Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Penambahan Masa Jabatan Presiden, Pengamat: Indonesia Tidak Kehabisan Pemimpin

Kompas.com - 16/03/2021, 13:58 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Pengajar komunikasi politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, ada sejumlah alasan yang membuat wacana penambahan masa jabatan presiden tak perlu diserukan lagi. 

Pertama, Presiden Joko Widodo sejak awal telah menyatakan bahwa dirinya patuh pada konstitusi dan ketentuan yang berlaku pada UUD 1945, bahwa jabatan presiden tetap dua periode.

Sehingga, tudingan bahwa Presiden menghendaki penambahan masa jabatan tidak beralasan. 

Kedua, menurut dia, banyak tokoh yang siap menjadi calon presiden pada kontestasi nasional mendatang.

"Indonesia tidak pernah kehabisan pemimpin. Hasil survey KedaiKOPI bahkan menunjukan ada 500 nama yang masyarakat siap pilih sebagai kandidat capresnya,” sebut Hendri saat dihubungi Kompas.com, Selasa (16/3/2021).

Berdasarkan survei tersebut, ada sejumlah nama tokoh yang cukup populer di masyarakat yang berpeluang menjadi kandidat capres.

Baca juga: Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dikhawatirkan Jadi Agenda Sisipan

Para tokoh itu memiliki latar belakang yang beragam, mulai dari kepala daerah, menteri, hingga mantan pejabat negara.

“Misalnya mantan pejabat ada Susi Pudjiastuti, Sudirman Said, Abraham Samad, dan Rizal Ramli. Para Menteri ya Sri Mulyani, Tito Karnavian, Airlangga Hartanto, dan Erick Tohir. Belum lagi Kepala Daerah seperti Anies Baswedan, Ridwan Kami, dan Khofifah,” terang dia.

Selanjutnya, imbuh Hendri, masyarakat perlu diberikan kepercayaan untuk memimpin anak bangsa terbaik untuk menggantikan Jokowi memimpin Indonesia.

“Pak Jokowi bagus, tapi kita harus berikan kesempatan juga pada anak bangsa yang bagus juga,” kata Hendri.

Lebih jauh, ia menuturkan, jika muncul wacana amendemen UUD 1945 untuk menambah masa jabatan presiden menjadi tiga periode dengan dalih demi kepentingan rakyat, maka perlu ada referendum untuk melihat keinginan tersebut.

“Kalau ada alasan rakyat yang menghendaki (jabatan presiden 3 periode), harus diketahui rakyat yang mana? Caranya bagaimana? Ya referendum. Referendum rakyat apakah setuju presiden menjabat 3 periode atau tidak,” imbuhnya.

Baca juga: Wacana Masa Jabatan Presiden 3 Periode, Pengamat: Lebih Penting Regenerasi Kepemimpinan Nasional

Sebagai informasi Presiden Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak berniat menjabat selama tiga periode.

“Saya tegaskan, saya tidak ada niat. Tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode,” sebut Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (15/3/2021).

Jokowi juga meminta agar tak ada yang membuat kegaduhan baru atas isu ini. Sebab, ia menuturkan pemerintah tengah fokus pada penanganan pandemi virus corona.

“Janganlah membuat kegaduhan baru. Kita saat ini tengah fokus pada penanganan pandemi,” terang Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com