Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/03/2021, 19:11 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menegaskan, pihaknya hingga kini tak mengeluarkan aturan bahwa nama di surat vaksinasi harus sesuai dengan yang tertulis di paspor.

"Direktorat Jenderal Imigrasi tidak mengeluarkan aturan terkait hal tersebut," kata Kepala Subbagian Humas Ditjen Imigrasi Ahmad Nur Saleh melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat (12/3/2021).

Sebab, menurut Ahmad, terkait surat vaksin tersebut bukan merupakan wewenang dari Ditjen Imigrasi.

Ia menegaskan, surat vaksin hanya dapat dikeluarkan dan menjadi wewenang dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Dan terkait surat vaksin itu sendiri kan memang bukan ranah dari imigrasi, tetapi merupakan ranah dari Kemenkes dalam hal ini Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP)," jelasnya.

Ahmad menilai, beredarnya kabar bahwa nama penerima vaksin di surat vaksinasi harus sesuai dengan nama yang tertera di paspor hanyalah pencegahan dari netizen di media sosial.

"Itu tindakan pencegahan dari netizen saja kayaknya," tambah dia.

Baca juga: Panglima Targetkan Vaksinasi Seluruh Anggota TNI Rampung Akhir April

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) Budijanto Ardiansjah mengaku, dirinya mengetahui kabar yang beredar tentang nama di surat vaksin harus sesuai dengan nama di paspor.

Namun, menurutnya, hal tersebut baru merupakan isu yang bergulir, dan telah dibantah oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Itu baru sebatas isu, tapi masih dibantah oleh Kemenkumham," ujar Budi melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat.

Kendati demikian, ia mendukung apabila ada usulan untuk memberlakukan nama di surat vaksin harus sesuai dengan nama di paspor.

Dengan catatan, tambah dia, aturan itu harus didukung dengan teknologi tinggi agar tidak mudah dipalsukan oleh segelintir oknum.

"Saya setuju dengan passport vaksin diberlakukan, tapi harus benar-benar yang high technology sehingga tidak gampang dipalsukan," harapnya.

Sebelumnya beredar kabar di media sosial bahwa nama penerima vaksin di surat vaksinasi harus sama dengan nama yang tertuang di paspor.

Baca juga: Kuota Vaksinasi Lansia hingga Ojol di Tangsel Penuh, Tak Ada Pendaftaran di Tempat

Dilihat Kompas.com, informasi tersebut berupa foto dengan gambar latar belakang paspor Republik Indonesia dan bertuliskan beberapa hal.

“Yang vaksin jangan lupa kalau bisa sesuaikan surat vaksin nanti itu namanya sesuai paspor (Jikalau nama kamu di KTP beda dengan passport),” tulis postingan tersebut.

Menurut postingan itu, petugas imigrasi akan bertanya kepada para penerima vaksin yang hendak berwisata ke luar negeri dan memeriksa apakah nama di surat vaksin sesuai dengan di paspor.

“Jadi kalau nanti pas vaksin bawa both, tapi minta nama sesuai dengan passport saja,” tulis postingan tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Panglima Yudo: Pilot Susi Air yang Hilang di Nduga Sudah Terdeteksi, Penumpang Sudah Dievakuasi

Panglima Yudo: Pilot Susi Air yang Hilang di Nduga Sudah Terdeteksi, Penumpang Sudah Dievakuasi

Nasional
Kapolri Sebut Tidak Ada Orang yang Disandera di Kasus Pesawat Susi Air

Kapolri Sebut Tidak Ada Orang yang Disandera di Kasus Pesawat Susi Air

Nasional
Anggota DPR Minta Kemenkes dan BPOM Kompak Selesaikan Kasus Gagal Ginjal

Anggota DPR Minta Kemenkes dan BPOM Kompak Selesaikan Kasus Gagal Ginjal

Nasional
Durasi Ibadah Haji Dipangkas Jadi 30 Hari

Durasi Ibadah Haji Dipangkas Jadi 30 Hari

Nasional
KPK Periksa Dirut PT SMS, Dalami Pengeluaran Uang Tanpa LPJ

KPK Periksa Dirut PT SMS, Dalami Pengeluaran Uang Tanpa LPJ

Nasional
Meski GP Mania Tarik Dukungan, Ganjar Dinilai Tetap Punya Kans Jadi Capres PDI-P

Meski GP Mania Tarik Dukungan, Ganjar Dinilai Tetap Punya Kans Jadi Capres PDI-P

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Tuntutan 12 Tahun Guncang Psikis Richard Eliezer

GASPOL! Hari Ini: Tuntutan 12 Tahun Guncang Psikis Richard Eliezer

Nasional
Komisi II DPR Usul Makan Pagi Jemaah Haji 2023 Ditiadakan

Komisi II DPR Usul Makan Pagi Jemaah Haji 2023 Ditiadakan

Nasional
Puan Maharani Capres atau Caleg 2024, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Puan Maharani Capres atau Caleg 2024, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Nasional
Dicecar soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Habis untuk Rapat, Risma Jelaskan Program Perlindungan Sosial

Dicecar soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Habis untuk Rapat, Risma Jelaskan Program Perlindungan Sosial

Nasional
Sidang DKPP, Idham Holik Sebut Kelakar 'Dimasukkan ke Rumah Sakit' Bikin Ribuan Anggota KPU Tertawa

Sidang DKPP, Idham Holik Sebut Kelakar "Dimasukkan ke Rumah Sakit" Bikin Ribuan Anggota KPU Tertawa

Nasional
Koalisi Gerindra-PKB Tak Tentukan Capres-Cawapres Tanpa Persetujuan Prabowo-Muhaimin

Koalisi Gerindra-PKB Tak Tentukan Capres-Cawapres Tanpa Persetujuan Prabowo-Muhaimin

Nasional
Respons Kasus Gagal Ginjal, BPOM Revisi Regulasi Pemasukan Obat dan Bahan Baku

Respons Kasus Gagal Ginjal, BPOM Revisi Regulasi Pemasukan Obat dan Bahan Baku

Nasional
Ketika Mensos Risma Curhat pada DPR soal Dana Rp 412 Miliar yang Diblokir Kemenkeu...

Ketika Mensos Risma Curhat pada DPR soal Dana Rp 412 Miliar yang Diblokir Kemenkeu...

Nasional
Pengacara Chuck Putranto Tuding JPU Potong Fakta Terkait Pengamanan CCTV

Pengacara Chuck Putranto Tuding JPU Potong Fakta Terkait Pengamanan CCTV

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.