Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Satgas Klaim Kepatuhan Masyarakat terhadap Protokol Kesehatan Naik Selama PPKM Mikro

Kompas.com - 17/02/2021, 12:34 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengklaim, kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan pencegahan virus corona meningkat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro di Jawa dan Bali.

Protokol kesehatan yang dimaksud berupa kepatuhan memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.

"Sejauh ini dapat dilihat adanya perubahan ke arah yang lebih positif meski belum memuaskan," kata Wiku dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/2/2021).

Baca juga: Jokowi: Saya Perintahkan Jajaran TNI dan Polri Aktif Disiplinkan Protokol Kesehatan hingga Tingkat Desa

Sebelumnya, selama pelaksanaan PPKM skala kabupaten/kota, kepatuhan masyarakat dalam memakai masker tak berhasil ditingkatkan.

Satgas mencatat bahwa selama empat minggu periode PPKM terjadi penurunan jumlah kabupaten/kota yang tingkat kepatuhannya dalam memakai masker mencapai lebih dari 75 persen.

Tingkat kepatuhan ini, kata Wiku, baru melonjak naik ketika PPKM skala mikro mulai diberlakukan 9 Februari 2021.

"Kepatuhan untuk memakai masker nampak naik drastis setelah diberlakukannya PPKM mikro," ujarnya.

Baca juga: Satgas Klaim 4 Pekan Pelaksanaan PPKM Mampu Turunkan Kasus Aktif Covid-19

Sementara itu, tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjaga jarak dan menghindari kerumunan meningkat sejak minggu kedua pelaksanaan PPKM kabupaten/kota.

Kepatuhan ini diklaim terus naik hingga PPKM mikro berlaku.

"Sampai hari ini data menunjukkan jumlah kabupaten/kota dengan kepatuhan menjaga jarak dan menghindari kerumunan lebih dari 75 persen semakin meningkat tingkat minggunya," kata Wiku.

Wiku pun berharap agar posko penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan semakin aktif dalam menjaga kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan.

"Saya harapkan tren ini dapat dipertahankan. Sekali lagi, mengingat kita telah memasuki masa PPKM mikro saya harapkan peran serta posko di masing-masing daerah untuk mengawasi kegiatan di daerahnya masing-masing," kata dia.

Baca juga: Kemenkes: Warga Daerah PPKM Prioritas Vaksinasi Covid-19 dengan Sistem Klaster

Adapun, PPKM skala kabupaten/kota berlangsung di Pulau Jawa dan Bali selama 4 minggu yakni mulai 13 Januari hingga 8 Februari 2021.

Kebijakan ini dilanjutkan dengan PPKM mikro yang dimulai 9 Februari dan direncanakan berlangsung selama 14 hari.

Selama PPKM mikro, pemerintah menghendaki dibentuknya posko penanganan Covid-19 di tingkat desa/kelurahan di seluruh Tanah Air. Posko ini bertujuan meningkatkan disiplin masyarakat terhadap protokol kesehatan serta upaya 3T atau testing, tracing, dan treatment.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com