Kompas.com - 23/02/2021, 11:17 WIB
Ilustrasi UU ITE Kompas.com/Wahyunanda KusumaIlustrasi UU ITE

JAKARTA, KOMPAS.com - Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago berharap wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak hanya basa-basi politik.

Ia mengatakan, hal tersebut karena di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, kualitas demokrasi menurun dan daya tahannya melemah terutama dalam kebebasan berpendapat dan berekspresi. 

"Kami sangat berharap wacana Presiden merevisi UU ITE tidak hanya sekedar basa-basi politik semata, bisa segera Presiden intervensi, ditindaklanjuti partai politik keinginan Presiden tersebut di DPR," kata Pangi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (23/2/2021).

Baca juga: SE Kapolri soal UU ITE: Restorative Justice Tak Berlaku untuk Kasus SARA dan Radikalisme

Penurunan demokrasi tersebut terlihat dari data Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2020 versi The Economist Intelligence Unit (EIU).

Pangi mengatakan, dalam laporan tersebut Indonesia tercatat mendapatkan skor 7,92 untuk proses pemilu dan pluralisme; 7,50 untuk fungsi dan kinerja pemerintah; 6,11 untuk partipasi politik; 4,38 untuk budaya politik; dan 5,59 untuk kebebasan sipil.

Menurut Pangi, intervensi Presiden dibutuhkan karena sebelumnya Presiden juga dinilai bisa mengintervensi pemilihan kepala daerah (Pilkada) ditunda 2024 melalui para tokoh sentral ketua umum partai politik.

Berkaca dari hal tersebut, kata dia, secara logika revisi UU ITE juga seharusnya bisa dilakukan.

Baca juga: SE Kapolri soal UU ITE, Penyidik Diminta Tegas Bedakan Kritik, Hoaks, dan Pencemaran Nama Baik

"Kalau ada yang menolak (revisi), Presiden harusnya bisa mengatasi masalah tersebut. Sebab Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan yang punya legitimasi, kekuasaan serta pengaruh yang cukup kuat dalam desain sistem presidensial Indonesia," kata dia.

Pangi mengatakan, negara sangat penting menghormati hak rakyat untuk menyatakan pandangan dan pikiran mereka pada ruang ekspresi baik online maupun offline.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi mengusulkan revisi UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE dalam pembukaan Rapat Pimpinan TNI-Polri di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/2/2021).

Baca juga: SE Kapolri soal UU ITE, Hukum Pidana Jadi Upaya Terakhir Penanganan Perkara

Saat itu Presiden Jokowi mengatakan bahwa implementasi UU tersebut kerap kali merugikan masyarakat.

Ia menilai bahwa saat ini banyak warga yang saling melapor ke pihak kepolisian yang menjadikan pelanggaran UU ITE sebagai landasannya.

Hal tersebut menurutnya dapat menciptakan ketidakadilan sehingga ia pun mengusulkan untuk merevisinya kepada DPR.

"Karena di sini lah hulunya, direvisi, terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda, yang mudah diinterpretasikan secara sepihak," kata Jokowi.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ajak Masyarakat Berdoa untuk Pencarian KRI Nanggala-402

Jokowi Ajak Masyarakat Berdoa untuk Pencarian KRI Nanggala-402

Nasional
Jokowi: Pemerintah Seoptimal Mungkin Cari dan Selamatkan KRI Nanggala

Jokowi: Pemerintah Seoptimal Mungkin Cari dan Selamatkan KRI Nanggala

Nasional
UPDATE 22 April: 6.243 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Jawa Barat Capai Tertinggi

UPDATE 22 April: 6.243 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Jawa Barat Capai Tertinggi

Nasional
Jadi Syarat Umrah, Pemerintah Indonesia Desak China Segera Sertifikasi Vaksin Sinovac ke WHO

Jadi Syarat Umrah, Pemerintah Indonesia Desak China Segera Sertifikasi Vaksin Sinovac ke WHO

Nasional
Nadiem Makarim Minta Maaf ke PBNU

Nadiem Makarim Minta Maaf ke PBNU

Nasional
UPDATE 22 April: Tambah 78.593, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 14.090.518

UPDATE 22 April: Tambah 78.593, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 14.090.518

Nasional
Kemendagri: Kualitas Pelayanan Publik Harus Dirasakan Semua Kalangan Masyarakat

Kemendagri: Kualitas Pelayanan Publik Harus Dirasakan Semua Kalangan Masyarakat

Nasional
Kasus Investasi Ilegal EDCCash, Polisi Sita Miliaran Uang Tunai hingga Senjata Api

Kasus Investasi Ilegal EDCCash, Polisi Sita Miliaran Uang Tunai hingga Senjata Api

Nasional
Wapres Minta 2 Menteri Lobi Saudi dan China soal Jemaah Umrah dan Vaksin Sinovac Tersertifikasi WHO

Wapres Minta 2 Menteri Lobi Saudi dan China soal Jemaah Umrah dan Vaksin Sinovac Tersertifikasi WHO

Nasional
UPDATE 22 April: 6.488.197 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 11.432.711 Dosis Pertama

UPDATE 22 April: 6.488.197 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 11.432.711 Dosis Pertama

Nasional
Ketua MK: Saat Pandemi, Atensi Penyelenggara Negara Tegakkan Konstitusi Harus Ditingkatkan

Ketua MK: Saat Pandemi, Atensi Penyelenggara Negara Tegakkan Konstitusi Harus Ditingkatkan

Nasional
Satgas: Jika Tak Hati-hati, RI Bisa Alami Lonjakan Covid-19 Fatal

Satgas: Jika Tak Hati-hati, RI Bisa Alami Lonjakan Covid-19 Fatal

Nasional
UPDATE 22 April: Ada 63.422 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 22 April: Ada 63.422 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 22 April: Bertambah 5.993, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 1.626.812  Orang

UPDATE 22 April: Bertambah 5.993, Pasien Covid-19 yang Sembuh Jadi 1.626.812 Orang

Nasional
Ini Peran 6 Tersangka Kasus Investasi Ilegal EDCCash Menurut Polisi

Ini Peran 6 Tersangka Kasus Investasi Ilegal EDCCash Menurut Polisi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X