Usai Ditetapkan KPK Sebagai Tersangka, Bupati Muara Enim Langsung Ditahan

Kompas.com - 15/02/2021, 20:14 WIB
Konferensi Pers Penetapan Tersangka Bupati Muara Enim Juarsah  oleh Deputi Penindakan Karyoto dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (15/2/2021) Irfan KamilKonferensi Pers Penetapan Tersangka Bupati Muara Enim Juarsah oleh Deputi Penindakan Karyoto dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Senin (15/2/2021)
Penulis Irfan Kamil
|

 

JAKARTA, KOMPAS.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Muara Enim, Juarsah (JRH) sebagai tersangka dalam pengembangan perkara dugaan suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019.

“Hari ini KPK akan menyampaikan informasi terkait dengan penetapan dan penahanan JRH (Juarsah), Bupati Kabupaten Muara Enim (yang merupakan Wakil Bupati Muara Enim 2018- 2020) dalam pengembangan perkara dugaan suap terkait proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun 2019,” kata Deputi Penindakan KPK Karyoto dalam konferensi pers, Senin (15/2/2021).

Karyoto mengatakan, perkara ini berawal dari kegiatan operasi tangkap tangan pada 3 September 2018 dan telah ditetapkan 5 orang Tersangka yaitu AYN (Ahmad Yani) Bupati Kabupaten Muara Enim 2018-2019, EMM (Elfin MZ Muhtar) Kepala Bidang pembangunan jalan dan PPK di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim dan ROF (Robi Okta Fahlefi) Swasta.

Tersangka lain yaitu AHB (Aries HB) Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim, dan RS (Ramlan Suryadi) Plt Kepala Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim.

Baca juga: KPK Tetapkan Bupati Muara Enim Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Proyek di Dinas PUPR Tahun 2019

“Perkara kelima tersangka tersebut telah disidangkan dan diputus pada tingkat PN Tipikor Palembang dengan putusan bersalah dan telah berkekuatan hukum tetap,” ucap Karyoto.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Karyoto menyebut, setelah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk dilanjutkan dengan gelar perkara, KPK menyimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait dengan proyek-proyek di Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2019.

“Bersamaan dengan dilakukannya Penyidikan sejak tanggal 20 Januari 2021, KPK selanjutnya menetapkan 1 orang Tersangka yakni JRH (Juarsah) Bupati Kabupaten Muara Enim (yang merupakan Wakil Bupati Muara Enim 2018-2020),” ujar dia.

Untuk kepentingan penyidikan, kata Karyoto, tersangka dilakukan penahanan pertama selama 20 hari terhitung hari ini sampai dengan 6 Maret 2021 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK, Kavling C1.

“Sebagai upaya untuk melakukan mitigasi penyebaran Covid 19 di lingkungan Rutan KPK, maka tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari di Rutan KPK Kavling C1,” ucap Karyoto.

Adapun konstruksi perkara dalam kasus ini diduga telah terjadi awal tahun 2019, Dinas PUPR Kabupaten Muara Enim melaksanakan proyek pengadaan pekerjaan fisik berupa pembangunan jalan untuk Tahun Anggaran 2019.

Baca juga: Ketua DPRD Muara Enim Aries HB Divonis 5 Tahun Penjara

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 22 Juni: Ada 124.918 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Juni: Ada 124.918 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 22 Juni: Tambah 8.375, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.810.136

UPDATE 22 Juni: Tambah 8.375, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 1.810.136

Nasional
Penjelasan Lengkap BPOM soal Ivermectin yang Bukan untuk Pengobatan Covid-19

Penjelasan Lengkap BPOM soal Ivermectin yang Bukan untuk Pengobatan Covid-19

Nasional
Wakil Ketua DPR Usul 'Semi-lockdown' Saat Hari Libur

Wakil Ketua DPR Usul "Semi-lockdown" Saat Hari Libur

Nasional
Sebelum Ivermectin Disebut Erick Thohir Punya Izin Edar, Moeldoko Sudah Kirim Ribuan Dosis ke Kudus

Sebelum Ivermectin Disebut Erick Thohir Punya Izin Edar, Moeldoko Sudah Kirim Ribuan Dosis ke Kudus

Nasional
UPDATE 22 Juni: Ada 152.686 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 22 Juni: Ada 152.686 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Kepercayaan Publik Pada KPK Rendah, ICW Kembali Desak Firli Bahuri Mengundurkan Diri

Kepercayaan Publik Pada KPK Rendah, ICW Kembali Desak Firli Bahuri Mengundurkan Diri

Nasional
UPDATE 22 Juni: Tambah 335, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 55.291 Orang

UPDATE 22 Juni: Tambah 335, Total Pasien Covid-19 Meninggal Capai 55.291 Orang

Nasional
UPDATE: Tambah 13.668 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 2.018.113

UPDATE: Tambah 13.668 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 2.018.113

Nasional
Pengacara Senior M Assegaf Meninggal Dunia

Pengacara Senior M Assegaf Meninggal Dunia

Nasional
Epidemiolog: Idealnya Testing Covid-19 dengan PCR, tapi WHO Juga Anjurkan Antigen

Epidemiolog: Idealnya Testing Covid-19 dengan PCR, tapi WHO Juga Anjurkan Antigen

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Rata-rata AKD Kini Terapkan 'Lockdown'

Pimpinan DPR Sebut Rata-rata AKD Kini Terapkan 'Lockdown'

Nasional
Wakil Ketua DPR Minta Sanksi Tegas Diterapkan Selama PPKM Mikro

Wakil Ketua DPR Minta Sanksi Tegas Diterapkan Selama PPKM Mikro

Nasional
Kementerian PPPA Minta Pemangku Kepentingan Sensitif terhadap Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak di Pengungsian

Kementerian PPPA Minta Pemangku Kepentingan Sensitif terhadap Kebutuhan Spesifik Perempuan dan Anak di Pengungsian

Nasional
BPK: 443 dari 503 Pemda Belum Mandiri, Masih Tergantung Dana Transfer Daerah

BPK: 443 dari 503 Pemda Belum Mandiri, Masih Tergantung Dana Transfer Daerah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X