Pernyataan Airlangga di Rapimnas, Ingin Pimpin Koalisi Besar hingga Tolak Revisi UU Pemilu

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas) pada 5 hingga 6 Maret 2021. Dalam acara pembukaan dan penutupan rapimnas, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyampaikan beberapa pernyataan politik.

Di antaranya terkait dengan Pemilu 2024 dan revisi UU Pemilu yang sejak beberapa waktu lalu bergulir di parlemen. Airlangga juga sempat berbicara soal penanganan pandemi Covid-19 di tanah air yang dinilainya cukup memuaskan.

Ingin pimpin koalisi besar

Saat acara pembukaan rapimnas, Airlangga mengatakan Partai Golkar merupakan salah satu kekuatan politik terbesar di negeri ini yang menjadi magnet bagi banyak pihak.

Golkar, kata dia, bagaikan gula yang mengundang semut. Ia pun ingin Golkar memimpin koalisi besar di 2024.

"Dengan kekuatan besar ini, Golkar tentu mulai dilirik dari kiri dan kanan bagaikan gula yang mengundang semut. Sebaliknya tentu kita tentu perlu membaca situasi, memilih dan memilah agar pada ujungnya kekuatan beringin akan memimpin koalisi besar yang tangguh," kata Airlangga.

Baca juga: Airlangga Ingin Partai Golkar Pimpin Koalisi Besar pada 2024

Karena itu, Airlangga mengatakan partai harus merumuskan langkah-langkah strategis demi meraih kemenangan di Pemilu 2024.

Ia menegaskan, langkah-langkah yang dilakukan harus taktis, sehingga tidak menciptakan kegaduhan politik nasional. Ia pun yakin, dengan kerja keras dan kesolidan kader, Golkar akan keluar sebagai pemenang Pemilu 2024.

"Semua ini mesti disesuaikan secara taktis, agar angin politik yang tercipta, bukan angin ribut. Bukan angin ribut yang menyulitkan kita, tetapi justru angin buritan yang mendorong agar perjalanan kapal besar Golkar makin laju, cepat, dan lancar," ucap Airlangga.

Imbau sampaikan kritik dengan sejuk

Airlangga mengimbau para kader pohon beringin untuk menjaga suasana hangat dan bersahabat dalam kehidupan bernegara. Ia meminta, kritik disampaikan dengan kata-kata yang terukur dan sejuk.

"Kritik memang baik dan perlu, tapi sikap bersahabat, kata-kata yang terukur, serta ujaran yang sejuk adalah mutiara kehidupan yang indah dan menyenangkan," katanya.

Baca juga: Rapimnas Golkar, Airlangga Minta Kritik Disampaikan secara Terukur

Airlangga ingin Golkar jadi contoh dalam melakukan perubahan dan perbaikan tapi tanpa merusak tatanan demokrasi.

Ia mengingatkan, Indonesia merupakan negara yang berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika.

"Golkar berdiri di garis depan jadi contoh untuk melakukan perubahan, perbaikan, tanpa merusak tatanan demokrasi yang sudah baik," tuturnya.

Tegaskan Golkar tolak revisi UU Pemilu

Saat penutupan rapimnas, Airlangga menegaskan bahwa Golkar menolak revisi UU Pemilu. Ia menyatakan, Golkar mendukung pemilihan kepala daerah (pilkada) tetap digelar pada 2024.

"Partai Golkar mendukung langkah untuk tidak melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak tahun 2024," ujarnya.

Baca juga: Tutup Rapimnas Golkar, Airlangga Tegaskan Tolak Revisi UU Pemilu

Menurut dia, hal ini demi menjamin jalannya pemerintahan yang efektif dan demokratis.

Selain itu, demi menjaga stabilitas politik agar lebih fokus pada penanganan pandemi Covid-19 serta dampaknya.

"Sejalan dengan itu, diinstruksikan kepada para Ketua DPRD dari Partai Golkar untuk menjadi ujung tombak perjuangan Partai Golkar dalam pemerintahan dan pembangunan daerah," kata Airlangga.

RUU Pemilu baru belakangan menjadi problematik ketika ada suara berbeda yang disampaikan pemerintah.

Sejak Januari lalu, Presiden Joko Widodo disebut melakukan konsolidasi dengan partai politik agar pembahasan RUU Pemilu tak dilanjutkan.

Baca juga: Soal Penanganan Pandemi, Airlangga: Saatnya Berpihak kepada Rakyat

Presiden disebut memikirkan kondisi pandemi Covid-19 yang belum teratasi, dan perlunya fokus semua pihak diarahkan kepada penanganan pandemi.

Selain itu, pemerintah juga mengkhawatirkan potensi gangguan yang terjadi jika pilkada diselenggarakan pada 2022 dan 2023.

Keinginan pemerintah itu sempat bertolak belakang dengan suara sejumlah fraksi partai di DPR.

Selain ingin menormalisasi jadwal pilkada, salah satu agenda revisi yaitu mengubah ambang batas parlemen (parliamentary threshold).

Namun, fraksi-fraksi di DPR yang sempat setuju merevisi UU Pemilu kemudian berbalik 180 derajat. Golkar termasuk salah satunya yang berubah sikap, setelah sebelumnya mendukung revisi UU Pemilu.