Kompas.com - 26/02/2021, 10:48 WIB
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa seorang karyawan swasta bernama Ikhwan Amiruddin sebagai saksi terkait kasus dugaan suap ekspor benih lobster, Kamis (25/2/2021).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, Ikhwan diperiksa sebagai saksi untuk mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.

"Ikhwan didalami pengetahuannya terkait aliran sejumlah uang ke beberapa pihak, di antaranya ke perusahaan yang diduga milik tersangka EP (Edhy Prabowo)," kata Ali dalam keterangan tertulis, Kamis (25/2/2021).

Baca juga: 39 Tahanan KPK Telah Divaksin, Termasuk Edhy Prabowo dan Juliari Batubara

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tujuh tersangka sebagai penerima suap.

Ketujuh tersangka tersebut yakni Edhy Prabowo, Staf Khusus Edhy sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (due diligence) Safri, Staf Khusus Edhy Prabowo sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (due diligence) Andreau Misanta Pribadi.

Kemudian, Amiril Mukminin dari unsur swasta/sekretaris pribadi Edhy, pengurus PT Aero Citra Kargo, Siswadi, dan Ainul Faqih selaku staf istri Edhy.

Baca juga: Mantan Staf Edhy Prabowo Akui Terima Titipan Uang dari Terdakwa Penyuap

Sementara itu, tersangka pemberi suap, yakni Direktur PT Dua Putra Perkasa, Suharjito.

Edhy diduga menerima suap dari perusahaan-perusahaan yang mendapat penetapan izin ekspor benur menggunakan perusahaan forwarder dan ditampung dalam satu rekening hingga mencapai Rp 9,8 miliar.

Selain itu, Edhy diduga menerima 100.000 dollar AS dari Suharjito melalui Safri dan Amiril.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Peneliti LSI Denny JA: Jelang Pemilu, Poros Ketiga Masih Susah Terbentuk

Nasional
Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Pemerintah dan DPR Didesak Buka Pembahasan RKUHP

Nasional
Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Pemerintah Masukkan Penjelasan Kritik dalam Pasal 218 RKUHP

Nasional
Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Soal Pelantikan Achmad Marzuki, Dasco Tegaskan Penunjukan Pj Kepala Daerah Harus Pertimbangkan Aspirasi Rakyat

Nasional
Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Harga Mati Usung AHY Dinilai Jadi Penyebab Demokrat Ditolak Golkar hingga PDI-P untuk Koalisi

Nasional
Politikus PPP Bantah DPR-Pemerintah Tak Terbuka soal Revisi RKUHP

Politikus PPP Bantah DPR-Pemerintah Tak Terbuka soal Revisi RKUHP

Nasional
Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Akan Buka Suara Sore Ini

Izinnya Dicabut Kemensos, ACT Akan Buka Suara Sore Ini

Nasional
PPKM Jabodetabek Direvisi dalam Sehari Jadi Level 1 Lagi, Ini Penjelasan Kemendagri

PPKM Jabodetabek Direvisi dalam Sehari Jadi Level 1 Lagi, Ini Penjelasan Kemendagri

Nasional
PPATK Blokir Sementara 60 Rekening ACT di 33 Penyedia Jasa Keuangan

PPATK Blokir Sementara 60 Rekening ACT di 33 Penyedia Jasa Keuangan

Nasional
Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma Group

Kejagung Periksa 11 Saksi Terkait Kasus Penyerobotan Lahan PT Duta Palma Group

Nasional
Pengamat Nilai Elektabilitas AHY Jadi Ganjalan Demokrat Berkoalisi

Pengamat Nilai Elektabilitas AHY Jadi Ganjalan Demokrat Berkoalisi

Nasional
Jokowi Harap Jalan Nasional di Pulau Nias Rampung Tahun Depan

Jokowi Harap Jalan Nasional di Pulau Nias Rampung Tahun Depan

Nasional
Wamenkumham Sebut Masih Ada Waktu untuk Sahkan RKUHP

Wamenkumham Sebut Masih Ada Waktu untuk Sahkan RKUHP

Nasional
PKS Yakin Gugatan 'Presidential Threshold' Bakal Dikabulkan MK

PKS Yakin Gugatan "Presidential Threshold" Bakal Dikabulkan MK

Nasional
Komisi X DPR Desak Kemendikbud Ristek Sosialisasikan Kebijakan Anggaran Seleksi Guru PPPK

Komisi X DPR Desak Kemendikbud Ristek Sosialisasikan Kebijakan Anggaran Seleksi Guru PPPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.