Profil Moeldoko: Dulu Panglima TNI Pilihan SBY, Kini Pimpin Demokrat Kubu Kontra AHY

Kompas.com - 05/03/2021, 17:34 WIB
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko melambaikan tangan usai memberi keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Moeldoko membantah tudingan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhyono (AHY) demi kepentingannya sebagai calon presiden pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa. ANTARAFOTO/M RISYAL HIDAYATKepala Kantor Staf Presiden Moeldoko melambaikan tangan usai memberi keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Moeldoko membantah tudingan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhyono (AHY) demi kepentingannya sebagai calon presiden pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kembali menjadi perbincangan setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat kubu kontra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) periode 2021-2025.

Penetapan dirinya sebagai ketua umum digelar melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang mengatasnamakan Partai Demokrat, yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

"Saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum," kata Moeldoko saat menyampaikan sambutan di KLB melalui sambungan telepon, Jumat.

Baca juga: Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Setelah Tanya Apa KLB Sesuai AD/ART

Simpang siur kabar kudeta kepemimpinan AHY telah berlangsung selama sebulan terakhir.

Oleh sejumlah elite Partai Demokrat, Moeldoko dan beberapa mantan kader partai bintang Mercy itu dituding hendak menggulingkan kekuasaan AHY, sang putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari kursi ketua umum.

Kala itu Moeldoko berkilah. Berulang kali ia mengaku tak tahu menahu mengenai isu kudeta kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat.

Kendati demikian, Moeldoko mengakui bahwa dirinya sempat beberapa kali mengadakan pertemuan dengan sejumlah kader Partai Demokrat.

Baca juga: Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Berterima Kasih


Namun, ia menyebutkan, dirinya tak mempunyai hak untuk menggulingkan kekuasaan AHY lantaran bukan bagian dari internal partai.

"Saya ini orang luar, enggak punya hak apa-apa gitu lho, yang punya hak kan mereka di dalam. Apa urusannya? Enggak ada urusannya wong saya orang luar," kata Moeldoko, awal Februari 2021.

Selang satu bulan, Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Demokrat kubu kontra AHY.

Dengan demikian, Moeldoko kini berhadapan langsung dengan putra dari Presiden yang dulu mengangkatnya sebagai Panglima TNI dan sekaligus mantan Ketua Umum Demokrat.

Baca juga: Hasil KLB Kubu Kontra AHY, Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat

1. Kiprah di TNI

Sebelum duduk sebagai pejabat Istana Kepresidenan, Moeldoko dikenal dengan pengabdiannya di TNI Angkatan Darat.

Di militer, karier Moeldoko mulai memuncak ketika menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD (KSAD). Jabatan itu diemban Moeldoko terhitung sejak 20 Mei 2013.

Saat itu SBY menunjuk Moeldoko sebagai KSAD menggantikan adik iparnya, Pramono Edhie Wibowo, yang memasuki masa pensiun.

Baca juga: Profil Moeldoko, Panglima TNI Era SBY yang Dituding Hendak Kudeta AHY

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko melambaikan tangan usai memberi keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Moeldoko membantah tudingan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhyono (AHY) demi kepentingannya sebagai calon presiden pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.M RISYAL HIDAYAT Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko melambaikan tangan usai memberi keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Moeldoko membantah tudingan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhyono (AHY) demi kepentingannya sebagai calon presiden pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.

Penunjukan sebagai jenderal bintang empat TNI ini menjadi modal awal bagi Moeldoko dalam meniti karirnya di militer dan politik.

Selang tiga bulan setelahnya, nama Moeldoko diusulkan SBY sebagai calon Panglima TNI ke DPR untuk menggantikan Agus Suhartono yang akan segera pensiun.

Penunjukan Moeldoko sebagai Panglima TNI membuat hubungannya dengan SBY kian harmonis.

Bahkan saat menjabat Panglima TNI, Moeldoko pernah mengusulkan SBY mendapatkan anugerah Jenderal Besar TNI.

