Cegah Kasus Dua Kewarganegaraan, Dirjen Dukcapil: Masyarakat Perlu Diwajibkan Deklarasi jika Jadi WNA

Kompas.com - 04/03/2021, 13:48 WIB
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh saat ditemui wartawan di kantornya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2020). KOMPAS.com/Deti Mega PurnamasariDirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh saat ditemui wartawan di kantornya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh menilai perlu ada aturan yang mewajibkan masyarakat deklarasi jika mendapat kewarganegaraan asing.

Menurut dia, hal itu perlu dilakukan agar masalah dua kewarganegaraan seperti Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwu Kore tidak terjadi lagi.

"Minimal harus ada kewajiban bagi warga negara itu me-declare kalau mendapatkan kewarganegaraan asing," kata Zudan dalam diskusi daring, Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Cerita Dirjen Dukcapil Klarifikasi Soal Kewarganegaraan dan Paspor AS Bupati Sabu Raijua Terpilih...

Zudan mengatakan, deklarasi tersebut bisa diberitahukan ke kantor perwalikan Indonesia di luar negeri atau di Kementeriam Hukum dan Hak Asasi Manusia saat tiba di Indonesia.

Aturan ini, lanjut Zudan, juga perlu masuk dalam tatanan Undang-undang (UU) Kewarganegaraan.

"Harus dimuat dalam Undang-undang Kewarganegaraan dan berikan sistem sanksi," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Zudan juga meyakini sebenarnya banyak warga negara Indonesia (WNI) yang Amerika Serikat (AS) seperti Orient dan tidak melapor.

Namun, sayangnya sampai saat ini belum bisa ketahuan oleh pemerintah Indonesia.

Baca juga: Menyoal Status Kewarganegaraan Ganda Bupati Sabu Raijua Terpilih

"Karena mereka menganggap merasa untung saya punya paspor Amerika. bisa kerja di mana-di mana bisa ke berbagai negara. Ini hanya masalah belum ketahuan saja," ucap dia.

Adapun Orient terpilih sebagai Bupati Sabu Raijua dalam kontestasi Pilkada 2020 lalu. Namun setelah penetapan hasil pilkada Bawaslu menyebut bahwa ia berkewarganegaraan AS.

Pernyataan Bawaslu buka tanpa alasan. Semua itu didasari pernyataan yang diberikan oleh Kedutaan Besar AS di Indonesia yang membenarkan bahwa Orient berkewarganegaraan AS.

Terkait masalah ini, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia masih melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai status kewarganegaraan Orient.

Beberapa pihak juga telah mengajukan gugatan hasil Pilkada Sabu Raijua ke Mahkamah Konstitusi (MK). Sidang akan di mulai pada 8 Maret 2021.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

KPK Eksekusi Eks Bupati Bengkalis Amril Mukminin ke Rutan Pekanbaru

Nasional
Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Rapat soal Sanksi WADA, Jokowi Minta LADI Direformasi Total

Nasional
Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Dugaan Suap Infrastruktur di Musi Banyuasin, KPK Geledah 4 Lokasi

Nasional
Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Ini Syarat Naik Pesawat untuk Anak Usia di Bawah 12 Tahun

Nasional
Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Sindir Balik Sekjen PDI-P, Politisi Demokrat: Mungkin Hidup di Alam Mimpi

Nasional
Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Pemerintah Akan Uji Coba Kehadiran Penonton di Liga 1 dan Liga 2

Nasional
TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

TNI dan Polri Diharapkan Terus Bersinergi

Nasional
Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Partai Ummat Kritik 7 Tahun Pemerintahan Jokowi: Cenderung Represif, Oligarki Mengental

Nasional
Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Periksa 7 Saksi, KPK Dalami Penerimaan Uang Bupati Nonaktif Probolinggo dan Suami Terkait Pengangkatan Pj Kades

Nasional
Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Ini Aturan Terbaru Penerbangan Domestik yang Berlaku Mulai 24 Oktober 2021

Nasional
Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Mahfud Sebut Keluarga Nasabah yang Bunuh Diri akibat Pinjol Ilegal Tetap Ditagih dan Diteror

Nasional
Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Gerindra Sebut 12 Provinsi Dukung Prabowo Kembali Maju pada Pilpres 2024

Nasional
Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Lili Pintauli Dinilai Harus Disanksi Undur Diri jika Laporan Novel Baswedan Terbukti

Nasional
Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Partai Ummat Targetkan Pemilih dari Loyalis Amien Rais dan Generasi Milenial

Nasional
Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Kasus Suap Izin HGU di Kuangsing, KPK Geledah 3 Lokasi di Pekanbaru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.