Kompas.com - 12/03/2021, 11:43 WIB
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Achmad Baidowi (berkacamata) dan jajaran pengurus PPP lain usai Mukernas di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019). Kompas.com/Fitria Chusna FarisaWakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PPP Achmad Baidowi (berkacamata) dan jajaran pengurus PPP lain usai Mukernas di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Minggu (15/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi menyebut, partainya akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I yang dijadwalkan pada Jumat (12/3/2021) hingga Sabtu (13/3/2021).

Baidowi mengatakan, Rapimnas I ini digelar sebagai langkah awal konsolidasi PPP menuju Pemilu 2024.

"Sebagai tindaklanjut atas terbitnya SK Menteri Hukum dan HAM tentang kepengurusan DPP PPP periode 2020-2025. Kami akan menggelar Rapimnas I di Hotel Pullman, Jumat-Sabtu (12-13 Maret 2021) secara fisik dan virtual," kata Baidowi dalam keterangannya, Jumat (12/3/2021) seperti dikutip Antara.

Ia menjelaskan, rapimnas akan membahas mengenai isu-isu nasional terkini baik bidang politik, ekonomi, sosial dan hukum.

Baca juga: Kemenkumham Teken SK Kepengurusan Baru PPP, Ini Susunannya

Sementara itu, tambah dia, rapimnas juga akan digelar internal yang membahas mengenai jadwal permusyawaratan PPP di tingkat wilayah maupun cabang.

"Peserta Rapimnas terdiri dari DPP, DPW, Badan Otonom (Banom), Fraksi PPP di DPR dan MPR," terangnya.

Selanjutnya, Baidowi mengungkapkan bahwa rapimnas akan berlangsung pada Jumat pukul 14.00 WIB. Rapimnas juga akan dibuka oleh Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa.

Sebelumnya, Kemenkumham telah resmi menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait kepengurusan baru PPP.

"SK Kemenkumham ini merupakan salah satu syarat administrasi yang harus dimiliki kepengurusan partai untuk menjalankan kegiatan organisasi," ucap Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP Idy Muzayyad dalam keterangannya, Rabu (10/3/2021) seperti dikutip Antara.

Adapun penyerahan SK kepengurusan PPP diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Negara Kemenkumham Cahyo R Muzar kepada Sekretaris Jenderal DPP PPP Arwani Thomafi.

Baca juga: Presiden Cabut Aturan Investasi Miras di Perpres, PPP Ingatkan Soal RUU Larangan Minuman Beralkohol

Susunan pimpinan Majelis DPP PPP dalam SK tersebut di antaranya meliputi Majelis Kehormatan yang diketuai oleh Zarkasih Nur dengan anggota Djan Faridz, Abdullah Ubab Maimoen, Mahfudhoh Aly Ubaid, Emron Pangkapi dan Hasrul Azwar.

Untuk Majelis Syariah diketuai oleh Mustofa Aqil Siroj, Wakil Ketua Muslih Z.A, Afifuddin Muhajir, Muhyiddin Ishaq, Ahmad Haris Shodaqoh, Lukman Hakim Hasibuan, Samsul Arifin, Mahin Toha, Bahrul Ilmi, Khairul Fuad, Habib Ihsanudin, Mursyid Qori, Abdul Rahman Assegaf Puang Makka, Habib Ahmad Alhabsy, Agus Masruri dan Muhsin Nurhadi.

Sementara untuk susunan pengurus harian DPP PPP diketuai oleh Suharso Monoarfa dengan Wakil Ketua Umum Arsul Sani, Ermalena, Amir Uskara, Musyaffa' Noer dan Zainut Tauhid Sa'adi.

Terakhir, nama Arwani Thomafi menduduki Sekjen PPP dengan Wasekjen Idy Muzayyad dan Qonita Lutfiyah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Klaim Sudah 5 Bulan Disahkan, Ini Alasan Partai Prima Baru Akan Deklarasi 1 Juni 2021

Nasional
KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

KPK Sebut Penyelenggara dan Penyusun Soal TWK adalah BKN

Nasional
Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Ketua WP KPK Heran Ada Pertanyaan tentang Ucapan Hari Raya kepada Umat Agama Lain di TWK

Nasional
Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Bima Arya: Pembahasan Kasus GKI Yasmin Mengerucut ke Penyelesaian

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Wasekjen Sebut Partai Prima Berdiri Juli 2020, Digagas Aktivis 98

Nasional
MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

MA Kabulkan Permohonan PK Terpidana Korupsi Djoko Susilo

Nasional
Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Periksa Wali Kota Nonaktif Cimahi, KPK Usut Dugaan Pemerasan oleh Penyidik

Nasional
Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Kemenhub: Selama Larangan Mudik, Transportasi Umum di Wilayah Aglomerasi Boleh Beroperasi

Nasional
Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Pemerintah Diminta Terbuka soal Masuknya WNA di Tengah Larangan Mudik

Nasional
Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Wasekjen Sebut Partai Prima Sudah Disahkan Kemenkumham

Nasional
Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Dirjen Imigrasi Klaim WNA Asal China yang Masuk RI Sudah Penuhi Aturan

Nasional
Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Disebut Terlibat dalam TWK Pegawai KPK, Ini Penjelasan TNI

Nasional
Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Perjalanan Terkait Sektor Esensial Tak Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Rinciannya

Nasional
Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Mudik Dilarang di Wilayah Aglomerasi, Ini Aktivitas Perjalanan yang Dibolehkan

Nasional
 Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Eks Anggota BPK Rizal Djalil Dieksekusi ke Lapas Cibinong

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X