Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Guru Besar UI: Keamanan Vaksin Covid-19 Harus Dievaluasi

Kompas.com - 01/03/2021, 16:38 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Farmasi Universitas Indonesia (UI) Retnosari Andradjati menilai, keamanan vaksin Covid-19 harus dievaluasi. Sebab, vaksin Covid-19 merupakan vaksin baru.

"Keamanan vaksin baru seperti vaksin Covid-19 ini masih perlu dievaluasi lebih lanjut guna meminimalisasi efek samping atau reaksi yang dirasakan pasien," ujar Retno, saat Kuliah Perdana Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 FF UI, dikutip dari siaran pers UI, Senin (1/3/2021).

Baca juga: Menkes Sebut Vaksin Pemerintah Ada 4: Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Novavax

Retno mengatakan, setiap vaksin baru harus melalui evaluasi keamanan vaksin agar dapat mengetahui reaksi produk vaksin serupa (vaccine product-related reactions) dan reaksi terkait cacat kualitas vaksin (vaccine quality defect-related reactions).

Bahkan, kata dia, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan untuk melakukan pemantauan pasca-otorisasi.

Pemantauan tersebut berupa pengawasan dan pemantauan keselamatan (safety surveillance and monitoring).

Baca juga: BPOM dan Kemenkes Bakal Kaji Keamanan Vaksin Covid-19 Buatan Pfizer

Ia mengatakan, pengawasan dan pemantauan meliputi reaksi serius, anaphylaxis dan reaksi alergi serius lainnya (Bell’s palsy).

Kemudian, kasus sindrom inflamasi multisistem setelah vaksinasi dan kasus Covid-19 setelah vaksinasi yang mengakibatkan hospitalisasi atau kematian.

“Peran vaccine safety surveillance selama pengenalan vaksin Covid-19 adalah untuk memfasilitasi deteksi dini, investigasi dan analisis kejadian merugikan pasca-imunisasi dan kejadian merugikan kepentingan khusus untuk memastikan respons yang tepat dan cepat,” kata Retno.

Baca juga: Kemenkes Sebut Jadwal Jadi Masalah Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Lansia

Retno mengatakan, vaksinasi secara umum dapat menimbukan reaksi hipersensitivitas atau reaksi imun yang dipicu oleh antigen atau alergen.

Antara lain reaksi alergi dan syok anafilaksis, mengaktifkan komplemen yang dapat merusak sel dan memicu trombositopenia, anemia hemolitik otoimun, dan neutropenia otoimun.

Adapun pemerintah sudah memulai vaksinasi Covid-19 sejak 13 Januari 2021 secara bertahap di 34 provinsi.

Vaksin tersebut diprioritaskan bagi tenaga kesehatan dan petugas publik, serta kelompok dalam keadaan tertentu seperti lansia.

Baca juga: Keadilan dan Keamanan Vaksin untuk Seluruh Rakyat Indonesia

Sebelumnya, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono mengatakan, vaksin Covid-19 sejauh ini belum memberikan efek samping kepada para penerimanya.

Pemerintah telah memberikan vaksinasi terhadap lebih dari 1 juta orang.

"Kami sudah melakukan vaksinasi sebanyak 1 juta vaksinator, vaksinasi, dan belum ada efek samping dari vaksin tersebut," kata Dante.

"Kami akan melakukan percepatan vaskinasi sehingga 70 persen dari total penduduk kita 181,6 juta akan tervaksinasi dalam kurun waktu 12 bulan seperti yang ditargetkan," tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Projo: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Projo: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita dalam Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com