Kompas.com - 26/02/2021, 10:55 WIB
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019) KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/7/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menegaskan, partainya tidak akan bergabung dalam koalisi untuk gelar konvensi Partai Nasdem yang rencana dilakukan pada 2022.

Ada tiga alasan yang dibeberkan Yoga mengapa partainya tidak ingin ikut dalam koalisi tersebut. Pertama adalah karena PAN sudah memiliki mekanisme sendiri untuk mengusung kandidat di Pemilihan Presiden 2024.

"PAN tidak akan ikut di konvensi Partai Nasdem. Alasannya, pertama, PAN sudah memiliki mekanisme partai dalam menjaring dan menetapkan calon presiden yang akan diusung di Pemilu Presiden," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/2/2021).

Alasan berikutnya, PAN memilih fokus untuk melakukan konsolidasi organisasi, penataan jaringan partai, dan meningkatkan kualitas program perkaderan.

Baca juga: Rencana Nasdem Gelar Konvensi Capres yang Diawali Membentuk Koalisi

Selanjutnya, PAN juga tengah memprioritaskan membantu pemerintah dalam memberantas pandemi Covid-19.

"PAN memprioritaskan untuk membantu pemerintah dalam memberantas pandemi dan pemulihan ekonomi nasional agar rakyat dapat bekerja normal kembali," jelasnya.

Kendati demikian, Yoga mengaku bahwa PAN tetap mengapresiasi niat Partai Nasdem untuk menggelar konvensi calon presiden.

Menurutnya, hal tersebut menandakan bahwa Nasdem merupakan partai terbuka bagi siapa saja.

"Hal ini menandakan Nasdem partai terbuka bagi siapapun anak bangsa yang akan maju di Pemilu Presiden. PAN mengapresiasi niat Nasdem untuk menggelar konvensi," imbuh dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, partainya akan membangun koalisi untuk menggelar konvensi calon presiden.

Johnny mengatakan, koalisi tersebut dibentuk agar sosok yang terpilih melalui konvensi dapat berkontestasi di Pilpres 2024 karena telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Baca juga: Gelar Rakornassus, Nasdem Tegaskan Komitmen Dukung Pemerintah

"Nasdem membangun komunikasi politik untuk memastikan terbentuknya koalisi minimal memenuhi prasyarat presidential threshold 20 persen agar yang lolos dan memenangkan konvensi mempunyai tiket sebagai calon presiden pada Pilpres 2024," kata Johnny dalam konferensi pers, Kamis (25/2/2021).

Ia mengakui, perolehan suara partainya pada Pemilu 2019 lalu tidak mencukupi untuk seorang diri mencalonkan presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

Selain itu, Johnny menyebut bahwa partai-partai yang akan dijadikan rekan koalisi harus memiliki kesamaan platform, visi, dan misi dengan Nasdem untuk dijadikan rekan koalisi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Kasus Covid-19 Kita Sudah Turun, Jangan Sampai Ada Lonjakan

Menkes: Kasus Covid-19 Kita Sudah Turun, Jangan Sampai Ada Lonjakan

Nasional
BPOM Sebut Uji Klinik Fase III Vaksin Anhui Rampung Agustus Tahun Ini

BPOM Sebut Uji Klinik Fase III Vaksin Anhui Rampung Agustus Tahun Ini

Nasional
Menteri PPPA Harap Forum Anak Dibentuk hingga Kecamatan dan Desa

Menteri PPPA Harap Forum Anak Dibentuk hingga Kecamatan dan Desa

Nasional
Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Kapuspen: Vaksin Nusantara Bukan Program TNI

Nasional
KPK Periksa 28 Saksi untuk Kasus Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara

KPK Periksa 28 Saksi untuk Kasus Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara

Nasional
Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Vaksinasi Covid-19, Apa Syaratnya?

Orang Dengan Gangguan Jiwa Dapat Vaksinasi Covid-19, Apa Syaratnya?

Nasional
Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Persaingan Antar-negara Dapatkan Vaksin Makin Ketat, Menkes Sebut Stok RI Lancar

Nasional
Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Litbang Kompas: 60,6 Persen Responden Anggap Program Reintegrasi Napi Terorisme ke Masyarakat Belum Berhasil

Nasional
Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Jaksa Hadirkan 4 Saksi Sidang Rizieq Shihab: Kasatpol PP Kabupaten Bogor hingga Camat Megamendung

Nasional
Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Menko PMK: Pemerintah Berusaha Perbesar Cadangan Dana Abadi Pendidikan

Nasional
Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Jokowi: Tidak Boleh Sepelekan Covid-19, Jangan Sampai Kasus Naik Lagi

Nasional
Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Litbang Kompas: 56,6 Persen Publik Sangat Khawatir dengan Aksi Teror di Makassar dan Mabes Polri

Nasional
Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Tanggapi Survei Korupsi di Lingkup ASN, Tjahjo Minta Aplikasi LAPOR! Dimanfaatkan

Nasional
Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Jokowi: Covid-19 Masih Ada dan Nyata, Tetap Ingat dan Waspada

Nasional
Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Jokowi Tinjau Vaksinasi Massal untuk Seniman dan Budayawan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X