Cerita Ganjar soal Pemda di Jateng Tak Bisa Menggaji karena Kemendagri Tak Siap Digitalisasi

Kompas.com - 03/03/2021, 17:52 WIB
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo KOMPAS.com/RISKA FARASONALIAGubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bercerita tentang sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang tidak bisa menggaji para pegawainya akibat keterlambatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang terlambat dicairkan.

Hal tersebut bisa terjadi, kata Ganjar, karena saat APBD Jawa Tengah diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi, pihak Kemendagri tidak siap dengan sistem yang digunakan Jawa Tengah dalam menyusun APBD-nya.

Dalam acara diskusi bertema Urgensi Transformasi digital Pemerintahan untuk Merespons Pandemi dan Pembangunan Nasional, Rabu (3/3/2021), Ganjar semula mengungkapkan tantangan transformasi digital.

Baca juga: Ganjar Klaim Tak Ada Lagi Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah Berstatus Zona Merah Covid-19

Tantangan tersebut antara lain adanya anggaran terbatas serta ego sektoral.

"Pengalaman ini kami dapatkan ketika kami ingin mendigitalisasi sistem informasi tentang anggaran yang dimiliki. Itu ternyata indahnya luar biasa," kata Ganjar memulai ceritanya.

"Ini kemarin jadi persoalan ketika Kemendagri harus mengevaluasi APBD, Jawa Tengah yang pertama masuk. 15 hari lebih tidak dievaluasi, ternyata kami diminta untuk kembali pada sistem lama," tuturnya.

Saat itu, kata Ganjar, dirinya langsung menolak dan menyatakan bahwa pihaknya tidak mungkin kembali ke sistem lama.

Oleh karena itu, ia pun meminta pihak Kemendagri untuk mengevaluasinya saja sehingga apabila ada yang keliru, pihaknya bisa memperbaikinya.

Baca juga: Di Hadapan Menteri PPN/Bappenas, Ganjar Usulkan 2 Program Prioritas

Akibat kejadian tersebut, kata dia, ada beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah yang para pegawainya tidak bisa gajian.

"Akhirnya kemarin ada beberapa kabupaten/kota tidak bisa gajian gara-gara sistemnya tidak mau berubah. Kami sudah agak maju, tapi ternyata keinginannya kami kembali ke tempat (cara) lama," kata dia.

Padahal, kata Ganjar, yang dibutuhkan sebetulnya hanya sinkronisasi data saja.

Sistem-sitem yang ada di kabupaten/kota/provinsi, kata dia, bisa diintegrasikan untuk mempermudah.

Baca juga: Anies: Jakarta dari Awal Tak Tutup-tutupi Data Covid-19

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Masjid Istiqlal Siapkan Fasilitas yang Permudah Penyandang Disabilitas Beribadah

Nasional
Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Kasus Eks Dirut Bosowa Corporindo Sadikin Aksa, Polri Sudah Periksa 26 Saksi dan 3 Ahli

Nasional
Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Gubernur: 1.023 KK yang mengungsi akibat Bencana di NTT

Nasional
Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Jokowi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Nasional
Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Jokowi: Saya Paham Kita Rindu Sanak Saudara, tapi Mari Utamakan Keselamatan

Nasional
Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Jokowi Tegaskan Larangan Mudik Berlaku untuk Seluruh Masyarakat

Nasional
Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Gubernur Viktor Pastikan Desain Kebijakan Pembangunan di NTT Segera Dilakukan

Nasional
UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

UPDATE 16 April: Sebaran 5.363 Kasus Baru Covid-19, Paling Tinggi Jawa Barat

Nasional
UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X