Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Transformasi Digital Jangan Hanya Untungkan Pihak Luar

Kompas.com - 26/02/2021, 10:43 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut bahwa transformasi digital merupakan solusi cepat dan strategis untuk membawa Indonesia menuju masa depan.

Namun, ia meminta, agar transformasi digital tak hanya menguntungkan pihak luar.

Hal ini Jokowi sampaikan dalam acara peluncuran program konektivitas digital 2021 di Istana Negara, Jakarta, Jumat (26/2/2021).

"Kita harus memastikan transformasi digital jangan hanya menguntungkan pihak luar. Jangan hanya menambah impor, ini yang selalu saya tekankan," kata Jokowi.

Jokowi menyebut, kedaulatan dan kemandirian harus jadi prinsip transformasi digital di Tanah Air.

Transformasi digital mestinya mampu mendorong penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), pemakaian produk-produk dalam negeri, hingga mendorong penguasaan teknologi digital mutakhir oleh seluruh anak bangsa.

"Kita bukan bangsa yang menyukai proteksionisme, bukan, karena sejarah membuktikan bahwa proteksionisme justru merugikan. Tetapi kita juga tidak boleh menjadi korban unfair practices dari raksasa digital dunia," ujarnya.

Baca juga: Wapres: Transformasi Digital Tak Sekadar Mengubah Layanan Jadi Online

Menurut Jokowi, dalam 5 tahun terakhir pemerintah terus bekerja keras membangun konektivitas digital melalui berbagai program.

Misalnya, menyediakan satelit multifungsi Satria, membangun menara-menara base tranceiver station (BTS), menyelenggarakan program digital talent scholarship, hingga gerakan nasional literasi digital.

Bersamaan dengan itu, pemerintah juga membangun konektivitas digital yang menghubungkan seluruh pelosok nusantara melalui Tol Langit Palapa Ring.

Namun demikian, kata Jokowi, utilitas Palapa Ring masih berada di angka 50 persen. Bahkan, di Indonesia bagian tengah dan timur, pemanfaatannya baru mencapai 20 persen.

Ia pun meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menggenjot pemanfaatan perangkat ini agar dampaknya dirasakan oleh masyarakat di seluruh pelosok Tanah Air.

"Agar Palapa Ring tidak hanya berhenti sebagai backbone saja, tidak hanya berhenti di situ, tetapi harus tersambung sampai ke rumah tangga agar investasi besar di Palapa ring segera bisa dimanfaatkan oleh seluruh rakyat kita dan sangat dibutuhkan dalam masa pandemi seperti sekarang ini," ujar Jokowi.

Baca juga: Menpan RB: Pandemi Covid-19 Dorong Percepatan Transformasi Digital

Jokowi menekankan, transformasi digital harus menjadi win win solution atau menguntungkan semua pihak.

"Konektivitas digital harus tetap berpegang teguh kepada kedaulatan bangsa di tengah globalisasi dan hiperkompetisi sekarang ini," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com