Baca juga: Kalahkan Marzuki Alie, Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat

Ia menilai SBY layak mendapatkan gelar tersebut lantaran semangatnya yang besar dalam memodernisasi dan mereformasi TNI.

Setelah pensiun dari TNI, hubungan Moeldoko dan SBY pun tetap baik meskipun keduanya sama-sama berkecimpung di dunia politik.

2. Pensiun dari militer

Usai pensiun dari militer, Moeldoko sempat menjajaki ranah politik praktis. Dia tercatat masuk ke dalam jajaran pengurus Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) pada 2016.

Namun, pada 2018 Moeldoko mengundurkan diri dari partai tersebut.

Karier Moeldoko di Istana Kepresidenan dimulai sekira tiga tahun lalu. Tepat 17 Januari 2018 Moeldoko di lantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Saat itu, pemerintahan RI masih dipimpin Jokowi bersama Jusuf Kalla.

Baca juga: Disebut Akan Hadiri KLB Demokrat, Moeldoko Unggah Foto Sedang di Jakarta


Adapun Moeldoko masuk kabinet setelah Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan pada Januari 2018, menggantikan Teten Masduki.

Di pemerintahan Jokowi era kedua bersama Ma'ruf Amin, Moeldoko kembali dipercaya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Selain menjabat KSP, Moeldoko juga duduk sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sejak tahun 2017.  Dilansir dari laman hkti.or.id, sektor pertanian bukan hal asing bagi Moeldoko yang merupakan anak seorang petani.

Moeldoko juga disebut banyak melakukan aktivitas bisnis. Salah satu kiprah Moeldoko di sektor bisnis yakni mendirikan pabrik bus bertenaga listrik.

Selain itu, Moeldoko juga aktif di ranah ekonomi syariah. Bersama putranya, ia mendirikan fintech syariah yang berorientasi membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kini, Moeldoko kembali berkarier di politik praktis dengan menjabat sebagai Ketua Umum Demokrat kubu kontra AHY.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menko PMK: Antisipasi Arus Balik Pemudik Bukan Hanya di DKI Jakarta

Menko PMK: Antisipasi Arus Balik Pemudik Bukan Hanya di DKI Jakarta

Nasional
Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Nasional
Antisipasi Puncak Arus Balik, Ketua Satgas: Jangan Ada Pihak Ambil Kebijakan Berbeda

Antisipasi Puncak Arus Balik, Ketua Satgas: Jangan Ada Pihak Ambil Kebijakan Berbeda

Nasional
110 TKA China Disebut Masuk Indonesia di Hari Pertama Lebaran, KSPI: Keadilan Tidak Ada

110 TKA China Disebut Masuk Indonesia di Hari Pertama Lebaran, KSPI: Keadilan Tidak Ada

Nasional
Distribusi dan Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547 Dihentikan Sementara

Distribusi dan Penggunaan Vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547 Dihentikan Sementara

Nasional
Guru Besar FH UGM Sebut Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Pegawai KPK

Guru Besar FH UGM Sebut Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Pegawai KPK

Nasional
Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Antisipasi Lonjakan Kasus, Pemprov Jabar Diminta Perbanyak Tes Covid-19

Nasional
Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Kecam Serangan Israel, Ketua DPR Serukan Pemberian Bantuan untuk Palestina

Nasional
Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Tragedi Kerusuhan Mei 1998, Kisah Pilu Maria Sanu...

Nasional
Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Hari Ini, 3,6 Juta Orang Diperkirakan Balik dari Mudik, Ini Skenario Cegah Lonjakan Angka Covid-19

Nasional
Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Buntut Kasus Antigen Bekas, Erick Thohir Pecat Seluruh Direksi Kimia Farma Diagnostika

Nasional
Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Belum Ada Keputusan soal 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK, KPK: Seluruh Pegawai Aset Lembaga

Nasional
KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

KPK Sebut Pembebastugasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak Akan Ganggu Kinerja

Nasional
Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Tambah 5 di 3 Negera, Total 4.601 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X