Polemik Mudik Lebaran 2021 yang Disebut Belum Jadi Keputusan Final Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Kebijakan tidak adanya larangan mudik Lebaran 2021 yang disampaikan Menteri Perhuhungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Pasalnya, kebijakan tersebut akan dilakukan saat situasi pandemi Covid-19 terjadi.

Hal itu dikhawatirkan akan menimbulkan lonjakan kasus positif setelah lebaran.

Kebijakan itu awalnya disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR, Selasa (16/3/2021).

"Hal pertama yang bisa kami ungkapkan terkait mudik 2021. Pada prinsipnya, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak melarang (mudik)," kata Budi.

Baca juga: Soal Mudik, Menhub Tegaskan Perlu Dikoordinasikan dengan Satgas Covid-19

Ia melanjutkan, tidak dilarangnya mudik karena akan ada mekanisme protokol kesehatan ketat yang disusun bersama Tim Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

Salah satunya, Kemenhub dan Satgas Covid-19 akan berkoordinasi dalam hal tracing kepada masyarakat yang bepergian.

"Kementerian Perhubungan sebagai koordinator nasional angkutan Lebaran berharap penuh agar kegiatan mudik berjalan dengan baik. Oleh karenanya, saya mengajak kepada Bapak Ketua Komisi dan anggota untuk memantau persiapan mudik dan juga memantau proses mudik itu sendiri," jelasnya.

Namun, pernyataan Budi ini berbeda dengan informasi yang disampaikan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito.

Baca juga: Menhub Pastikan Tak Ada Larangan Mudik Lebaran 2021

Di hari yang sama, Wiku mengatakan, kebijakan mengenai mudik pada Lebaran 2021 masih dalam tahap pembahasan.

"Sejauh ini dengan kebijakan mudik Lebaran masih dalam tahap pembahasan oleh kementerian dan lembaga terkait," ujar Wiku.

Wiku mengatakan, pemerintah masih membahas kebijakan terkait mudik lantaran tradisi tersebut berdampak pada meningkatnya mobilitas masyarakat dari satu daerah ke daerah lainnya.

Hal itu dikhawatirkan akan memicu lonjakan kasus Covid-19 usai mudik.

Meski demikian, dia mengingatkan, apapun keputusan pemerintah terkait mudik Lebaran harus disikapi secara bijaksana oleh masyarakat.

Baca juga: Pemprov DKI Minta Warga Jakarta Tak Mudik Tahun Ini

Ia mengharapkan masyarakat diharapkan mengambil keputusan yang terbaik saat tradisi lebaran menjelang.

"Saya mengharapkan sikap bijak dari masyarakat, untuk dapat mengambil keputusan terbaik, khususnya melakukan perjalanan jauh yang berpotensi meningkatkan penularan," tutur Wiku.

Masih belum final

Fabian Januarius Kuwado Staf Khusus Presiden Adita Irawati.