Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satu Tahun Pandemi dan Persoalan Pencatatan Data Covid-19 yang Belum Terselesaikan...

Kompas.com - 02/03/2021, 10:27 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 genap berlangsung selama satu tahun di Indonesia, Selasa (2/3/2021).

Perhitungan ini merujuk kepada adanya dua kasus perdana Covid-19 yang diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020.

Data terbaru pemerintah yang dirilis pada Senin (1/3/2021) menunjukkan total ada 1.341.314 kasus positif Covid-19 di Indonesia.

Selain itu, total ada 1.151.915 pasien telah sembuh dari Covid-19. Kemudian, secara akumulatif ada 36.325 pasien meninggal dunia setelah terpapar Covid-19.

Berdasarkan data yang sama, masih ada 153.074 kasus aktif Covid-19 pada 1 Maret 2021.

Sementara itu, selama pandemi total ada 10.834.875 spesimen dari 7.213.192 orang yang telah diperiksa. Dengan kata lain, dari satu orang bisa diambil spesimen lebih dari satu kali.

Meski setiap hari data terbaru selalu dilaporkan, tetapi ada sejumlah catatan persoalan pencatan data Covid-19 selama satu tahun ini.

Misalnya, pada laporan data Covid-19 yang dirilis pemerintah pusat berbeda dengan laporan data Covid-19 yang dimiliki daerah.

Baca juga: Setahun Covid-19, Vaksinasi Perdana dan Target Pemerintah untuk Tuntaskan

Tidak hanya terjadi pada 2020, ketidaksinkronan data juga diketahui terjadi pada 2021.

Selain itu, ada pula data yang belum masuk ke dalam rangkuman laporan data pemerintah. Padahal, data tersebut tercatat dalam jumlah yang besar.

Berikut sejumlah rangkuman tentang ketidaksinkronan pada pelaporan data Covid-19 yang dirangkum Kompas.com:

2 Juta data belum terekam

Adanya jutaan data Covid-19 yang belum terekam ini diungkap oleh Menko Maritim dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.

Dikutip dari pemberitaan Kontan.co.id, Jumat (5/2/2021), Luhut menyebut kondisi ini berpotensi mempengaruhi positivity rate Covid-19 di Indonesia.

Positivity rate adalah perbandingan antara jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes yang dilakukan.

"Saya laporkan juga, ada hampir dua juta data atau mungkin lebih, itu yang belum di-entry. Itu akan berpengaruh pada positivity rate," ucap Luhut saat rapat dengan Wamenkes Dante Saksono, ahli kesehatan, dan epidemiolog secara virtual Kamis (4/2/2021).

"Pak Wamenkes, Anda harus lihat bahwa data yang di-entry di daerah dengan apa yang di pusat itu beda," tuturnya.

Luhut tidak menjelaskan secara rinci data seperti apa yang dimaksud, apakah terkait jumlah kasus, pasien sembuh, atau tes yang dilakukan.

Baca juga: Setahun Pandemi Covid-19: Saat Penimbun Masker Dibekuk, Tujuan Cari Untung Jadi Dihukum

Dia mengatakan bahwa pemerintah berharap data itu segera diproses dan dapat diselesaikan dalam dua minggu ke depan.

"Dua juta data, kurang lebih ini, kami harap bisa selesaikan dalam dua minggu ke depan. Dan saya harap positivity rate, saya kira berubah dari angka yang ada sekarang," ucapnya.

Foto udara kondisi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Punggolaka di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (10/2/2021). Pemda telah mempersiapkan tambahan lahan pemakaman untuk jenazah pasien COVID-19 seluas satu hektar dikarenakan kondisi TPU Punggolaka yang hampir penuh. ANTARA FOTO/Jojon/rwa.ANTARA FOTO/JOJON Foto udara kondisi Tempat Pemakaman Umum (TPU) Punggolaka di Kendari, Sulawesi Tenggara, Rabu (10/2/2021). Pemda telah mempersiapkan tambahan lahan pemakaman untuk jenazah pasien COVID-19 seluas satu hektar dikarenakan kondisi TPU Punggolaka yang hampir penuh. ANTARA FOTO/Jojon/rwa.

Data daerah tidak sinkron dengan pusat

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pernah mengungkapkan persoalan data kasus Covid-19 yang kerap kali berbeda dengan pusat.

Pihaknya menemukan perbedaan data tersebut disebabkan karena terdapat double data.

Government Resources Management System (GRMS) Jateng bersama Diskominfo telah melakukan sinkronisasi terkait perbedaan data tersebut.

"Soal data yang sering berbeda-beda sudah ketemu. Ternyata kemarin dari GRMS kita berhasil melakukan sinkronisasi data sampai dengan 14.000 dan masih ada angka 6000 yang mesti kita verifikasi ulang. Karena ternyata ada beberapa data itu bisa berulang-ulang disebutkan," kata Ganjar di kantornya, Senin (14/9/2020).

Salah satu contoh ketidaksinkronan itu terjadi pada 2020 lalu.

Saat itu, pemerintah mengungkap bahwa jumlah pasien meninggal dunia akibat Covid-19 mencapai 16.352 orang per 26 November 2020.

Jumlah tersebut berdasarkan data perkembangan kasus Covid-19 secara harian yang dibagikan Satgas Penanganan Covid-19. Keseluruhan pasien yang meninggal dunia itu berasal dari laporan 34 provinsi sejak kasus Covid-19 pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020.

Baca juga: IDI: Gelombang Pertama Covid-19 Belum Berakhir

Namun, dalam laporan data Satgas Covid-19, terlihat ada perbedaan dengan laporan data dari pemerintah provinsi. Salah satu yang disorot adalah jumlah total pasien meninggal dunia akibat Covid-19 di Jawa Tengah.

Pada data Satgas, tercatat total ada 2.197 pasien meninggal dunia akibat Covid-19 di Jawa Tengah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com