2020, Jumlah Denda dan Uang Pengganti Berdasar Putusan MA Capai Rp 5,6 Triliun

Kompas.com - 17/02/2021, 16:59 WIB
Layar menampilkan live streaming Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial Syarifuddin memberikan pidato saat Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua Mahkamah Agung periode 2020-2025 dari Gedung MA di Jakarta, Senin (6/4/2020). Hakim Agung Syarifuddin terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2020-2025 menggantikan Hatta Ali yang akan memasuki masa pensiun. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak ALayar menampilkan live streaming Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial Syarifuddin memberikan pidato saat Sidang Paripurna Khusus Pemilihan Ketua Mahkamah Agung periode 2020-2025 dari Gedung MA di Jakarta, Senin (6/4/2020). Hakim Agung Syarifuddin terpilih sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2020-2025 menggantikan Hatta Ali yang akan memasuki masa pensiun. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/hp.
Penulis Devina Halim
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Agung (MA) M Syarifuddin mengungkapkan, total denda dan uang pengganti yang terkumpul berdasarkan putusan MA sepanjang tahun 2020 mencapai lebih dari Rp 5,6 triliun.

Adapun putusan itu atas perkara pelanggaran lalu lintas, tindak pidana korupsi, narkotika, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dan tindak pidana lainnya, yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Baca juga: 97 Hakim Disanksi Selama 2020

“Jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan Mahkamah Agung adalah sebesar Rp 5.648.296.731.748,5,” ungkap Syarifuddin dalam acara “Laporan Tahunan MA Tahun 2020” secara virtual, Rabu (17/2/2021).

Sementara, jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama di lingkungan peradilan umum dan militer yang telah inkrah sebesar Rp 52,85 triliun.

Baca juga: Di Sidang Istimewa MA, Jokowi: Akselerasi Penggunaan Teknologi Bukan Tujuan Akhir Transformasi Sistem Peradilan

Berikutnya, Syarifuddin membeberkan jumlah uang yang terkumpul dari penarikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Kontribusi dari penarikan PNBP berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 71.710.015.121,” ujar dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Minta DPR Bahas Isu Krusial dalam RKUHP, Jangan Langsung Sahkan

Pemerintah Minta DPR Bahas Isu Krusial dalam RKUHP, Jangan Langsung Sahkan

Nasional
Jokowi: Covid-19 Tak Kenal Status Ekonomi, Suku, Maupun Agama

Jokowi: Covid-19 Tak Kenal Status Ekonomi, Suku, Maupun Agama

Nasional
Wapres Dorong Konversi BPD Jadi Bank Syariah Dipercepat

Wapres Dorong Konversi BPD Jadi Bank Syariah Dipercepat

Nasional
Kemenkes: Stok Tabung Oksigen Masih Cukup, tetapi Mengkhawatirkan

Kemenkes: Stok Tabung Oksigen Masih Cukup, tetapi Mengkhawatirkan

Nasional
Jokowi: Saya Minta Hal Sederhana, Tinggallah di Rumah jika Tak Ada Kebutuhan Mendesak

Jokowi: Saya Minta Hal Sederhana, Tinggallah di Rumah jika Tak Ada Kebutuhan Mendesak

Nasional
BKN Sebut Distribusi Guru PNS Masih Terkonsentrasi di Jawa

BKN Sebut Distribusi Guru PNS Masih Terkonsentrasi di Jawa

Nasional
Pemerintah Pusat Disarankan Beri Dana ke Pemda untuk Tingkatkan Tes PCR

Pemerintah Pusat Disarankan Beri Dana ke Pemda untuk Tingkatkan Tes PCR

Nasional
Soal RKUHP, Komisi III DPR Hanya Akan Bahas Pasal-pasal Kursial

Soal RKUHP, Komisi III DPR Hanya Akan Bahas Pasal-pasal Kursial

Nasional
Hasil TWK Jadi Misteri, Eks Pimpinan KPK: Kesannya Sangat Kuat Ada yang Disembunyikan

Hasil TWK Jadi Misteri, Eks Pimpinan KPK: Kesannya Sangat Kuat Ada yang Disembunyikan

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan PPKM Mikro Paling Tepat: Tak Matikan Ekonomi Rakyat

Jokowi Ungkap Alasan PPKM Mikro Paling Tepat: Tak Matikan Ekonomi Rakyat

Nasional
Jokowi: Jangan Tolak Vaksin, Agama Apa Pun Tak Ada yang Melarang

Jokowi: Jangan Tolak Vaksin, Agama Apa Pun Tak Ada yang Melarang

Nasional
Anggota DPR Nilai Kebiasaan Masyarakat Selesaikan Persoalan ke Ranah Pidana Harus Diubah

Anggota DPR Nilai Kebiasaan Masyarakat Selesaikan Persoalan ke Ranah Pidana Harus Diubah

Nasional
Kemenkes: Ada Kecenderungan Varian Delta Juga Menyerang Kelompok 18 Tahun ke Bawah

Kemenkes: Ada Kecenderungan Varian Delta Juga Menyerang Kelompok 18 Tahun ke Bawah

Nasional
Jokowi: PPKM Mikro Belum Menyeluruh, Saya Minta Komitmen Kepala Daerah

Jokowi: PPKM Mikro Belum Menyeluruh, Saya Minta Komitmen Kepala Daerah

Nasional
Jokowi: Tak Perlu Dipertentangkan, PPKM Mikro dan Lockdown Esensinya Sama

Jokowi: Tak Perlu Dipertentangkan, PPKM Mikro dan Lockdown Esensinya Sama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X