Komnas Perempuan Minta RUU PKS Segera Disahkan dalam Prolegnas Prioritas 2021

Kompas.com - 11/02/2021, 13:34 WIB
Hari Perempuan Internasional 2019 diperingati perempuan dari sejumlah organisasi dengan berunjuk rasa di Taman Aspirasi, di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (8/3/2019). Mereka antara lain mendesak agar disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, perlindungan terhadap pekerja perempuan, dan perlakuan yang setara. KOMPAS/HERU SRI KUMOROHari Perempuan Internasional 2019 diperingati perempuan dari sejumlah organisasi dengan berunjuk rasa di Taman Aspirasi, di depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (8/3/2019). Mereka antara lain mendesak agar disahkannya RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, perlindungan terhadap pekerja perempuan, dan perlakuan yang setara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) meminta Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) segera disahkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Menurut Wakil Komnas Perempuan Mariana Amiruddin, tidak ada alasan DPR menunda pengesahan RUU PKS dalam Prolegnas Prioritas 2021.

"Tidak ada alasan sebenarnya untuk menunda dan tidak disahkan (dalam Prolegnas)," ujar Mariana, kepada Kompas.com, Kamis (11/2/2021).

Baca juga: Prolegnas Prioritas Belum Disahkan, Formappi: Matinya Optimisme Peningkatan Kerja Legislasi

Mariana mengatakan, pengesahan RUU PKS dalam Prolegnas Prioritas perlu segera dilakukan agar pemerintah, DPR dan organisasi masyarakat sipil dapat membahas substansi aturannya.

Sementara, saat ini pembahasan tidak dapat dilakukan karena DPR tak kunjung mengesahkan Prolegnas Prioritas 2021.

"RUU PKS bisa disahkan (dalam Prolegnas) dahulu. Nanti saat proses pembahasan bisa diperbaiki atau didiskusikan kontennya, kemudian dirumuskan," ucapnya.

Baca juga: Komnas Perempuan Desak RUU PKS Segera Dibahas Baleg

 

Mariana menilai, pro dan kontra terkait wacana revisi UU Pemilu menghampat pengesahan Prolegnas Prioritas dan pembahasan RUU PKS.

Hal itu menunjukkan bahwa DPR tidak memprioritaskan RUU PKS dan menganggap aturan hukum tersebut tidak mendesak untuk dibahas.

"Kekuatan politiknya mungkin secara general di DPR itu lebih berpihak pada RUU Pemilu. Sementara RUU PKS dianggap bisa nanti, karena tidak terlalu urgen," katanya.

Baca juga: Pimpinan DPR Akui Prolegnas Belum Ditetapkan karena Polemik Revisi UU Pemilu

Hingga penutupan masa sidang III tahun 2020-2021 pada Rabu (10/2/2021) kemarin, Prolegnas Prioritas 2021 tak kunjung disahkan oleh DPR.

Padahal Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menetapkan 33 RUU yang masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 pada 14 Januari lalu.

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyebut, Prolegnas Priortias 2021 belum disahkan karena alotnya pembahasan RUU Pemilu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Menkes: Vaksinasi Covid-19 Turun Selama Ramadhan, Jadi 200.000-300.000 Suntikan

Nasional
Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Pusat Zeni TNI AD Bantu Perbaikan Jembatan Rusak di Bima

Nasional
Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Menkes Minta Lansia Jadi Piroritas Vaksinasi Covid-19 Sebulan ke Depan

Nasional
Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Terjadi Pandemi Covid-19 Gelombang Ketiga di Eropa hingga Asia, Menkes Minta Masyarakat Waspada

Nasional
Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Pemerintah Terima 6 Juta Dosis Bahan Baku Vaksin Covid-19 dari Sinovac

Nasional
KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

KPK: Masih Ada 4 DPO yang Jadi Kewajiban untuk Dituntaskan

Nasional
Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Bakamla Peringatkan Kapal Tanker Yunani yang Mondar-mandir di Perairan Maluku

Nasional
Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Kemkominfo Targetkan Literasi Digital untuk 1,5 Juta Warga Jawa Timur hingga 2024

Nasional
Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Uji Klinis Vaksin Nusantara Berlanjut, Guru Besar FKUI: Jelas Ada Pelanggaran

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Soal Vaksin Nusantara, PB IDI Harap BPOM Tidak Diintervensi oleh DPR

Nasional
Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Jokowi Ingin Kota Semakin Infklusif, Terbuka bagi Seluruh Warga

Nasional
Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Kemenkes Belum Dapat Laporan Uji Praklinis Vaksin Nusantara

Nasional
Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Jokowi: Indonesia Harus Punya Kekhasan Ketika Buat Perencanaan Wilayah

Nasional
LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

LBM Eijkman Targetkan Vaksin Merah Putih Dapat Izin BPOM Pertengahan 2022

Nasional
Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Menkominfo: Indonesia Butuh 600.000 Talenta Digital untuk Atasi Digital Talent Gap

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X