Gugatan Jhoni Allen dan Munculnya Nama Ridwan Kamil di Polemik Partai Demokrat...

Kompas.com - 04/03/2021, 09:53 WIB
Politikus Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun. Kompas.com/ Sabrina AsrilPolitikus Partai Demokrat Jhoni Allen Marbun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kericuhan di Partai Demokrat semakin berkepanjangan usai sejumlah mantan kadernya dipecat atas tuduhan kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Salah satu mantan kader Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun pada Rabu (3/3/2021) kemudian mengajukan gugatan terhadap AHY sebagai ketua umum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Tak hanya AHY, Jhoni juga mengajukan gugatan kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya dan Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.

Baca juga: Dipecat dari Demokrat, Jhoni Allen Gugat AHY ke PN Jakarta Pusat

Gugatan Jhoni Allen membuat polemik di partai berlambang bintang Mercy itu semakin panjang. Belum lagi, isu Kongres Luar Biasa (KLB) yang semakin mencuat ke publik.

Bahkan, kubu versi KLB itu sudah menyiapkan beberapa nama calon pengganti AHY, salah satunya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Berikut polemik di Demokrat dalam beberapa hari terakhir.

Aksi Jhoni Allen

Usai dipecat, Jhoni Allen kembali muncul ke publik dengan menampilkan sebuah video dirinya berbicara mengenai "kudeta" Partai Demokrat.

Dari video berdurasi lebih kurang sembilan menit itu, ia mengutarakan sejumlah tudingan terhadap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Baca juga: Rentetan Tudingan Jhoni Allen ke SBY Usai Dipecat Demokrat

Sehari setelah video itu muncul, Jhoni kembali membuat gebrakan dengan menggugat Ketum AHY ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (3/3/2021).

 Gugatan Jhoni terdaftar dalam situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, dengan nomor 135/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst.

AHY berstatus sebagai tergugat I, Riefky sebagai tergugat II, sedangkan Hinca merupakan tergugat III.

Terdapat sejumlah petitum dalam gugatan Jhoni yakni menerima dan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya; menyatakan tergugat I, tergugat II, dan tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum; menyatakan tidak sah dan/atau batal demi hukum seluruh perbuatan atau putusan tergugat III terkait pemberhentian penggugat.

Baca juga: Andi Mallarangeng ke Jhoni Allen: Lebih Baik Bikin Partai Baru bersama Pak Moeldoko

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tengah menjelaskan soal perkembangan kasus covid di Jawa barat di Mapolda Jabar, Senin (22/2/2021).KOMPAS.COM/AGIE PERMADI Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tengah menjelaskan soal perkembangan kasus covid di Jawa barat di Mapolda Jabar, Senin (22/2/2021).
Berdasarkan informasi yang tercantum di situs SIPP PN Jakarta Pusat, sidang perdana perkara tersebut akan digelar pada Rabu (17/3/2021).

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra meminta para mantan kader partai yang tidak puas karena pemecatan, untuk mengajukan keberatannya kepada Mahkamah Partai, termasuk Jhoni Allen.

Ketentuan ini sudah diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

Jangan baper. Apalagi yang kami dengar, ada yang sampai menangis-nangis," ujarnya.

Baca juga: Tanggapi Gugatan Jhoni Allen, Demokrat: Jika Tak Puas Dipecat, Silakan ke Mahkamah Partai


Masuknya nama Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tiba-tiba saja diisukan masuk dalam bursa pengganti AHY versi kubu KLB.

Pria yang akrab disapa Kang Emil itu disebut masuk dalam salah satu kandidat ketua partai menurut kubu KLB.

Hal ini diungkapkan oleh salah satu mantan kader Demokrat, Darmizal yang ikut dipecat bersama Jhoni Allen, 26 Februari 2021.

 Baca juga: Kubu KLB Masukkan Ridwan Kamil Jadi Calon Ketua Partai, Demokrat Jabar: Kang Emil Tidak Akan Terjebak

Selain Ridwan Kamil, nama-nama tokoh publik lainnya juga disebutkan.

