Menteri PPN: Transformasi Digital Menghemat Biaya Operasi dan Pemeliharaan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, transformasi digital yang dilakukan di layanan pemerintahan telah terbukti menghemat biaya.

Transformasi digital dilakukan dengan cara berbagi pakai infrastruktur pusat data yang dimiliki kementerian/lembaga.

"Transformasi digital dapat menghemat biaya operasi dan pemeliharaan sebesar Rp 8,1 triliun per tahun melalui konsolidasi 2.700 pusat data yang ada," ujar Suharso dalam acara diskusi bertema Urgensi Transformasi digital Pemerintahan untuk Merespons Pandemi dan Pembangunan Nasional, Rabu (3/3/2021).

Selain itu, potensi penghematan lainnya adalah terjadinya konsolidasi 27.400 aplikasi instansi pemerintah.

Konsolidasi aplikasi-aplikasi tersebut diharapkan dapat menghemat biaya operasi dan pemeliharaan aplikasi sebesar Rp 2,7 triliun per tahun.

Termasuk, penghematan biaya aplikasi yang dilakukan pemerintah daerah yang diperkirakan dapat mencapai Rp 12 triliun.

Suharso mengatakan, bagi industri dalam negeri, transformasi digital akan berdampak pada perbaikan usaha dan peningkatan investasi.

Begitu juga terhadap pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) industri pengolahan yang diperkirakan dapat meningkat menjadi 8,1 persen.

Kemudian, industri pengolahan terhadap PDB diperkirakan bisa menembus angka di atas 20 persen.

Sementara manfaat bagi masyarakat, transformasi digital dapat membuka peluang pekerjaan hingga 17 juta orang pada 2025.

Namun hal tersebut harus didahului dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).

Dalam hal ini, pemerintah telah mengantisipasinya dengan berbagai strategi transformasi digital di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Strategi transformasi digital dimulai dari pembangunan infrastruktur yang antara lain ditopang dengan akselerasi dan pemerataan jaringan hingga dapat dirasakan semua masyarakat Indonesia," ucap dia.