Cerita Ganjar soal Pemda di Jateng Tak Bisa Menggaji karena Kemendagri Tak Siap Digitalisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bercerita tentang sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang tidak bisa menggaji para pegawainya akibat keterlambatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang terlambat dicairkan.

Hal tersebut bisa terjadi, kata Ganjar, karena saat APBD Jawa Tengah diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi, pihak Kemendagri tidak siap dengan sistem yang digunakan Jawa Tengah dalam menyusun APBD-nya.

Dalam acara diskusi bertema Urgensi Transformasi digital Pemerintahan untuk Merespons Pandemi dan Pembangunan Nasional, Rabu (3/3/2021), Ganjar semula mengungkapkan tantangan transformasi digital.

Baca juga: Ganjar Klaim Tak Ada Lagi Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah Berstatus Zona Merah Covid-19

Tantangan tersebut antara lain adanya anggaran terbatas serta ego sektoral.

"Pengalaman ini kami dapatkan ketika kami ingin mendigitalisasi sistem informasi tentang anggaran yang dimiliki. Itu ternyata indahnya luar biasa," kata Ganjar memulai ceritanya.

"Ini kemarin jadi persoalan ketika Kemendagri harus mengevaluasi APBD, Jawa Tengah yang pertama masuk. 15 hari lebih tidak dievaluasi, ternyata kami diminta untuk kembali pada sistem lama," tuturnya.

Saat itu, kata Ganjar, dirinya langsung menolak dan menyatakan bahwa pihaknya tidak mungkin kembali ke sistem lama.

Oleh karena itu, ia pun meminta pihak Kemendagri untuk mengevaluasinya saja sehingga apabila ada yang keliru, pihaknya bisa memperbaikinya.

Baca juga: Di Hadapan Menteri PPN/Bappenas, Ganjar Usulkan 2 Program Prioritas

Akibat kejadian tersebut, kata dia, ada beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah yang para pegawainya tidak bisa gajian.

"Akhirnya kemarin ada beberapa kabupaten/kota tidak bisa gajian gara-gara sistemnya tidak mau berubah. Kami sudah agak maju, tapi ternyata keinginannya kami kembali ke tempat (cara) lama," kata dia.

Padahal, kata Ganjar, yang dibutuhkan sebetulnya hanya sinkronisasi data saja.

Sistem-sitem yang ada di kabupaten/kota/provinsi, kata dia, bisa diintegrasikan untuk mempermudah.

Baca juga: Anies: Jakarta dari Awal Tak Tutup-tutupi Data Covid-19