Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Program Pendidikan Kader Ulama Perempuan Akan Digelar di Istiqlal

Kompas.com - 22/02/2021, 23:10 WIB
Tatang Guritno,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com –  Program pendidikan kader ulama perempuan akan digelar di Masjid Istiqlal. Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan, kader ulama perempuan berkesempatan mengkaji Al-Qur'an dan hadis dengan perspektif kesetaraan gender.

“Insya Allah kita akan menantikan hasilnya seperti apa gerangan jika perempuan mengkaji Al-Al-Qur'an dan hadis,” tutur Nasaruddin, saat memberikan sambutan pada perayaan Milad Istiqlal ke-43, Selasa (22/2/2021).

"Ini sangat penting karena kita sadar, selama ini yang dominan menjadi ulama, penulis, dan pimpinan tokoh, pemimpin umat adalah laki-laki karena kapasitasnya sebagai ulama," ucapnya.

Baca juga: Wapres Berharap Istiqlal Jadi Pusat Gagasan, Peradaban dan Budaya Islam

Nasaruddin menuturkan, dalam Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kapasitas yang sama. Oleh sebab itu, perempuan juga harus mendapat kesempatan yang sama dalam belajar Al-Qur'an dan menjadi ulama.

“Supaya terjadi kesetaraan gender dalam pengelolaan alam semesta, di mana manusia ditugasi sebagai khalifah di atasnya,” tutur dia.

Nasaruddin menjelaskan, program pendidikan ulama perempuan termasuk dalam 41 program Masjid Istiqlal yang disebut dengan The New Istiqlal.

Baca juga: Masjid Istiqlal, Harapan Umat Islam yang Terwujud Setelah Kemerdekaan

Peringatan Milad Masjid Istiqlal itu dihadiri oleh Wakil Presiden Maaruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, serta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Masjid Istiqlal dibangun atas ide dari Presiden Soekarno pada tahun 1950-an. Dua tahun kemudian Yayasan Masjid Istiqlal dibentuk demi kelancaran pembangunan masjid.

Soekarno ingin masjid itu dibangun di bekas Benteng Citadel yang pernah menjadi milik Belanda. Ada alasan politis dan artistik yang melatarbelakangi keinginan Soekarno tersebut.

Baca juga: Imam Besar Istiqlal: Tak Boleh Main-main dengan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Dalam buku Masjid Istiqlal Sebuah Momen Kemerdekaan, Solichim Salam mengemukakan, Soekarno ingin Masjid Istiqlal menjadi sejarah baru bangsa Indonesia yang bisa menegakkan kemerdekaan.

Benteng Citadel adalah salah satu bukti penjajahan Belanda di Indonesia, sehingga harus dikubur dengan monument kemerdekaan yaitu Masjid Istiqlal.

“Di atas bekas benteng penajajahan ini kita bangun Masjid Istiqlal yang berarti merdeka atau kemerdekaan, (itu) pertimbangan Bung Karno,” tulis Solichim.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com