Jubir Wapres Sebut Anggaran Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat Belum Ditentukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan, besaran anggaran untuk percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat belum ditentukan.

Hal itu menjadi salah satu alasan Wapres Ma'ruf Amin belum merealisasikan kunjungan ke Bumi Cendrawasih.

"Belum (besaran anggaran). Jadi semua (anggaran) bukan refocusing, jadi apa saja yang bisa dan mungkin segera dilakukan dari anggaran tahun ini (untuk Papua)," ujar Masduki kepada wartawan, seusai pertemuan Wapres Ma'ruf dengan Gubernur Papua Lukas Enembe, Rabu (24/2/2021).

Baca juga: Bertemu Gubernur Papua, Wapres Ingin Percepatan Pembangunan dengan Pendekatan Adat

Masduki berharap besaran anggaran segera ditentukan agar implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat bisa dilaksanakan dengan cepat.

Termasuk, penyesuaian penggunaan dengan perencanaan yang sudah dikoordinasikan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Setelah terbit Inpres, Wapres Ma'ruf ditunjuk menjadi ketua tim percepatan pembangunan di Papua.

Regulasi lainnya yakni Keputusan Presiden 20 tahun 2020 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

"Jadi rapat terakhir koordinasi dengan Wapres itu, bagaimana supaya ada semacam pendanaan Papua di seluruh kementerian itu dikonsolidasi agar bisa dilaksanakan (pembangunannya)," kata Masduki.

Baca juga: KPK Temukan Pelanggaran Izin Industri Sawit hingga Deforestasi di Papua Barat

Menurut Masduki, Wapres juga meminta hal tersebut bisa dilakukan dengan cepat agar pembangunan di Papua bisa dilaporkan kepada Presiden.

Ia menegaskan, pemerintah pusat berkomitmen kuat untuk melindungi, memberdayakan dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.

"Itu komitmen pemerintah pusat yang disampaikan Wapres," ujar dia.

Sebelumnya, Kantor Staf Presiden (KSP) menyebut program percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat yang melibatkan anggaran Rp 8,4 triliun, dievaluasi oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Pasalnya, strategi quickwins menghadapi tantangan anggaran dan refocusing.

Oleh karena itu, Sekretariat Wakil Presiden kemudian meminta sejumlah masukan termasuk dari KSP yang telah mengawal isu Papua sejak 2015.

Baca juga: DPR Minta Pemerintah Perhatikan Dugaan Penyimpangan Anggaran Dana Otsus Papua

Deputi IV KSP Juri Ardiantoro mengatakan, strategi quickwins yang diterapkan tidak akan mudah dijalankan.

"Namun jika seluruh pihak memiliki konsen yang sama dan bersama-sama bekerja untuk Papua, target itu bisa tercapai," kata Juri saat menghadiri Rapat Deputi PMK dan Pemerataan Pembangunan Setwapres dan Staf Khusus Wakil Presiden Bidang Kemiskinan dan Otonomi Daerah, di Jakarta, Selasa (16/2/2021).