Kasus Perizinan di Cimahi, KPK Dalami Penerimaan Gratifikasi Wali Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua orang saksi terkait kasus dugaan suap izin pembangunan Rumah Sakit Umum Kasih Bunda di Kota Cimahi, Senin (1/3/2021).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, mereka diperiksa terkait dugaan suap dalam perizinan di Kota Cimahi Tahun Anggaran 2018-2020 yang menyeret nama Wali Kota nonaktif Cimahi, Ajay Muhammad Priatna.

Baca juga: KPK Perpanjang Lagi Masa Penahanan Wali Kota Cimahi

"Kedua saksi tersebut didalami pengetahuannya terkait dugaan penerimaan sejumlah uang dari berbagai pihak sebagai bentuk gratifikasi oleh tersangka AJM (Ajay Muhammad Priatna)," kata Ali dalam keterangan tertulis, Selasa (2/3/2021).

Ali mengatakan, kedua saksi yang diperiksa tersebut yakni dari PT Media Kreasi Cipta Indonesia bernama Fenky Hadiansyah dan dari PT Pola Mitra bernama Bambang.

Dalam kasus ini, Ajay diduga meminta uang sebesar Rp 3,2 miliar kepada Komisaris Rumah Sakit Umum (RSU) Kasih Bunda Hutama Yonathan (HY) untuk mengurus izin pembangunan gedung.

Baca juga: KPK Panggil Direktur Utama PT Hutama Karya Aspal Beton untuk Kasus Suap Wali Kota Cimahi

KPK menduga Ajay telah menerima Rp 1,661 miliar dari uang yang dijanjikan tersebut.

Atas perbuatannya, Ajay selaku penerima suap disangka melanggar Pasal Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan atau Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun Hutama selaku pemberi suap disangka melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 5 Ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.