Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Profil Moeldoko: Dulu Panglima TNI Pilihan SBY, Kini Pimpin Demokrat Kubu Kontra AHY

Kompas.com - 05/03/2021, 17:34 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kembali menjadi perbincangan setelah ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat kubu kontra Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) periode 2021-2025.

Penetapan dirinya sebagai ketua umum digelar melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang mengatasnamakan Partai Demokrat, yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

"Saya menghargai dan menghormati keputusan saudara. Oke, kita terima menjadi ketua umum," kata Moeldoko saat menyampaikan sambutan di KLB melalui sambungan telepon, Jumat.

Baca juga: Moeldoko Terima Jadi Ketum Demokrat Setelah Tanya Apa KLB Sesuai AD/ART

Simpang siur kabar kudeta kepemimpinan AHY telah berlangsung selama sebulan terakhir.

Oleh sejumlah elite Partai Demokrat, Moeldoko dan beberapa mantan kader partai bintang Mercy itu dituding hendak menggulingkan kekuasaan AHY, sang putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari kursi ketua umum.

Kala itu Moeldoko berkilah. Berulang kali ia mengaku tak tahu menahu mengenai isu kudeta kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat.

Kendati demikian, Moeldoko mengakui bahwa dirinya sempat beberapa kali mengadakan pertemuan dengan sejumlah kader Partai Demokrat.

Baca juga: Terpilih Jadi Ketum Demokrat Versi KLB, Moeldoko: Saya Berterima Kasih


Namun, ia menyebutkan, dirinya tak mempunyai hak untuk menggulingkan kekuasaan AHY lantaran bukan bagian dari internal partai.

"Saya ini orang luar, enggak punya hak apa-apa gitu lho, yang punya hak kan mereka di dalam. Apa urusannya? Enggak ada urusannya wong saya orang luar," kata Moeldoko, awal Februari 2021.

Selang satu bulan, Moeldoko ditetapkan sebagai Ketua Umum Demokrat kubu kontra AHY.

Dengan demikian, Moeldoko kini berhadapan langsung dengan putra dari Presiden yang dulu mengangkatnya sebagai Panglima TNI dan sekaligus mantan Ketua Umum Demokrat.

Baca juga: Hasil KLB Kubu Kontra AHY, Moeldoko Jadi Ketua Umum Partai Demokrat

1. Kiprah di TNI

Sebelum duduk sebagai pejabat Istana Kepresidenan, Moeldoko dikenal dengan pengabdiannya di TNI Angkatan Darat.

Di militer, karier Moeldoko mulai memuncak ketika menjabat sebagai Kepala Staf TNI AD (KSAD). Jabatan itu diemban Moeldoko terhitung sejak 20 Mei 2013.

Saat itu SBY menunjuk Moeldoko sebagai KSAD menggantikan adik iparnya, Pramono Edhie Wibowo, yang memasuki masa pensiun.

Baca juga: Profil Moeldoko, Panglima TNI Era SBY yang Dituding Hendak Kudeta AHY

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko melambaikan tangan usai memberi keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Moeldoko membantah tudingan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhyono (AHY) demi kepentingannya sebagai calon presiden pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.M RISYAL HIDAYAT Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko melambaikan tangan usai memberi keterangan pers di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Moeldoko membantah tudingan kudeta kepemimpinan Partai Demokrat di bawah Agus Harimurti Yudhyono (AHY) demi kepentingannya sebagai calon presiden pada pemilihan umum tahun 2024 mendatang. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/rwa.

Penunjukan sebagai jenderal bintang empat TNI ini menjadi modal awal bagi Moeldoko dalam meniti karirnya di militer dan politik.

Selang tiga bulan setelahnya, nama Moeldoko diusulkan SBY sebagai calon Panglima TNI ke DPR untuk menggantikan Agus Suhartono yang akan segera pensiun.

Penunjukan Moeldoko sebagai Panglima TNI membuat hubungannya dengan SBY kian harmonis.

Bahkan saat menjabat Panglima TNI, Moeldoko pernah mengusulkan SBY mendapatkan anugerah Jenderal Besar TNI.

Baca juga: Kalahkan Marzuki Alie, Moeldoko Ditetapkan KLB Kubu Kontra AHY Jadi Ketum Demokrat

Ia menilai SBY layak mendapatkan gelar tersebut lantaran semangatnya yang besar dalam memodernisasi dan mereformasi TNI.

Setelah pensiun dari TNI, hubungan Moeldoko dan SBY pun tetap baik meskipun keduanya sama-sama berkecimpung di dunia politik.

2. Pensiun dari militer

Usai pensiun dari militer, Moeldoko sempat menjajaki ranah politik praktis. Dia tercatat masuk ke dalam jajaran pengurus Partai Hanura pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) pada 2016.

Namun, pada 2018 Moeldoko mengundurkan diri dari partai tersebut.

Karier Moeldoko di Istana Kepresidenan dimulai sekira tiga tahun lalu. Tepat 17 Januari 2018 Moeldoko di lantik Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Saat itu, pemerintahan RI masih dipimpin Jokowi bersama Jusuf Kalla.

Baca juga: Disebut Akan Hadiri KLB Demokrat, Moeldoko Unggah Foto Sedang di Jakarta


Adapun Moeldoko masuk kabinet setelah Jokowi melakukan reshuffle atau perombakan pada Januari 2018, menggantikan Teten Masduki.

Di pemerintahan Jokowi era kedua bersama Ma'ruf Amin, Moeldoko kembali dipercaya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Selain menjabat KSP, Moeldoko juga duduk sebagai Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) sejak tahun 2017.  Dilansir dari laman hkti.or.id, sektor pertanian bukan hal asing bagi Moeldoko yang merupakan anak seorang petani.

Moeldoko juga disebut banyak melakukan aktivitas bisnis. Salah satu kiprah Moeldoko di sektor bisnis yakni mendirikan pabrik bus bertenaga listrik.

Selain itu, Moeldoko juga aktif di ranah ekonomi syariah. Bersama putranya, ia mendirikan fintech syariah yang berorientasi membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kini, Moeldoko kembali berkarier di politik praktis dengan menjabat sebagai Ketua Umum Demokrat kubu kontra AHY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com