Kompas.com - 14/03/2021, 16:49 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga Konstitusi dan Demokrasi Inisiatif (Kode Inisiatif) menyayangkan ditariknya Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Peneliti Kode Inisiatif Violla Reininda merasa khawatir DPR dan pemerintah belum melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 sehingga sejumlah isu terlewatkan.

“Jadi tidak tergambarkan kalau memang ada persoalan hukum. Padahal ada isu-isu yang memang harus diselesaikan di level UU,” ungkap Violla dalam diskusi daring, Minggu (14/3/2021).

Baca juga: RUU Pemilu Ditarik dari Prolegnas 2021, Anggota Komisi II Sebut karena Pemerintah Tak Setuju

“Misalnya soal desain keserentakan pemilu, di mana di tahun 2024 akan diselenggarakan pemilu nasional dan juga pilkada,” tutur Violla.

Selain soal keserentakan, Kode Inisiatif juga menyoroti isu yang ada dalam penyelenggaraan pemilu mendatang yakni dalam konteks penegakan hukum.

Violla mengingatkan perihal pembentukan badan peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa pilkada sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 157 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

Adapun pasal itu menyebutkan bahwa badan peradilan khusus untuk mengadili hasil pemilihan dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu serentak nasional.

“Artinya sebelum tahun 2024, lembaga ini sudah harus ada kejelasan. Bagaimana kemudian mau merespons persoalan ini kalau RUU Pemilu tidak dimasukkan sebagai prioritas di tahun ini,” tutur dia.

Baca juga: Pemerintah dan DPR Sepakat Cabut RUU Pemilu dari Prolegnas Prioritas 2021

Violla pun berharap pembentuk UU tidak hanya berkutat pada isu pencalonan dan keterpilihan semata sehingga melupakan persoalan krusial lainnya.

Di samping itu, Kode Inisiatif juga mengharapkan keterbukaan penyelenggara pemilu mengenai kapasitas untuk pelaksanaan pesta demokrasi di tahun 2024 mendatang.

“Perlu diingat juga penyelenggara jangan sampai memaksakan diri, setiap keputusan itu harus diambil secara rasional dan penuh perhitungan,” ucap Violla.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan, pemerintah sepakat dengan Komisi II DPR untuk mengeluarkan RUU Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas 2021.

Hal tersebut disampaikannya dalam rapat kerja bersama Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/3/2021).

Baca juga: Baleg DPR Tetapkan 33 RUU Prolegnas Prioritas 2021, RUU Pemilu Dikeluarkan

Menurut Yasonna, pemerintah sejak awal sepakat untuk menarik RUU Pemilu dari daftar Prolegnas Prioritas 2021.

Pemerintah tidak setuju terhadap rencana revisi UU Pemilu dengan alasan UU yang ada sebaiknya dilaksanakan terlebih dahulu baru dievaluasi dan direvisi jika diperlukan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wagub DKI Sampaikan Duka Cita Mendalam Bagi Korban Kerusuhan Kanjuruhan

Wagub DKI Sampaikan Duka Cita Mendalam Bagi Korban Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Penggunaan Gas Air Mata dalam Tragedi Kanjuruhan Dipertanyakan

Nasional
Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Kontras Duga Ada Pelanggaran Hukum dan HAM dalam Tragedi Kanjuruhan

Nasional
Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Tragedi Stadion Kanjuruhan, IPW Desak Kapolri Copot Kapolres Malang

Nasional
Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Kurangi Vonis Bermasalah, KY Dorong Ketua Pengadilan Eksaminasi Putusan

Nasional
Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Komnas HAM Turunkan Tim Usut Kerusuhan Kanjuruhan Malang

Nasional
Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Pemerintah Diminta Bentuk Tim Independen Usut Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Menpora: Kerusuhan Kanjuruhan Menodai Pembangunan Sepakbola Nasional

Menpora: Kerusuhan Kanjuruhan Menodai Pembangunan Sepakbola Nasional

Nasional
KY Sebut Tak Temukan 'Track Record' Jelek terhadap Sudrajad Dimyati

KY Sebut Tak Temukan "Track Record" Jelek terhadap Sudrajad Dimyati

Nasional
Kapolri Bertolak ke Malang Tinjau Lokasi Kerusuhan Kanjuruhan

Kapolri Bertolak ke Malang Tinjau Lokasi Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Soroti Tragedi Stadion Kanjuruhan, Amnesty International: Menyeramkan Sekaligus Memilukan

Soroti Tragedi Stadion Kanjuruhan, Amnesty International: Menyeramkan Sekaligus Memilukan

Nasional
Mahfud MD Sebut Panpel Arema Abaikan Usul Polri

Mahfud MD Sebut Panpel Arema Abaikan Usul Polri

Nasional
Nasdem Minta Pemerintah Beri Penanganan Terbaik bagi Korban Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Nasdem Minta Pemerintah Beri Penanganan Terbaik bagi Korban Kerusuhan Stadion Kanjuruhan

Nasional
Jokowi Beri Tugas Khusus ke Menkes dan Gubernur Jatim Terkait Kerusuhan Kanjuruhan

Jokowi Beri Tugas Khusus ke Menkes dan Gubernur Jatim Terkait Kerusuhan Kanjuruhan

Nasional
Pernyataan Lengkap Jokowi Terkait Tragedi Stadion Kanjuruhan

Pernyataan Lengkap Jokowi Terkait Tragedi Stadion Kanjuruhan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.