Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Ada Kader yang Ingin Ambil Alih Demokrat, SBY: Usir Orang-orang Itu...

Kompas.com - 24/02/2021, 23:26 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan kepada seluruh jajaran Demokrat untuk mengusir kader-kader yang masih mendukung atau berpartisipasi dalam upaya mengambil alih kepemimpinan partai.

"Kalau segelintir kader atau mantan kader itu masih bergentayangan, mencari mangsa ke kanan dan ke kiri, katanya ada juga yang bertindak sebagai 'EO', hadapi dengan sikap yang tegas. Usir orang-orang itu," kata SBY dalam dalam video news release yang diterima Kompas.com, Rabu (24/2/2021).

SBY juga meminta agar kader dan mantan kader Demokrat itu segera berhenti merusak partai.

Baca juga: SBY Sebut Demokrat Mendapat Serangan Sistematis Setiap Sampaikan Sikap

Kendati demikian, ia tetap mengingatkan agar para kader tidak melakukan tindakan dengan unsur kekerasan atau main hakim sendiri dalam menghadapi gerakan tersebut.

"Banyak cara untuk mempertahankan kedaulatan partai, tanpa melawan hukum yang berlaku. Dalam melawan kemungkaran, janganlah digunakan cara-cara yang sama mungkarnya," jelasnya.

Meskipun demikian, diakui SBY, sering kali tak mudah untuk mendapatkan keadilan. Namun, ia mengingatkan agar Demokrat tetap menjadi pihak yang menghormati konstitusi.

Lebih lanjut, Presiden keenam RI itu bercerita pengalamannya pada 2017, saat putranya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengikuti kontestasi Pilkada DKI Jakarta.

Kala itu, ia merasa sebagai warga negara yang tidak mendapatkan keadilan dalam menyuarakan haknya.

Baca juga: SBY Sebut Demokrasi Berada dalam Krisis jika Kudeta di Demokrat Berhasil

"Sebagai warga negara, bukan sebagai mantan presiden, saya juga kerap menghadapi isu keadilan ini. Dulu, di tahun 2017, ketika tengah digelar Pilkada Jakarta, dan AHY menjadi salah satu calon gubernur, rumah saya di Kuningan digeruduk oleh ratusan massa," cerita dia.

"Sebenarnya banyak yang tahu, siapa penggerak dari aksi penggerudukan itu. Namun, hingga kini, keadilan tidak pernah datang," sambungnya.

Tak berhenti sampai di situ, SBY mengungkapkan pernah mengalami fitnah kejam, satu hari menjelang pemungutan suara Pilkada Jakarta 2017.

Ia mengatakan, fitnah itu dilakukan oleh seseorang yang dekat dengan penguasa. Namun, ia tak menyebut fitnah seperti apa dan siapa orang yang dimaksud memfitnah dirinya.

Menurut SBY, ia sudah mengadukan hal tersebut kepada pihak kepolisian. Namun, hingga kini siapa yang memfitnah dirinya tidak pernah dibuka oleh pihak kepolisian.

Baca juga: SBY: Demokrat Tak Mungkin Bisa Imbangi Kekuatan Koalisi Presiden Jokowi

Diketahui, Demokrat tengah mengalami isu adanya gerakan yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat AHY pada 1 Februari 2021. Ia menyebutkan, ada sejumlah orang yang terdiri dari kader dan mantan kader Demokrat yang berupaya mengambil alih partai.

Gerakan itu disebut bertujuan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com