Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Wakaf Uang, Wapres: Seharusnya Masyarakat Berterima Kasih pada Pemerintah

Kompas.com - 11/02/2021, 17:08 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, seharusnya masyarakat berterima kasih kepada pemerintah karena sudah memfasilitasi wakaf uang.

Pemerintah, kata dia, mempunyai keinginan untuk menguatkan dan memberdayakan umat melalui wakaf uang yang telah dicanangkan.

Ia berharap, masyarakat tidak berprasangka buruk kepada pemerintah dengan dicanangkannya gerakan nasional wakaf uang (GNWU) beberapa waktu lalu.

Baca juga: Penjelasan Lengkap soal Wakaf Uang, Apa yang Perlu Kita Pahami?

"Seharusnya kita berterima kasih kepada pemerintah karena mau memfasilitasi, punya kemauan untuk menguatkan, memberdayakan umat, melalui potensi yang ada pada umat itu sendiri," ujar Ma'ruf saat membuka Webinar Literasi Wakaf Uang, Kamis (11/2/2021).

Sebab, kata Ma'ruf, umat Islam di Indonesia memiliki potensi untuk memberdayakan diri tetapi tidak mengetahui apa saja potensi tersebut.

Salah satunya adalah potensi dana umat yang bisa dikelola dengan baik melalui wakaf tersebut.

"Tapi karena kita kurang peka, kurang berpikir, kurang kompak, kurang bersatu maka potensi itu tidak bisa kita manfaatkan dengan baik," kata dia.

"Sehingga sudah saatnya sekarang kembangkan salah satu potensi yang kata Badan Wakaf Indonesia (BWI) bisa kumpulkan Rp 180 triliun. Ini dana besar sekali," kata dia.

Oleh karena itu, pemerintah pun ingin mencoba bergerak dengan mengumpulkan potensi itu melalui wakaf uang yang bertujuan untuk membiayai umat.

Baca juga: Wapres Tegaskan Pemerintah Hanya Fasilitator di Gerakan Nasional Wakaf Uang

Caranya adalah dengan mengembangkan investasi melalui wakaf uang tersebut menjadi dana abadi yang dari tahun ke tahun akan menjadi lebih besar.

"Kepada umat saya harap untuk berhusnuzon, jangan berprasangka buruk. Jangan curigai, jangan justifikasi. Kita baru mulai umat mau bangun," ucap dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com