendemen UUD 1945 yang akan menciptakan perdebatan politik yang besar.

"Jadi lebih bagus kita fokus sekarang pada soal mengatasi pandemi dan soal amendemen ini energinya cukup besar yang saya kira nanti akan mengganggu atau membuat kontraksi politik yang cukup besar kalau kita memaksakan melakukan itu," kata dia.

Baca juga: Isu Jabatan Presiden 3 Periode, Mahfud: Jokowi Tak Setuju Amendemen Lagi

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menegaskan dirinya tidak berminat untuk menjadi presiden selama tiga periode.

"Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi Presiden tiga periode," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

Sementara, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo memastikan tidak ada pembahasan untuk memperpanjang masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode di internal MPR.

Ketentuan soal masa jabatan presiden itu tertuang dalam Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang dapat diubah melalui proses amendemen oleh MPR.

"Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan UUD NRI 1945, MPR RI tidak pernah melakukan pembahasan apa pun untuk mengubah Pasal 7 UUD NRI 1945," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Senin (15/3/2021).

Baca juga: Saat MPR Bantah Wacana Perubahan Masa Jabatan Presiden Jadi 3 Periode



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wacana Pengusungan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dinilai Inkonstitusional

Wacana Pengusungan Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dinilai Inkonstitusional

Nasional
Keterlibatan Lima Lembaga soal Pemberhentian 51 Pegawai KPK Dipertanyakan

Keterlibatan Lima Lembaga soal Pemberhentian 51 Pegawai KPK Dipertanyakan

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Ketua DPR: Berlakukan PSBB, Ketatkan PPKM Mikro

Lonjakan Kasus Covid-19, Ketua DPR: Berlakukan PSBB, Ketatkan PPKM Mikro

Nasional
Ucapan dan Doa Ultah ke-60 Jokowi, dari Ganjar hingga Ridwan Kamil

Ucapan dan Doa Ultah ke-60 Jokowi, dari Ganjar hingga Ridwan Kamil

Nasional
Kasus Covid-19 Merebak di Kompleks Parlemen, Komisi III Batalkan Kegiatan Dua Pekan ke Depan

Kasus Covid-19 Merebak di Kompleks Parlemen, Komisi III Batalkan Kegiatan Dua Pekan ke Depan

Nasional
Polri Diminta Tangani Dugaan Pemalsuan Paspor Adelin Lis

Polri Diminta Tangani Dugaan Pemalsuan Paspor Adelin Lis

Nasional
Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, PDI-P: Konstitusi Kita Mau Dipermainkan

Tolak Masa Jabatan Presiden Tiga Periode, PDI-P: Konstitusi Kita Mau Dipermainkan

Nasional
Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah

Pemerintah Diminta Koordinasikan Pola Penanganan Covid-19 di Daerah

Nasional
Penembakan Jurnalis di Sumut, Cak Imin Nilai Alarm bagi Kebebasan Pers

Penembakan Jurnalis di Sumut, Cak Imin Nilai Alarm bagi Kebebasan Pers

Nasional
Pimpinan MPR: Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Pimpinan MPR: Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Nasional
DFW Catat 42 Kecelakaan di Laut dalam 7 Bulan Terakhir, 83 Nelayan Hilang

DFW Catat 42 Kecelakaan di Laut dalam 7 Bulan Terakhir, 83 Nelayan Hilang

Nasional
UPDATE: Tambah 11 di Inggris, Total 5.038 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 11 di Inggris, Total 5.038 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19, Menag Imbau Pengurus Rumah Ibadah Perketat Protokol Kesehatan

Lonjakan Kasus Covid-19, Menag Imbau Pengurus Rumah Ibadah Perketat Protokol Kesehatan

Nasional
Komisi III Minta Polisi Segera Ungkap Motif dan Pelaku Penembakan Jurnalis di Sumut

Komisi III Minta Polisi Segera Ungkap Motif dan Pelaku Penembakan Jurnalis di Sumut

Nasional
Jokowi Ulang Tahun ke-60 Hari Ini, Istana: Tak Ada Perayaan

Jokowi Ulang Tahun ke-60 Hari Ini, Istana: Tak Ada Perayaan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X