Kompas.com - 03/03/2021, 14:51 WIB
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat memimpin Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Senin (22/2/2021). Humas Pemprov JabarGubernur Jawa Barat Ridwan Kamil saat memimpin Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Senin (22/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menilai, penyebutan nama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang dimasukkan sebagai calon ketua umum (Ketum) Partai Demokrat dari kubu kongres luar biasa (KLB) merupakan pengalihan isu.

Sebab, menurut dia, Ridwan Kamil sendiri selama ini belum pernah menjadi anggota Partai Demokrat.

"Hehehe, setahu saya beliau belum pernah menjadi anggota Partai Demokrat. Ini hanyalah pengalihan isu dari tokoh-tokoh sebenarnya yang mau mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat," kata Andi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Kubu KLB Masukkan Ridwan Kamil Jadi Calon Ketua Partai, Demokrat Jabar: Kang Emil Tidak Akan Terjebak

Andi mengatakan, selama ini Demokrat hanya mengetahui satu aktor yang diduga akan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.

Ia mengatakan, sosok yang diduga Demokrat akan mengambil alih kepemimpinan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

"Selama ini kan yang disebut adalah Moeldoko. Baru tahu sekarang, kalau ada nama-nama yang disebut lainnya," ucap dia. 

Melihat hal ini, Andi mengaku kasihan terhadap nama-nama yang disebut dicalonkan oleh kubu KLB.

Ia merasa kasihan karena menurut dia, kemungkinan orang-orang yang disebut sebagai calon ketum bahkan tidak mengetahui perihal penyebutan itu, termasuk Ridwan Kamil.

"Kasihan orang-orang yang namanya dipakai untuk pengalihan isu. Itu hanya pengalihan isu. Nama orang-orang itu cuma disebut-sebut. Barangkali, Pak RK sendiri tidak tahu kalau namanya disebut," ujar Andi.

Sebelumnya diberitakan, nama Ridwan Kamil mendadak muncul dalam pusaran konflik Partai Demokrat.

Baca juga: Jhoni Allen Gugat AHY, Andi Mallarangeng: Demokrat Siap Hadapi

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Kemenkumham: UKP Penanganan Kasus Pelanggaran HAM Berat Tidak Akan Hentikan Mekanisme Yudisial

Nasional
KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

KPK Buka Peluang Proses Kembali Kasus BLBI Sjamsul Nursalim

Nasional
Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Umat Islam yang Beribadah di Masjid Diharapkan Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Mantan Anggota BPK Rizal Djalil Dituntut 6 Tahun Penjara

Nasional
Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Kepala Bappenas Sebut Pembangunan Tahap Awal Ibu Kota Negara Tunggu Pengesahan UU IKN

Nasional
Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Menag Yaqut: Masyarakat di Zona Oranye dan Merah Silakan Shalat Tarawih di Rumah

Nasional
MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

MUI Sarankan Pasien Covid-19 Bergejala Ringan Tetap Puasa

Nasional
Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Jokowi: Pemerintah Sudah Siapkan Peta Jalan Pengembangan Industri 4.0

Nasional
SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

SBY Daftarkan Merek Partai Demokrat secara Pribadi ke Kemenkumham

Nasional
Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Kasus Korupsi di Bintan, KPK Dalami Proses Pengajuan dan Permohonan Izin Kuota Cukai

Nasional
Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Amnesty: Bukan Rekonsiliasi jika Tanpa Pengakuan dan Pertanggungjawaban Pelaku

Nasional
Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Menag: 13 Orang di Bawah Sumpah Menyatakan Hilal Sudah Terlihat

Nasional
Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Ucapkan Selamat Puasa, Wapres: Ramadhan Kali Ini Masih Perjuangan

Nasional
Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Survei Capres 2024: Elektabilitas Susi Pudjiastuti Tertinggi di Antara Tokoh Non-Parpol

Nasional
KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

KSPI Minta Pemerintah Tegakkan Aturan Pemberian THR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X