Geledah 2 Lokasi, KPK Sita Dokumen Terkait Dugaan Korupsi Pembangunan Stadion Mandala Krida

Kompas.com - 19/02/2021, 14:52 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di dua lokasi terkait kasus dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida pada Kamis (18/2/2021).

Pembangunan stadion tersebut masuk dalam APBD Tahun Anggaran 2016-2017 di pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, penggeledahan tersebut dilakukan di dua lokasi yakni Kantor PT DMI cabang Yogyakarta yang berlokasi di Kelurahan Maguwoharjo, Kec. Depok Kab. Sleman dan Kantor PT ARSIGRAPHI Jl. Nogotirto, Modinan, Banyuraden, Gamping, Sleman.

Baca juga: Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida, KPK Geledah Kantor Dinas dan Badan Pemuda DIY

"Dari penggeledahan di dua tempat berbeda ini, ditemukan berbagai barang bukti di antaranya dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara," kata Ali dalam keterangan tertulis, Jumat (19/2/2021).

Ali menyebut, dokumen yang ditemukan tersebut kemudian disita untuk dilakukan validasi dan verifikasi.

"Berbagai barang bukti tersebut selanjutnya akan dianalisa dan diverifikasi untuk mendapatkan izin penyitaan sebagai bagian dari kelengkapan berkas penyidikan," kata Ali.

Sebelumnya, pada Rabu (17/2/2021), KPK juga telah melakukan penggeledahan di dua lokasi berbeda.

Adapun pengeledahan itu dilakukan di Kantor Badan Pemuda dan Olahraga DIY dan Kantor Dinas Pendidikan dan Olahraga DIY. 

Diberitakan, KPK tengah menyidik kasus dugaan korupsi terkait pekerjaan pembangunan Stadion Mandala Krida Yogyakarta.

Baca juga: Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida, KPK Geledah Kantor Disdikpora dan BPO DIY

Namun, KPK belum mengungkap pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Ali mengatakan, pengumuman penetapan tersangka akan dilakukan bersamaan dengan penangkapan atau penahanan para tersangka.

"Untuk itu pada waktunya nanti akan kami sampaikan siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka," ujar Ali, Senin (23/11/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Polri: Petugas Masih Buru KKB yang Bakar Helikopter di Banda Aminggaru

Nasional
Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Tak Mudah Diwujudkan

Nasional
Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Jokowi Harap Kapasitas Industri Otomotif Dalam Negeri Ditingkatkan

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Jokowi: Hati-hati, Covid-19 di Banyak Negara Melonjak karena Tak Waspada

Nasional
Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Politikus Demokrat: RUU Perampasan Aset Sangat Urgent

Nasional
Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Peleburan Kemenristek Dinilai Bertentangan dengan UU, Riset Juga Akan Mundur

Nasional
PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

PKS dan PPP Beri Sinyal Bentuk Koalisi Partai Umat untuk 2024

Nasional
ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

ICW Nilai Satgas BLBI Jadi Proses Cuci Tangan Pemerintah atas Revisi UU KPK

Nasional
Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Pembungkaman Kritik dan Memburuknya Kebebasan Berekspresi di Era Jokowi

Nasional
Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II 2021 Harus di Atas 7 Persen

Nasional
DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro sebagai Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa Adik Benny Tjokro sebagai Saksi

Nasional
Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Banyak PHK akibat Pandemi, Jokowi Minta Program Padat Karya Diperbanyak

Nasional
RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

RUU Perampasan Aset: Dibutuhkan tetapi Tak Kunjung Disahkan

Nasional
Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Jokowi: Anggaran Jangan Diecer-ecer Sehingga Manfaatnya Tak Dirasakan Rakyat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X