Kompas.com - 09/03/2021, 21:12 WIB
Pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (9/7/2019) sore . Pantauan Kompas.com, para pengurus PPP tiba di Istana Bogor pukul 15.30 WIB. KOMPAS.com/IhsanuddinPengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (9/7/2019) sore . Pantauan Kompas.com, para pengurus PPP tiba di Istana Bogor pukul 15.30 WIB.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Hukum dan HAM telah meneken surat keputusan (SK) terkait kepengurusan baru Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan ketua umum Suharso Monoarfa dan sekretaris jenderal Arwani Thonafi.

Direktur Jendral Administrasi Hukum Negara Kementerian Humum dan HAM, Cahyo R Muzar menyerahkan SK tersebut kepada Arwani dan Wasekjen PPP Idy Muzayyad, Selasa (9/3/2021).

Idy mengatakan, susunan kepengurusan PPP yang tercantum dalam SK tersebut telah merangkul semua elemen PPP, baik elemen fusi partai, ormas keagamaan dan lainnya.

"PPP siap mengarungi kontestasi demokrasi di Indonesia, bermodalkan susunan kepengurusan yang solid, kompeten, dan kreatif," kata Idy dalam keterangan tertulis, Selasa.

Baca juga: Dipimpin Suharso Monoarfa, Ini Susunan Kepengurusan PPP 2020-2025

Ia menuturkan, susunan kepengurusan kali ini lebih ramping dan mengkombinasikan antara pengurus lama dengan kader-kader muda yang inovatif guna berjuang bersama-sama membesarkan PPP.

"Semua elemen partai bersatu untuk berjaya di 2024 mendatang. Banyak tokoh potensial kembali untuk membesarkan partai kabah ini seperti KH Musthofa Aqil Sirodj, HM Mardiono, H Djan Farid, KH Abdullah Ubab Maimoen, KH DR Afifuddin Muhajir, KH Muhyiddin Ishaq dan tokoh lainnya yang mendapatkan posisi strategis di partai," ujar Idy.

Berikut susunan pimpinan Majelis DPP PPP 2020-2025:

Majelis Kehormatan

Ketua: H. Zarkasih Nur

Anggota: H. Djan Faridz

Anggota: K.H. Abdullah Ubab Maimoen

Anggota: Hj. Mahfudhoh Aly Ubaid

Anggota: H. Emron Pangkapi

Anggota: H. Hasrul Azwar

Majelis Syariah

Ketua : K.H. M. Mustofa Aqil Siroj

Wakil Ketua: K.H. Muslih Z.A

Wakil Ketua: K.H. D.R Afifuddin Muhajir

Wakil Ketua: K.H. Muhyiddin Ishaq

Wakil Ketua: K.H. Ahmad Haris Shodaqoh

Wakil Ketua: K.H. Lukman Hakim Hasibuan

Wakil Ketua: K.H. M. Samsul Arifin

Wakil Ketua: K.H. Mahin Toha

Wakil Ketua: K.H. Bahrul Ilmi

Wakil Ketua: K.H. Khairul Fuad

Wakil Ketua: K.H. Habib Ihsanudin

Wakil Ketua: K.H. Mursyid Qori

Wakil Ketua: K.H Abdul Rahman Assegaf Puang Makka

Wakil Ketua: Habib Ahmad Alhabsy

Wakil Ketua: K.H Agus Masruri

Wakil Ketua: K.H Muhsin Nurhadi

Sekretaeis Drs. H Choirul Sholeh Rasyid,

Wakil Sekretaris: Dr. K.H. Fadlolan Musyaffa'

Wakil Sekretaris: K.H. Otong Badrudin,

Wakil Sekretaris: H. Mahbub Zaki

Majelis Pertimbangan

Ketua: H. M. Mardiono

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Eks Bupati Talaud Sri Wahyumi Maria Manalip

Nasional
UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

UPDATE 6 Mei: 8.317.944 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 12.995.710 Dosis Pertama

Nasional
Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Bio Farma: 1 Juta Dosis Vaksin Sinopharm Sudah Diterima, Setengahnya Donasi dari UEA

Nasional
UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

UPDATE 6 Mei: Sebaran 5.647 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jawa Barat

Nasional
Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Pelabelan Teroris pada KKB Dinilai Tak Akan Bermasalah di Dunia Internasional

Nasional
Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Komnas HAM: Dialog Damai sebagai Strategi Mengakhiri Siklus Kekerasan di Papua

Nasional
5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

5 Provinsi Catat Kenaikan Kasus Covid-19 dan Penurunan Kepatuhan Protokol Kesehatan

Nasional
Satgas Minta Perusahaan Angkutan Umum Kembalikan Pemudik yang Nekat ke Tempat Asalnya

Satgas Minta Perusahaan Angkutan Umum Kembalikan Pemudik yang Nekat ke Tempat Asalnya

Nasional
Soal Shalat Id di Zona Hijau dan Kuning, Menag: Wajib Koordinasi Pemda hingga Satgas Covid-19

Soal Shalat Id di Zona Hijau dan Kuning, Menag: Wajib Koordinasi Pemda hingga Satgas Covid-19

Nasional
Menag Larang Kegiatan Takbir Keliling dan Batasi Jumlah Orang Saat Malam Takbiran di Masjid

Menag Larang Kegiatan Takbir Keliling dan Batasi Jumlah Orang Saat Malam Takbiran di Masjid

Nasional
Sanksi bagi Masyarakat yang Nekat Mudik: Denda hingga Penyitaan Kendaraan

Sanksi bagi Masyarakat yang Nekat Mudik: Denda hingga Penyitaan Kendaraan

Nasional
Satgas Covid-19: Mudik di Wilayah Aglomerasi Dilarang, tetapi Sektor Esensial Tetap Beroperasi

Satgas Covid-19: Mudik di Wilayah Aglomerasi Dilarang, tetapi Sektor Esensial Tetap Beroperasi

Nasional
UPDATE 6 Mei: Tercatat Ada 98.277 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 6 Mei: Tercatat Ada 98.277 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 6 Mei: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 15.002.289

UPDATE 6 Mei: Total Pemeriksaan Spesimen Covid-19 Capai 15.002.289

Nasional
Pukat UGM: Persoalan Tes Wawasan Kebangsaan Muncul karena Tak Jelasnya Norma dalam UU KPK

Pukat UGM: Persoalan Tes Wawasan Kebangsaan Muncul karena Tak Jelasnya Norma dalam UU KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X