Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Soal Kasus Jual Beli Senjata KKB Papua, Komisi III DPR Minta Polri Transparan

Kompas.com - 24/02/2021, 14:56 WIB
A P Sari,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Andi Rio Idris Padjalangi meminta Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melakukan pengawasan terhadap personilnya di lapangan.

Permintaan Andi itu didasarkan pada insiden dua oknum anggota polisi yang diduga menjual senjata dan amunisi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

“Semoga insiden ini menjadi yang terakhir dan Polri harus transparan dalam pengembangan penyelidikan yang dilakukan,” kata Andi dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (24/2/2021).

Selain itu, ia juga meminta Polri berani menyelidiki dalang di balik perdagangan senjata ilegal di Papua.

Baca juga: KPK Temukan Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan, Anggota Komisi IX DPR: Perlu Didalami

“Tidak boleh ada lagi oknum Polri yang terlibat menjual senjata dalam skala menengah dan besar kepada KKB,” tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, dua oknum anggota Kepolisian Resor Kota (Polresta) Pulau Ambon dan Polisi Resor (Polres) Pulau Lease ditangkap karena diduga menjual senjata api beserta amunisi ilegal kepada KKB Papua.

Kepala Bidang (Kabid) Humas Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Kombes Pol M Roem Ohoirat mengatakan, penangkapan dua oknum tersebut berawal dari penggerebekan pembeli senjata di Papua Barat.

Kepada media, Roem menjelaskan, awal mula penangkapan dilakukan di Polres Bintuni, Papua Barat. Pihak kepolisian menangkap pembeli lengkap bersama barang bukti senjata api.

Baca juga: Suku Bunga BI Rendah, DPR Soroti Suku Bunga Kredit yang Tak Kunjung Turun

“Kasusnya kemudian dikembangkan dan dan ditangkap (oknum anggota Polri). Saat ini Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri sedang membentuk tim khusus untuk membantu Polda Maluku menyelidiki kasus tersebut,” terang Roem.

Lebih lanjut, Andi berharap, konflik di Papua segera berakhir. Ia pun meminta pemerintah untuk cepat menyelesaikan konflik di Bumi Cendrawasih.

“Dari kasus itu, Polri harus menindak tegas oknum jual beli senjata agar tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua. Dengan begitu, situasi aman dan damai akan tercipta di Bumi Cendrawasih,” harapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com