Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sebut Potensi Mutasi Virus Corona Akan Terus Terjadi, IAKMI Harap Pemerintah Lakukan Ini

Kompas.com - 13/02/2021, 13:08 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Ede Surya Darmawan mengatakan, mutasi virus corona berpotensi akan terus terjadi.

Hal tersebut karena sifat virus yang cepat berubah dan cepat menyebar.

Oleh karena itu, ia menilai bahwa penanganan virus dengan cara penerapan 3M harus tetap dilakukan.

"Potensi mutasi virus akan terus terjadi. Maka prinsip dasar dalam penanganan virus adalah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 3M," kata Ede dalam keterangan tertulis, Jumat (12/2/2021).

Baca juga: Studi Ungkap Mutasi Virus Corona Inggris Berlipat Ganda Setiap 10 Hari

Lebih lanjut, ia menyarankan dan mendorong pemerintah untuk memberikan semacam dukungan dana bagi pusat-pusat penelitian yang fokus terhadap virus penyebab penyakit Covid-19 ini.

Hal tersebut bertujuan agar perkembangan virus corona dapat terus terpantau oleh pusat-pusat penelitian tersebut.

"Penelitian terhadap virus ini harus dilakukan di samping juga penelitian dan pemantauan terhadap dampak imunisasi," ujarnya.

Menurutnya, hal ini perlu dilakukan agar ada langkah yang bisa segera diputuskan apabila mutasi virus benar terjadi.

"Apakah kecepatan penyebaran atau tingkat keseriusannya, karena masing-masing penanganannya akan berbeda," jelasnya.

Baca juga: Vaksin Lemah Bisa Picu Munculnya Mutasi Virus Berbahaya, Kok Bisa?

Sementara itu, Ketua Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI) Sri Rezeki Syaraswati Hadinegoro mengatakan, sampai sekarang para peneliti masih mencari tahu apakah betul mutasi Covid-19 sudah terjadi di Indonesia.

Ia menjelaskan bagaimana proses mutasi virus Covid-19 kemungkinan dapat berkembang. Menurutnya, Covid-19 menggunakan spike untuk menempel di saluran nafas.

"Menempelnya ada suatu mekanisme seperti lock and screw, masuk seperti kunci yang disebut receptor. Itu yang disebut Receptor Binding-Domain (RBD). Di situlah yang kemudian bermutasi. Kalau bermutasinya itu banyak sehingga RBD-nya terganggu, maka akan mempengaruhi vaksin," jelasnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) telah menandatangi nota kesepahaman terkait suveilans genom virus SARS-CoV-2 penyebab Covid-19.

Baca juga: Ahli China Temukan Mutasi Alami dari Virus Demam Babi Afrika

Nota kesepahaman itu ditandatangi langsung Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro.

"Kerja sama ini dilatarbelakangi adanya pandemi yang berdampak luas dan sejumlah negara seperti Inggris dan Afrika Selatan telah melaporkan adanya mutasi jenis lain SARS-CoV-2 yang baru," kata Kepala Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan, Slamet, dalam acara penandatanganan nota kesepahaman secara virtual, Jumat (8/1/2021).

"Oleh sebab itu sangatlah penting untuk melakukan kerja sama identifikasi mutan virus SARS-CoV-2 untuk penanggulangan Covid-19 melalui surveilans genom virus," lanjut dia.

Slamet mengatakan, perjanjian kerja sama tersebut sudah dibahas secara intensif oleh perwakilan dari dua kementerian.

Adapun selain para menteri, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Riset dan Teknologi, Sekretaris Utama Badan Riset dan Inovasi Nasional juga menandatangi nota kesepahaman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com