Misalnya, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko, Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas, Gubernur Jabar Ridwan Kamil hingga Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

"Beberapa nama muncul diwacanakan para kader pemilik suara, antara lain Edhie Baskoro Yudhoyono, Ridwal Kamil Gubernur Jabar, Pak Isran Noor, Gubernur Kaltim. Ada juga Hasnaeni yang sudah jadi Ketum Partai Emas," ujar Darmizal.

Baca juga: Kudeta Partai Demokrat, Ibas: Jangan Diadu-adu antara Saya dan Mas AHY 

Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat Asep Wahyuwijaya merespons masuknya nama Ridwan Kamil salam bursa calon Ketum Demokrat versi KLB.

Asep berkeyakinan Gubernur Jabar itu tak akan mau terseret pusaran konflik internal Partai Demokrat.

"Kalau saya secara pribadi, yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak mungkin Kang RK mau masuk ke dalam pusaran tetabuhan para politisi liar itu. Kenapa mereka jadi semakin kerasukan saja ya," ucap Asep saat dihubungi via telepon seluler, Rabu (3/3/2021).

Keyakinan Asep selaras dengan pernyataan Ridwan Kamil yang memilih fokus mengurus Jabar ketika disinggung perihal peluang menjadi pengurus Partai Golkar.

"Saya denger Kang RK (Ridwan Kamil) itu ditawarin jadi pimpinan partai di Jabar saja enggak mau, apalagi di-fait accompli. Jadi, Insya Allah, saya yakin Kang Emil tidak akan terjebak," ujarnya.

Baca juga: Nama Ridwan Kamil Dikaitkan dengan Demokrat, Ini Kata Pengamat Politik

Dinilai pengalihan isu

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menilai, penyebutan nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dimasukkan sebagai calon ketum Partai Demokrat dari kubu KLB merupakan pengalihan isu belaka.

Sebab, menurut dia, Ridwan Kamil sendiri selama ini belum pernah menjadi anggota Partai Demokrat.

"Hehehe, setahu saya beliau belum pernah menjadi anggota Partai Demokrat. Ini hanyalah pengalihan isu dari tokoh-tokoh sebenarnya yang mau mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat," kata Andi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Ridwan Kamil Calon Ketum Demokrat Versi KLB, Andi Mallarangeng: Hanya Pengalihan Isu

Ia mengatakan, selama ini Demokrat hanya mengetahui satu aktor yang diduga akan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

Adapun sosok yang diduga Demokrat akan mengambil alih kepemimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ialah Moeldoko.

Andi mengaku kasihan terhadap nama-nama yang disebut dicalonkan oleh kubu KLB.

Hal ini karena menurut dia, kemungkinan orang-orang yang diseret itu bahkan tidak mengetahui perihal penyebutan namanya, termasuk Ridwan Kamil.

Baca juga: Partai Demokrat ke Eks Kader: Jangan Memaksakan KLB Bodong

Kasihan orang-orang yang namanya dipakai untuk pengalihan isu. Itu hanya pengalihan isu. Nama orang-orang itu cuma disebut-sebut. Barangkali, Pak RK sendiri tidak tahu kalau namanya disebut," ujar Andi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

121.206 Napi Dapat Remisi Idul Fitri, 550 Orang Langsung Bebas

Nasional
ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

ICW: 75 Pegawai Dibebas Tugas, Upaya Pimpinan KPK Hambat Perkara Korupsi Besar

Nasional
Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Mengingat Kembali Tragedi Trisakti 12 Mei 1998, Ketika Mahasiswa di Dalam Kampus Ditembaki

Nasional
Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Ada Potensi Kerumunan Usai Shalat Id, Menko PMK Minta Protokol Kesehatan Diperketat

Nasional
Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Nasional
Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Nasional
BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

Nasional
'Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta...'

"Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta..."

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Nasional
75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

Nasional
Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Nasional
NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X