Kompas.com - 18/02/2021, 19:29 WIB
Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di media center Satgas Penanganan Covid, Kamis (29/10/2020). DOK. Humas BNPBKoordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito di media center Satgas Penanganan Covid, Kamis (29/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, daerah berstatus zona merah atau berisiko tinggi penularan Covid-19 bertambah pada pekan ini.

Selain itu, daerah dengan status zona oranye atau tingkat penularan sedang juga meningkat.

"Secara umum kondisi zonasi risiko pekan ini menunjukkan perkembangan ke arah yang tidak diharapkan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah kabupaten/kota di zona merah dan zona oranye," ujar Wiku dalam konferensi pers secara virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (18/2/2021).

Baca juga: Survei CSIS: 59,5 Persen Warga DKI Percaya Vaksin Covid-19, DIY 69,9 Persen

Wiku menjelaskan, jumlah daerah berstatus zona merah meningkat dari 43 menjadi 44.

Sementara, jumlah daerah dengan status zona oranye meningkat dari 346 menjadi 359.

"Sebaliknya, daerah berstatus zona kuning dan zona hijau yang seharusnya terus diupayakan agar bertambah jumlahnya malah mengalami penurunan," ungkap Wiku.

"Daerah zona kuning (risiko rendah) jumlahnya menurun dari 109 kabupaten/kota menjadi 96 kabupaten/kota," lanjutnya.

Sedangkan daerah berstatus zona hijau (tak ada penularan/tak terdampak) jumlahnya menurun dari 12 menjadi 11 kabupaten/ kota.

Wiku menjelaskan, kondisi zonasi risiko Covid-19 ini berdasarkan tiga indikator, yakni epidemiologi, kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan.

Baca juga: Positivity Rate Covid-19 di Indonesia Melampaui 40 Persen, Tertinggi Selama Pandemi

"Meski pada pekan ini terjadi penurunan kasus, tetapi zonasi risiko mengalami pergeseran ke arah yang lebih berisiko," kata Wiku.

"Apa artinya ? Ini menunjukkan bahwa penurunan kasus saja tidak cukup membuat kabupaten/kota bergeser zonasinya ke arah kurang berisiko," lanjutnya.

Menurutnya, diperlukan konsistensi dalam upaya penanganan kasus yang masih ada agar dapat menurunkan kematian dan meningkatkan kesembuhan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pelabelan KKB Teroris, Jalan Terjal Akhiri Siklus Kekerasan di Papua

Pelabelan KKB Teroris, Jalan Terjal Akhiri Siklus Kekerasan di Papua

Nasional
Tempat Wisata yang Buka Saat Lebaran Wajib Batasi Pengunjung dan Jam Operasional

Tempat Wisata yang Buka Saat Lebaran Wajib Batasi Pengunjung dan Jam Operasional

Nasional
Satgas: Jika Mutasi Virus Corona Dibiarkan, Bisa Berdampak Buruk bagi Penanganan Pandemi

Satgas: Jika Mutasi Virus Corona Dibiarkan, Bisa Berdampak Buruk bagi Penanganan Pandemi

Nasional
Soal Uji Formil UU KPK, Ahli: Tak Hanya KPK, MK Juga Mati

Soal Uji Formil UU KPK, Ahli: Tak Hanya KPK, MK Juga Mati

Nasional
Tenggelamnya KRI Nanggala Jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Tenggelamnya KRI Nanggala Jadi Momentum Evaluasi Alutsista Milik TNI

Nasional
Densus 88 Tangkap Buron Teroris Yusuf Iskandar di Sukabumi

Densus 88 Tangkap Buron Teroris Yusuf Iskandar di Sukabumi

Nasional
Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Soal Batas Waktu WNA dari India Dilarang Masuk Indonesia, Ini Penjelasan Satgas Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Satgas Covid-19 Minta Kerumunan di Konser Musik hingga Pusat Perbelanjaan Tak Terulang

Nasional
Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Ketua MPR: UU ITE Perlu Direvisi untuk Menjamin Kebebasan Berpendapat

Nasional
Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Sekjen Gerindra: Internal Memohon Pak Prabowo Bersedia Maju di Pilpres 2024

Nasional
Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Bertemu Anies, AHY Apresiasi Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Bawaslu Sarankan KPU Bikin Pokja Cegah Calon Kepala Daerah Berkewarganegaraan Ganda

Nasional
Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Penyelesaian Konflik di Papua Perlu Pendekatan Kolaboratif

Nasional
Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Doni Monardo: Larangan Mudik Jangan Ditafsirkan Macam-macam

Nasional
Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Laode Kecewa MK Tolak Permohonan Uji Formil UU KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X