Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Percepat Target Nasional, Jokowi Minta Pemda Gelar Vaksinasi Covid-19 Massal

Kompas.com - 11/02/2021, 13:38 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah daerah harus menggelar vaksinasi secara massal.

Tujuannya agar penyuntikan vaksin Covid-19 bisa dilakukan dalam jumlah besar sehingga segera tercapai kekebalan komunitas atau herd immunity.

Menurut Jokowi, vaksinasi di Puskesmas harus tetap dilakukan. Namun, harus diagendakan pula vaksinasi massal oleh pemerintah daerah.

"Harus ada yang dalam bentuk massal. Kumpulkan bisa di GOR, kumpulkan di balai kota dan jumlah yang banyak," kata Jokowi pada "Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2021" di Istana Negara yang ditayangkan virtual di YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (11/2/2021).

Baca juga: Jokowi: Pekan Depan Mulai Vaksinasi Covid-19 untuk Petugas Pelayanan Publik

"Sehingga secara harian kita bisa melakukan suntikan vaksin dalam jumlah yang banyak agar segera tercapai herd immunity," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi pun mengingatkan bahwa vaksinasi Covid-19 harus tepat sesuai sasaran dan target penerima.

Pasalnya, vaksin Covid-19 menjadi barang yang diperebutkan banyak negara di dunia. Pemerintah Indonesia sendiri hingga saat ini masih berusaha keras memperoleh tambahan vaksin Covid-19 dari berbagai sumber.

Jokowi menuturkan, untuk saat ini produsen vaksin Covid-19 tidak banyak. Namun, sebanyak 215 negara berebut untuk mendapatkan vaksin.

Di sisi lain, baru ada sekitar 42 negara di dunia yang bisa menjalankan program vaksinasi Covid-19.

"Yang lain rebutan mendapatkan vaksin. Kita sudah mendapatkan komitmen 426 juta dosis. Ya alhamdulillah karena sejak awal, sejak Agustus (2020) kita sudah mulai pendekatan dengan produsen-produsen vaksin," ungkap Jokowi.

Hingga saat ini, vaksinasi Covid-19 tahap pertama yang ditujukan kepada tenaga kesehatan masih terus berlangsung. Vaksinasi tahap pertama ini dimulai sejak 13 Januari 2021.

Berdasarkan data pemerintah, ada 1.468.764 tenaga kesehatan yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19 hingga Rabu (10/2/2021) pukul 12.00 WIB.

Dari data tersebut, 279.251 tenaga kesehatan sudah disuntik vaksin dosis kedua. Angka itu didapatkan setelah ada penambahan 57.798 tenaga kesehatan yang divaksin dalam 24 jam terakhir.

Baca juga: Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Harus Tepat Sasaran, Jangan Sampai Meleset

Sementara itu, tenaga kesehatan yang baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama tercatat ada 969.546 orang setelah sebelumnya bertambah 124.139 orang.

Adapun pemerintah menargetkan akan melakukan vaksinasi Covid-19 terhadap total 181.554.465 orang penduduk Indonesia atau sekitar 70 persen dari total populasi.

Vaksin Covid-19 disuntikkan sebanyak dua dosis dalam rentang 14 hari.

Hal itu dilakukan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity terhadap penyakit yang disebabkan virus SARS-CoV-2 itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com