Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/02/2021, 17:12 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyoroti Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Ia menyoroti, Pasal 19 Ayat 2 yang mengatur bahwa pendistribusian vaksinasi gotong royong yang dilakukan PT Bio Farma dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Aturan tersebut, menurut dia, rawan menimbulkan masalah korupsi.

"Siapa pihak ketiganya? Ini nanti bisa menimbulkan masalah korupsi dalam arti penunjukkan-penunjukkannya itu," kata Asfinawati dalam diskusi bertajuk "Adil dan Bijaklah Vaksin Mandiri?" secara virtual, Sabtu (27/2/2021).

Selain itu, dia mempertanyakan, ketika vaksinasi gotong royong didistribusikan oleh BUMN, apakah distribusi vaksin Covid-19 untuk vaksinasi yang tengah dilaksanakan pemerintah sudah berjalan dengan baik.

Ia menilai, vaskinasi gotong royong akan mempengaruhi program vaskinasi yang tengah dilaksanakan pemerintah.

Baca juga: Studi Jelaskan Vaksinasi Covid-19 Dapat Memperlambat Penularan Virus

"Meskipun vaksinasi gotong royong itu dilakukan secara mandiri, sebetulnya dia tidak mandiri. Kenapa? Karena akan memengaruhi peralatan pendukung ketersediannya untuk vaksinasi program, dia akan memengaruhi logistik juga untuk vaksinasi program," ujarnya.

Lebih lanjut, Asfinawati menyoroti Pasal 7 Ayat 4 yang mengatur jenis vaksin Covid-19 pada vaksinasi gotong royong yang harus berbeda dengan yang digunakan pada vaksinasi yang tengah dilaksanakan pemerintah.

Menurut dia, keputusan tersebut sudah tepat sehingga jenis vaksin Covid-19 yang digunakan dalam program vaksinasi pemerintah tidak menjadi komersialisasi.

Namun, Asfina juga berpandangan, dampak dari aturan tersebut berakibat pada tidak semua jenis vaksin Covid-19 yang ada, dapat digunakan untuk vaksinasi yang tengah dilakukan pemerintah.

"Ya kalau semua (vaksin Covid-19) masuk ke dalam program vaksinasi, enggak bakal ada vaksinasi gotong royong dong? Artinya apa, artinya keragaman vaksin untuk vaksinasi program terbatas," pungkasnya.

Baca juga: 11 Hal yang Perlu Diperhatikan dalam Vaksinasi Gotong Royong

Diberitakan sebelumnya, Menkes Budi Gunadi menerbitkan Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Berdasarkan draf yang diterima Kompas.com, Permenkes ini ditetapkan mulai 24 Februari 2021. Salah seorang pejabat Kemenkes sudah membenarkan Permenkes itu.

Dalam Permenkes itu diatur bahwa, vaksinasi mandiri diberi nama Vaksinasi Gotong Royong. Selain itu, terdapat aturan terkait Vaksinasi Program, yaitu program yang dilakukan pemerintah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soroti Keuangan Media yang Sulit, Jokowi Minta Perpres yang Atur Platform Digital dan Media Segera Dibahas

Soroti Keuangan Media yang Sulit, Jokowi Minta Perpres yang Atur Platform Digital dan Media Segera Dibahas

Nasional
Kasus Gagal Ginjal Muncul Lagi, BPOM Nyatakan Obat Praxion Aman Digunakan

Kasus Gagal Ginjal Muncul Lagi, BPOM Nyatakan Obat Praxion Aman Digunakan

Nasional
Kejagung Akan Periksa Johnny G Plate, Jokowi: Hormati Proses Hukum

Kejagung Akan Periksa Johnny G Plate, Jokowi: Hormati Proses Hukum

Nasional
Blak-blakan Immanuel Ebenezer Bubarkan GP Mania, Ungkap soal Beban hingga Pilihan Politik Lain

Blak-blakan Immanuel Ebenezer Bubarkan GP Mania, Ungkap soal Beban hingga Pilihan Politik Lain

Nasional
Kuasa Hukum Sebut Bakal Ada Kekacauan jika Richard Elizer Tak Membuka Kematian Brigadir J

Kuasa Hukum Sebut Bakal Ada Kekacauan jika Richard Elizer Tak Membuka Kematian Brigadir J

Nasional
Apresiasi Prajurit Berprestasi, Panglima TNI : Yang Melebihi Panggilan Tugas, Saya Beri Penghargaan

Apresiasi Prajurit Berprestasi, Panglima TNI : Yang Melebihi Panggilan Tugas, Saya Beri Penghargaan

Nasional
Tahun Politik, Jokowi Minta Pers Tak Tergelincir dalam Polarisasi

Tahun Politik, Jokowi Minta Pers Tak Tergelincir dalam Polarisasi

Nasional
Jokowi: Dunia Pers Sedang Tidak Baik-baik Saja

Jokowi: Dunia Pers Sedang Tidak Baik-baik Saja

Nasional
Kementerian KP dan Pemkab Tanah Bumbu Bersinergi Angkat Potensi Perikanan lewat Program SFV

Kementerian KP dan Pemkab Tanah Bumbu Bersinergi Angkat Potensi Perikanan lewat Program SFV

Nasional
3 Anggota Majelis Kehormatan MK Resmi Dilantik, Bakal Bongkar Dugaan Pengubahan Putusan Uji Materi UU MK

3 Anggota Majelis Kehormatan MK Resmi Dilantik, Bakal Bongkar Dugaan Pengubahan Putusan Uji Materi UU MK

Nasional
Jokowi: 60 Persen Belanja Iklan Media Diambil Platform Asing, Ini Sedih Lho

Jokowi: 60 Persen Belanja Iklan Media Diambil Platform Asing, Ini Sedih Lho

Nasional
Harga Vaksin Booster Bakal Rp 100.000 di Masa Endemi, Menkes: Masih 'Make Sense'

Harga Vaksin Booster Bakal Rp 100.000 di Masa Endemi, Menkes: Masih "Make Sense"

Nasional
Hasil Uji Praxion Beda dengan Labkesda DKI, Ini Jawaban BPOM

Hasil Uji Praxion Beda dengan Labkesda DKI, Ini Jawaban BPOM

Nasional
GP Mania Mengaku Sudah Izin ke Ganjar Sebelum Bubarkan Diri, Tak Ada Konflik

GP Mania Mengaku Sudah Izin ke Ganjar Sebelum Bubarkan Diri, Tak Ada Konflik

Nasional
Jokowi: Insan Pers Membuka Harapan, Orang Biasa seperti Saya Bisa Jadi Presiden

Jokowi: Insan Pers Membuka Harapan, Orang Biasa seperti Saya Bisa Jadi Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.