Kompas.com - 15/03/2021, 12:54 WIB
Presiden Joko Widodo saat menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2021 yang digelar secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (20/2/2021). Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo saat menghadiri Perayaan Imlek Nasional 2021 yang digelar secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Sabtu (20/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, hingga saat ini tidak ada pembicaraan di Istana Kepresidenan perihal masa jabatan Presiden Joko Widodo selama tiga periode.

Hal itu disampaikan Ngabalin menanggapi pernyataan pendiri Partai Ummat, Amien Rais, soal kekhawatiran rencana mengubah aturan masa jabatan Presiden dari dua periode ke tiga periode.

"Tidak ada. Saya tegaskan tidak ada," ujar Ngabalin ketika dihubungi, Senin (15/3/2021).

Baca juga: Mengingat Kembali Pernyataan Jokowi soal Masa Jabatan Presiden 3 Periode...

Ngabalin menyesalkan pernyataan Amien Rais yang juga mantan Ketua MPR itu.

Sebab, Amien disebutnya justru tidak menyampaikan secara langsung kepada Presiden saat bertemu di Istana Negara baru-baru ini.

Saat itu, Amien dan rekan-rekannya diterima Jokowi untuk membicarakan soal dugaan pelanggaran HAM berat atas meninggalnya enam orang laskar FPI.

Menurut Ngabalin, waktu yang disediakan untuk berdialog dengan Presiden memang hanya singkat, yakni sekitar 15 menit.

Akan tetapi, setidaknya bisa digunakan untuk menyampaikan berbagai isu yang dibawa.

Baca juga: Partai Demokrat Tolak Wacana Masa Jabatan Presiden Jadi 3 Periode

Ngabalin berkaca pada pertemuan Presiden dengan sejumlah tamu lain yang bisa melebihi jadwal yang sudah ditentukan.

"Kalau kita lihat jadwal Presiden mendampingi tamu-tamunya dibilang belasan menit bisa sampai 20 menit, 30 menit, bisa sampai 1 jam," tutur Ngabalin.

"Maksud saya, itu kan (bisa) lama sekali. Lalu, kenapa momentum itu tak dipakai dia (Amien) untuk membicarakan banyak hal? Nanti setelah keluar, baru bicara. Baru mengomel, merajuk. Itu yang saya keberatan. Tidak setuju," kata dia.

Ngabalin menilai, sebagai tokoh bangsa, Amien semestinya tidak menyampaikan hal-hal yang kontroversial dan mengarah pada hoaks. Sebab, Amien merupakan tokoh yang dihormati masyarakat.

Baca juga: Amien Rais Sebut Ada Skenario Jabatan Presiden Jadi 3 Periode

Sebelumnya, Amien Rais menyebutkan, ada skenario mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 soal masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Menurut Amien, rencana mengubah ketentuan tersebut akan dilakukan dengan menggelar Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) guna mengubah atau mengamendemen UUD 1945.

"Jadi, mereka akan mengambil langkah pertama meminta Sidang Istimewa MPR yang mungkin 1-2 pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu," kata Amien dalam tayangan Kompas TV, dikutip pada Senin (15/3/2021).

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Nasional
Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Nasional
Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Nasional
Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Nasional
UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Capai 81.809 Orang

UPDATE: Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Capai 81.809 Orang

Nasional
UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

Nasional
UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

Nasional
Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Nasional
Menko PMK: Antisipasi Arus Balik Pemudik Bukan Hanya di DKI Jakarta

Menko PMK: Antisipasi Arus Balik Pemudik Bukan Hanya di DKI Jakarta

Nasional
Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X