Kompas.com - 03/03/2021, 17:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bercerita tentang sejumlah kabupaten/kota di Jawa Tengah yang tidak bisa menggaji para pegawainya akibat keterlambatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang terlambat dicairkan.

Hal tersebut bisa terjadi, kata Ganjar, karena saat APBD Jawa Tengah diajukan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi, pihak Kemendagri tidak siap dengan sistem yang digunakan Jawa Tengah dalam menyusun APBD-nya.

Dalam acara diskusi bertema Urgensi Transformasi digital Pemerintahan untuk Merespons Pandemi dan Pembangunan Nasional, Rabu (3/3/2021), Ganjar semula mengungkapkan tantangan transformasi digital.

Baca juga: Ganjar Klaim Tak Ada Lagi Kota dan Kabupaten di Jawa Tengah Berstatus Zona Merah Covid-19

Tantangan tersebut antara lain adanya anggaran terbatas serta ego sektoral.

"Pengalaman ini kami dapatkan ketika kami ingin mendigitalisasi sistem informasi tentang anggaran yang dimiliki. Itu ternyata indahnya luar biasa," kata Ganjar memulai ceritanya.

"Ini kemarin jadi persoalan ketika Kemendagri harus mengevaluasi APBD, Jawa Tengah yang pertama masuk. 15 hari lebih tidak dievaluasi, ternyata kami diminta untuk kembali pada sistem lama," tuturnya.

Saat itu, kata Ganjar, dirinya langsung menolak dan menyatakan bahwa pihaknya tidak mungkin kembali ke sistem lama.

Oleh karena itu, ia pun meminta pihak Kemendagri untuk mengevaluasinya saja sehingga apabila ada yang keliru, pihaknya bisa memperbaikinya.

Baca juga: Di Hadapan Menteri PPN/Bappenas, Ganjar Usulkan 2 Program Prioritas

Akibat kejadian tersebut, kata dia, ada beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah yang para pegawainya tidak bisa gajian.

"Akhirnya kemarin ada beberapa kabupaten/kota tidak bisa gajian gara-gara sistemnya tidak mau berubah. Kami sudah agak maju, tapi ternyata keinginannya kami kembali ke tempat (cara) lama," kata dia.

Padahal, kata Ganjar, yang dibutuhkan sebetulnya hanya sinkronisasi data saja.

Sistem-sitem yang ada di kabupaten/kota/provinsi, kata dia, bisa diintegrasikan untuk mempermudah.

Baca juga: Anies: Jakarta dari Awal Tak Tutup-tutupi Data Covid-19

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

KPK Usut Dugaan Penggunaan Lahan untuk Perusahaan Pelabuhan Maming

Nasional
KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

KemenPPPA Pastikan Korban KDRT di Karanglewas Banyumas Dapat Pendampingan

Nasional
KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

KIB Terbuka jika PSI Ingin Bergabung, Zulkifli Hasan: Kita Kasih Karpet Biru dengan Senang Hati

Nasional
Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Alasan KPK Tak Berencana Gelar Sidang In Absentia Surya Darmadi

Nasional
RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA) Perlu tetapi Harus Persiapkan Sejumlah Hal

Nasional
Benny Mamoto dan Pernyataan Kontroversial soal Tak Ada Kejanggalan di Kasus Kematian Brigadir J

Benny Mamoto dan Pernyataan Kontroversial soal Tak Ada Kejanggalan di Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Periksa Hasil Uji Balistik di Kasus Pembunuhan Brigadir J Selama 5,5 Jam

Komnas HAM Periksa Hasil Uji Balistik di Kasus Pembunuhan Brigadir J Selama 5,5 Jam

Nasional
Mendagri Minta Pemda Segera Lapor jika Terjadi Kenaikan Drastis Harga Bahan Pokok

Mendagri Minta Pemda Segera Lapor jika Terjadi Kenaikan Drastis Harga Bahan Pokok

Nasional
Anggota Komisi III Ingatkan Polri Tetap Gunakan Koridor Hukum dalam Usut Kematian Brigadir J

Anggota Komisi III Ingatkan Polri Tetap Gunakan Koridor Hukum dalam Usut Kematian Brigadir J

Nasional
Mendagri: Saya Minta Wali Kota Fokus Kendalikan Inflasi, Pemerintah Pusat Tak Bisa Kerja Sendiri

Mendagri: Saya Minta Wali Kota Fokus Kendalikan Inflasi, Pemerintah Pusat Tak Bisa Kerja Sendiri

Nasional
Bharada E Tembak Brigadir J Atas Perintah Irjen Ferdy Sambo, Mungkinkah Tidak Dipidana?

Bharada E Tembak Brigadir J Atas Perintah Irjen Ferdy Sambo, Mungkinkah Tidak Dipidana?

Nasional
Soal Capres KIB, Airlangga: Itu 'Chapter' Terakhir

Soal Capres KIB, Airlangga: Itu "Chapter" Terakhir

Nasional
Mahfud Sebut Motif Pembunuhan Brigadir J Sensitif, Anggota DPR: Biarkan Kita Percaya Kapolri

Mahfud Sebut Motif Pembunuhan Brigadir J Sensitif, Anggota DPR: Biarkan Kita Percaya Kapolri

Nasional
KIB Bakal Berkumpul di Surabaya 14 Agustus 2022

KIB Bakal Berkumpul di Surabaya 14 Agustus 2022

Nasional
Mendagri: Kalau Pelayanan Bisa Dipermudah, Jangan Dipersulit

Mendagri: Kalau Pelayanan Bisa Dipermudah, Jangan Dipersulit

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.