Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tujuh Aparatur Pengadilan Positif Covid-19, PN Jakpus Terapkan WFH

Kompas.com - 25/02/2021, 11:41 WIB
Devina Halim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Bambang Nurcahyono mengungkapkan, sebanyak tujuh aparatur pengadilan di PN Jakpus dinyatakan positif Covid-19.

Bambang menuturkan, awalnya terdapat empat aparatur pengadilan yang terpapar Covid-19.

"Ada satu hakim, dua panitera pengganti dan satu orang jurusita telah positif terpapar Covid-19 berdasarkan tes swab PCR," ucap Bambang dalam keterangannya, Kamis (25/2/2021).

"Saat ini kepada empat orang tersebut telah diberikan izin cuti sakit selama 14 hari dan yang bersangkutan saat ini melakukan isolasi mandiri dan juga ada yang dirawat," kata dia.

Baca juga: Luhut Yakin 70 Juta Rakyat Indonesia Divaksin Covid-19 pada Juli 2021

Kemudian, PN Jakarta Pusat melakukan rapid test antigen kepada semua hakim dan pegawainya. Dari tes tersebut, hasilnya terdapat tiga orang lagi yang positif terpapar Covid-19.

Maka dari itu, Ketua PN Jakpus Muhammad Damis menginstruksikan agar jajarannya bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama dua hari yakni 25-26 Februari 2021.

"Dengan ketentuan ketua, wakil ketua, panitera dan sekretaris tetap masuk kantor seperti biasa. Kedua, hakim dan panitera pengganti dan siapapun jika sewaktu-waktu diperlukan, wajib hadir di kantor," ujarnya.

Ketua PN Jakpus meminta agar pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan semestinya.

Baca juga: LaporCovid-19: Tercatat 8.291 Kasus Positif Covid-19 di Pesantren

Selain itu, Bambang menuturkan, sidang tetap berjalan sesuai jadwal selama penerapan WFH tersebut.

Selanjutnya, PN Jakpus akan disemprot dengan disinfektan. Kegiatan PN Jakpus akan kembali normal mulai Senin (1/3/2021).

Adapun ini merupakan ketiga kalinya PN Jakpus ditutup atau menerapkan WFH dikarenakan ada aparatur pengadilan yang terpapar Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com