Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Imam Besar Istiqlal: Tak Boleh Main-main dengan Pemberdayaan Perempuan dan Anak

Kompas.com - 19/02/2021, 14:21 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa seluruh pihak tidak boleh bermain-main dengan pemberdayaan perempuan dan anak.

Pasalnya, kata dia, hal tersebut akan mempengaruhi perjalanan Indoensia agar menjadi bangsa yang stabil.

Itu dikatakan Nasaruddin saat menandatangani nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara Kementerian PPPA dengan Badan Pengelola Masjid Istiqlal (BPMI) tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis masjid, Jumat (19/2/2021).

Baca juga: Kementerian PPPA-Istiqlal Kerja Sama Pemberdayaan Perempuan dan Anak Berbasis Masjid

"Kita tidak boleh bermain-main dengan pemberdayaan perempuan dan anak di masa depan jika Indonesia ingin stabil dalam berbagai macam sudut pandang, maka tidak ada cara lain kecuali penguatan keluarga," ujar Nasaruddin.

Disamping kepada Menteri PPPA Bintang Puspayoga, kata Nasaruddin, hal yang sama juga sudah disampaikan kepada beberapa menteri lainnya seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hingga ke Komisi VIII DPR.

Oleh karena itu, kata dia, program-program yang selaras antara BPMI dan Kementerian PPPA harus berjalan.

Ia mengatakan, dari beberapa survei terbukti bahwa permasalahan yang terjadi pada anak dan perempuan tidak terlepas dari persoalan keluarga.

"Surveinya Kapolda, anak-anak jalanan itu adalah anak-anak korban ego orangtua. Bapak ibunya cerai, anaknya tidak terurus," kata dia.

"Survei kami juga di beberapa pemberdayaan, anak-anak yang korban narkoba itu ternyata umumnya mereka adalah anak-anak broken home," lanjut dia.

Termasuk anak yang terlibat kasus kriminal, kata dia, faktor penyebabnya adalah kelemahan dalam pembinaan rumah tangga.

Baca juga: Imam Besar Istiqlal: Pemberdayaan Masyarakat Berawal dari Penguatan Keluarga

Adapun penandatanganan MoU antara Kementerian PPPA dan BPMI dilakukan untuk menjalankan pemberdayaan perempuan dan anak berbasis masjid.

Hal tersebut bertujuan agar keluarga menjadi kuat dan dapat menjadi keluarga yang ideal.

Program-program yang ada di Kementerian PPPA sendiri dinilai sangat dekat dengan program yang ada Masjid Istiqlal itu sendiri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com