Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PPN: Transformasi Digital Menghemat Biaya Operasi dan Pemeliharaan

Kompas.com - 03/03/2021, 16:48 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, transformasi digital yang dilakukan di layanan pemerintahan telah terbukti menghemat biaya.

Transformasi digital dilakukan dengan cara berbagi pakai infrastruktur pusat data yang dimiliki kementerian/lembaga.

"Transformasi digital dapat menghemat biaya operasi dan pemeliharaan sebesar Rp 8,1 triliun per tahun melalui konsolidasi 2.700 pusat data yang ada," ujar Suharso dalam acara diskusi bertema Urgensi Transformasi digital Pemerintahan untuk Merespons Pandemi dan Pembangunan Nasional, Rabu (3/3/2021).

Baca juga: Di Hadapan Menteri PPN/Bappenas, Ganjar Usulkan 2 Program Prioritas

Selain itu, potensi penghematan lainnya adalah terjadinya konsolidasi 27.400 aplikasi instansi pemerintah.

Konsolidasi aplikasi-aplikasi tersebut diharapkan dapat menghemat biaya operasi dan pemeliharaan aplikasi sebesar Rp 2,7 triliun per tahun.

Termasuk, penghematan biaya aplikasi yang dilakukan pemerintah daerah yang diperkirakan dapat mencapai Rp 12 triliun.

Suharso mengatakan, bagi industri dalam negeri, transformasi digital akan berdampak pada perbaikan usaha dan peningkatan investasi.

Baca juga: Menteri PPN Yakin Sektor EBT Akan Berkembang

Begitu juga terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan yang diperkirakan dapat meningkat menjadi 8,1 persen.

Kemudian, industri pengolahan terhadap PDB diperkirakan bisa menembus angka di atas 20 persen.

Sementara manfaat bagi masyarakat, transformasi digital dapat membuka peluang pekerjaan hingga 17 juta orang pada 2025.

Namun hal tersebut harus didahului dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Baca juga: Menteri PPN: Pandemi Menyadarkan Kita bahwa Sistem Kesehatan Indonesia Rentan

Dalam hal ini, pemerintah telah mengantisipasinya dengan berbagai strategi transformasi digital di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Strategi transformasi digital dimulai dari pembangunan infrastruktur yang antara lain ditopang dengan akselerasi dan pemerataan jaringan hingga dapat dirasakan semua masyarakat Indonesia," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com