Kompas.com - 11/02/2021, 16:51 WIB
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020). KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (4/2/2020).

 

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali Sera menegaskan, partainya tetap meminta pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu dilanjutkan.

Meskipun, ia mengetahui bahwa saat ini hanya tersisa Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat yang tetap ingin melanjutkan pembahasan RUU Pemilu.

"Partai Keadilan Sejahtera tegas, lanjutkan revisi Undang-Undang Pemilu. Kita kawal Indonesia yang lebih maju dengan demokrasi yang lebih sehat," kata Mardani dalam diskusi Sarasehan Kebangsaan bertajuk "Pemilu dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia" Kamis (11/2/2021).

Ia menjelaskan, RUU Pemilu yang menggabungkan rezim pemilu yaitu pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sudah masuk ke Badan Legislasi (Baleg) DPR guna menempuh proses harmonisasi.

Baca juga: Tolak Klaim Ketua Komisi II, Fraksi Demokrat Tetap Minta Pembahasan RUU Pemilu

Seharusnya, kata dia, setelah selesai di Baleg, RUU Pemilu dibawa ke Badan Musyawarah (Bamus) DPR dan dibahas oleh panitia khusus (pansus) hingga disahkan.

Kendati demikian, Mardani mengatakan, tiba-tiba Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang yang belum terlaksana.

"Memang elegan pernyataannya, sebaiknya UU yang belum dilaksanakan, dilaksanakan terlebih dahulu. Maksudnya adalah Pasal 201 ayat 8 UU Nomor 10 tahun 2016 itu UU Pilkada," terangnya.

Mardani menuturkan, pasal tersebut mengatur pilkada serentak diselenggarakan November 2024.

Ia menjelaskan, dalam pasal tersebut tertuang bahwa pilkada digelar serentak dibagi menjadi lima dalam tahun yang berbeda.

"Pertama, 2015, 2017, 2018, 2020 dan terakhir 2024 disatukan. Nah, empat sudah berjalan, tinggal yang terakhir nih yang 2024," imbuh dia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selasa Pagi, Presiden Jokowi Akan Tinjau Pelaksanaan Perdana Vaksinasi Gotong Royong

Selasa Pagi, Presiden Jokowi Akan Tinjau Pelaksanaan Perdana Vaksinasi Gotong Royong

Nasional
Saat Eks Pimpinan KPK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Aneh dan Tidak Adil

Saat Eks Pimpinan KPK Sebut Tes Wawasan Kebangsaan Aneh dan Tidak Adil

Nasional
Menkes: Testing Sebanyak-banyaknya, Jangan Takut Kasus Covid-19 Terlihat Banyak

Menkes: Testing Sebanyak-banyaknya, Jangan Takut Kasus Covid-19 Terlihat Banyak

Nasional
Pemerintah Pastikan Transparansi Informasi soal Vaksin AstraZeneca

Pemerintah Pastikan Transparansi Informasi soal Vaksin AstraZeneca

Nasional
Satgas Covid-19: Pemudik Balik dari Daerah Zona Merah dan Oranye, Diminta Karantina Mandiri

Satgas Covid-19: Pemudik Balik dari Daerah Zona Merah dan Oranye, Diminta Karantina Mandiri

Nasional
Vaksinasi Gotong Royong: Harga Vaksin, Tarif Penyuntikan, hingga Efikasi 78 Persen

Vaksinasi Gotong Royong: Harga Vaksin, Tarif Penyuntikan, hingga Efikasi 78 Persen

Nasional
Tuntutan Penjara terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Megamendung-Petamburan

Tuntutan Penjara terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Kerumunan Megamendung-Petamburan

Nasional
Saat Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK...

Saat Jokowi Tolak TWK Jadi Dasar Pemberhentian 75 Pegawai KPK...

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 Meningkat, Keterisian RS di Sumatera Relatif Tinggi

Kasus Aktif Covid-19 Meningkat, Keterisian RS di Sumatera Relatif Tinggi

Nasional
Respons Pimpinan, Dewas dan Pegawai KPK atas Sikap Jokowi soal Polemik TWK

Respons Pimpinan, Dewas dan Pegawai KPK atas Sikap Jokowi soal Polemik TWK

Nasional
Dilaporkan Para Pegawai KPK ke Dewan Pengawas, Ini Komentar Indriyanto

Dilaporkan Para Pegawai KPK ke Dewan Pengawas, Ini Komentar Indriyanto

Nasional
Hari Ini, Sidang Gugatan Praperadilan RJ Lino Digelar di PN Jakarta Selatan

Hari Ini, Sidang Gugatan Praperadilan RJ Lino Digelar di PN Jakarta Selatan

Nasional
Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

Sikap Jokowi soal Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Dinilai Tepat

Nasional
Cek Kedisiplinan ASN Pasca-libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham Lakukan Sidak

Cek Kedisiplinan ASN Pasca-libur Lebaran, Sekjen Kemenkumham Lakukan Sidak

Nasional
Saksi Cerita soal Transfer Uang ke Ajudan Juliari Batubara dan Pembayaran Sewa Pesawat

Saksi Cerita soal Transfer Uang ke Ajudan Juliari Batubara dan Pembayaran Sewa Pesawat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X