Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PAN Tegaskan Tak Ikut Koalisi di Konvensi Nasdem 2022

Kompas.com - 26/02/2021, 10:55 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menegaskan, partainya tidak akan bergabung dalam koalisi untuk gelar konvensi Partai Nasdem yang rencana dilakukan pada 2022.

Ada tiga alasan yang dibeberkan Yoga mengapa partainya tidak ingin ikut dalam koalisi tersebut. Pertama adalah karena PAN sudah memiliki mekanisme sendiri untuk mengusung kandidat di Pemilihan Presiden 2024.

"PAN tidak akan ikut di konvensi Partai Nasdem. Alasannya, pertama, PAN sudah memiliki mekanisme partai dalam menjaring dan menetapkan calon presiden yang akan diusung di Pemilu Presiden," kata Yoga saat dihubungi Kompas.com, Jumat (26/2/2021).

Alasan berikutnya, PAN memilih fokus untuk melakukan konsolidasi organisasi, penataan jaringan partai, dan meningkatkan kualitas program perkaderan.

Baca juga: Rencana Nasdem Gelar Konvensi Capres yang Diawali Membentuk Koalisi

Selanjutnya, PAN juga tengah memprioritaskan membantu pemerintah dalam memberantas pandemi Covid-19.

"PAN memprioritaskan untuk membantu pemerintah dalam memberantas pandemi dan pemulihan ekonomi nasional agar rakyat dapat bekerja normal kembali," jelasnya.

Kendati demikian, Yoga mengaku bahwa PAN tetap mengapresiasi niat Partai Nasdem untuk menggelar konvensi calon presiden.

Menurutnya, hal tersebut menandakan bahwa Nasdem merupakan partai terbuka bagi siapa saja.

"Hal ini menandakan Nasdem partai terbuka bagi siapapun anak bangsa yang akan maju di Pemilu Presiden. PAN mengapresiasi niat Nasdem untuk menggelar konvensi," imbuh dia.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan, partainya akan membangun koalisi untuk menggelar konvensi calon presiden.

Johnny mengatakan, koalisi tersebut dibentuk agar sosok yang terpilih melalui konvensi dapat berkontestasi di Pilpres 2024 karena telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold).

Baca juga: Gelar Rakornassus, Nasdem Tegaskan Komitmen Dukung Pemerintah

"Nasdem membangun komunikasi politik untuk memastikan terbentuknya koalisi minimal memenuhi prasyarat presidential threshold 20 persen agar yang lolos dan memenangkan konvensi mempunyai tiket sebagai calon presiden pada Pilpres 2024," kata Johnny dalam konferensi pers, Kamis (25/2/2021).

Ia mengakui, perolehan suara partainya pada Pemilu 2019 lalu tidak mencukupi untuk seorang diri mencalonkan presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

Selain itu, Johnny menyebut bahwa partai-partai yang akan dijadikan rekan koalisi harus memiliki kesamaan platform, visi, dan misi dengan Nasdem untuk dijadikan rekan koalisi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com