Kompas.com - 26/02/2021, 12:11 WIB
Ilustrasi KOMPAS/HANDININGIlustrasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, partainya belum terpikir menggelar konvensi calon presiden 2024.

Kamhar mengatakan, partainya kini masih fokus pada konsolidasi internal partai untuk menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang.

"Sampai saat ini Partai Demokrat belum terpikir untuk melakukan konvensi, sesuai road map yang telah disusun, saat ini kami tengah fokus pada konsolidasi internal partai," kata Kamhar saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/2/2021).

Baca juga: PAN Tegaskan Tak Ikut Koalisi di Konvensi Nasdem 2022

Hal itu disampaikan Kamhar menanggapi rencana Partai Nasdem membentuk koalisi untuk menggelar konvensi calon presiden untuk Pemilu 2024 mendantang.

Kamhar mengatakan, partainya menghargai dan menghormati pilihan yang ditempuh Nasdem tersebut karena Demokrat pun pernah menggelar konvensi untuk menjaring calon presiden pada 2014 lalu.

Namun, Kamhar mengatakan, mekanisme penjaringan calon presiden di Partai Demokrat merupakan kewenangan Majelis Tinggi Partai.

"Partai Demokrat juga punya mekanisme sendiri dalam menjaring capres, ini menjadi domain Majelis Tinggi Partai," ujar dia.

Baca juga: Rencana Nasdem Gelar Konvensi Capres yang Diawali Membentuk Koalisi

Kendati demikian, Kamhar tidak memungkiri, partainya akan membuka diri untuk membangun koalisi dengan partai-partai lain dalam menghadapi Pilpres 2024 mendatang.

"Ini kondisi objektif yang harus dilakukan untuk dapat memenuhi ambang batas pengajuan pasangan capres dan cawapres," kata Kamhar.

Diberitakan sebelumnya, Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, partainya akan membangun koalisi untuk menggelar konvensi calon presiden.

Johnny mengatakan, koalisi tersebut dibentuk agar sosok yang terpilih melalui konvensi dapat berkontestasi di Pilpres 2024 karena telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Baca juga: Sekjen: Konvensi Capres Nasdem Berbeda dengan Buatan Partai-partai Sebelumnya

"Nasdem membangun komunikasi politik untuk memastikan terbentuknya koalisi minimal memenuhi prasyarat presidential threshold 20 persen agar yang lolos dan memenangkan konvensi mempunyai tiket sebagai calon presiden pada Pilpres 2024," kata Johnny dalam konferensi pers, Kamis (25/2/2021).

Ia mengakui, perolehan suara partainya pada Pemilu 2019 lalu tidak mencukupi untuk seorang diri mencalonkan presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

Selain itu, Johnny menyebut bahwa partai-partai yang akan dijadikan rekan koalisi harus memiliki kesamaan platform, visi, dan misi dengan Nasdem untuk dijadikan rekan koalisi.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Hari Kartini, Tina Toon Cerita Pengalaman Terjun ke Politik hingga Megawati yang Menginspirasinya

Nasional
Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Kemenkes: Varian Baru B.1.617 yang Bermutasi Ganda Belum Ditemukan di Indonesia

Nasional
Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Nasional
Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Survei IPS: Dalam 7 Bulan, Kepuasan terahdap Kinerja Jokowi Turun Hampir 9 Persen

Nasional
Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Wamenkumham Ungkap Tak Mudah Susun KUHP di Negara Multikultural Seperti Indonesia

Nasional
India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

India, Singapura, dan Australia Siap Bantu Pencarian Kapal Selam KRI Nanggala-402

Nasional
Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Puan Maharani Ajak Generasi Muda Bangun Cerita Baru dari Kisah Hidup Kartini

Nasional
Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Dijdawalkan Bertemu AHY, Presiden PKS Akan Bahas Soal Demokrasi dan Kebangsaan

Nasional
Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Hasil Pengamatan Udara, Ditemukan Tumpahan Minyak di Posisi Awal Hilangnya KRI Nanggala-402

Nasional
Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Survei IPS: 35,5 Persen Responden Puas terhadap Kinerja Wapres Ma'ruf Amin

Nasional
Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Safenet: Situasi Pemenuhan Hak Digital di Indonesia Semakin Mendekati Situasi Otoritarianisme

Nasional
Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Ketua DPP PDI-P: Megawati Bertemu Nadiem sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP

Nasional
Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Penyidik KPK yang Diduga Peras Wali Kota Tanjungbalai Ditangkap

Nasional
Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Pemerintah Didesak Hentikan Vaksinasi Kelompok Non-rentan Covid-19

Nasional
Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Amnesty: Vonis Hukuman Mati Indonesia Tahun 2020 Capai Rekor Tertinggi di Masa Kepemimpinan Jokowi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X