Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Kudeta di Partai Demokrat, AHY: Bapak SBY di Belakang Kita

Kompas.com - 18/02/2021, 08:02 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, Ketua Majelis Tinggi Partai (MTP) Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) tidak merestui adanya kongres luar biasa (KLB) untuk merebut kursi ketua umum Partai Demokrat.

"Mereka menyiarkan berita bohong bahwa Pak SBY selaku Ketua MTP merestui gerakan mereka; itu tidak benar. Hoax dan fitnah. Bapak SBY berada di belakang kita semua, para pemilik suara yang sah," kata AHY dalam pesannya kepada kader Demokrat, Rabu (17/2/2021).

AHY mengatakan, para pelaku gerakan telah membaca AD/ART Partai Demokrat dan mengetahui bahwa pelaksanaan KLB harus mendapatkan persetujuan Ketua MTP Demokrat yaitu SBY sehingga menyebut SBY merestui pelaksanaan KLB.

Baca juga: AHY: Jangan Nodai Partai dengan Para Pengkhianat

Namun, AHY menegaskan, SBY tidak menyetujui hal itu.

Ia mengatakan, SBY justru memberi dukungan penuh kepada kepemimpinan Partai Demokrat sesuai Kongres V Partai Demokrat tanggal 15 Maret 2020 yakni kepemimpinan AHY bersama jajarannya.

AHY menyebut, hal itu disampaikan SBY dalam surat yang SBY tulis dan kirimkan kepada dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan cabang, dan seluruh kader Demokrat pada 5 Januari 2021 lalu.

"Dalam surat itu, beliau juga mengingatkan untuk tidak adanya matahari kembar dalam kepemimpinan Partai Demokrat," kata AHY.

AHY mengatakan, Presiden keenam RI itu juga berpesan agar kader Demokrat tetap solid menghadapi upaya kudeta yang disebut sebagai Gerakan Pengambilalihan Kekuadaan Partai Demokrat (GPK-PD).

"Dalam menghadapi GPK-PD, beliau menitipkan pesan dan amanah kepada kita agar kita kuat, karena yang kuat dan solid akan menang," ujar AHY.

Baca juga: AHY: Hubungan Jokowi-SBY Cukup Baik, tetapi Kelompok Ini Berusaha Memecah

AHY sebelumnya menyebut, ada sejumlah pihak yang hendak melengserkannya dari kursi ketua umum Partai Demokrat dengan menggelar KLB.

Menurut dia, beberapa pihak yang diduga terlibat ialah para mantan pengurus Demokrat yakni Darmizal, Marzuki Alie, Muhammad Nazaruddin, dan politisi aktif Demokrat Jhoni Alen Marbun.

Selain itu, AHY menyatakan, ada pejabat di lingkungan Istana Kepresidenan yang terlibat dalam upaya pelengserannya dengan menggulirkan isu KLB.

Baca juga: Andi Mallarangeng: Moeldoko Hanya Jual Nama

Pejabat yang dimaksud ialah Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

Moeldoko membantah tudingan tersebut. Ia mengaku tak punya hak untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat karena bukan bagian dari internal partai.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Gerindra Pastikan Tetap Terbuka untuk Kritik

Nasional
Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com