Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Vaksinasi Covid-19 Harus Tepat Sasaran, Jangan Sampai Meleset

Kompas.com - 11/02/2021, 13:03 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Wododo meminta program vaksinasi Covid-19 tepat sasaran dan sesuai target penerima.

Pasalnya, saat ini vaksin menjadi barang yang diperebutkan banyak negara. Pemerintah sendiri hingga saat ini masih berusaha keras memperoleh tambahan vaksin dari berbagai sumber.

"Ini bukan barang yang mudah, semua rebutan. Oleh sebab itu vaksinasi ini harus tepat sasaran, tepat target betul. Jangan sampai meleset," ujar Jokowi dalam Peresmian Pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) 2021, di Istana Negara, Kamis (11/2/2021).

Baca juga: Jokowi Ingatkan Ekonomi Bisa Jatuh jika Tidak Hati-hati Lakukan Lockdown

Jokowi menuturkan, produsen vaksin Covid-19 untuk saat ini tidak banyak. Namun, 215 negara saling berebut untuk mendapatkan vaksin.

Di sisi lain, kata Jokowi, baru ada 42 negara di dunia yang bisa menjalankan program vaksinasi Covid-19.

"Yang lain rebutan mendapatkan vaksin. Kita sudah mendapatkan komitmen 426 juta dosis. Ya alhamdulillah karena sejak awal, sejak Agustus (2020) kita sudah mulai pendekatan dengan produsen-produsen vaksin," ungkap Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan, vaksin Covid-19 merupakan hak bagi setiap orang dan sangat terkait dengan isu kemanusiaan. Oleh sebab itu ia meminta nasionalisme vaksin dihentikan.

Istilah nasionalisme vaksin merujuk pada situasi ketika suatu negara ingin mengamankan stok vaksin demi kepentingan warga negaranya sendiri.

Baca juga: Menlu Retno Tekankan soal Akses Vaksin Covid-19 yang Adil bagi Semua Negara

Menurut Retno, hingga saat ini nasionalisme vaksin masih terjadi di beberapa negara dan akan membahayakan kerja sama pengadaan vaksin secara multilateral.

Retno pun mengajak seluruh negara untuk memperkuat kerja sama demi terciptanya akses vaksin Covid-19 yang adil dan merata.

Ia mengatakan, keadilan dan keseteraan akses terhadap vaksin Covid-19 merupakan isu penting yang harus jadi perhatian seluruh negara dunia. Dunia bisa kembali pulih jika negara-negara bekerja sama dengan baik dalam penanganan pandemi.

"Akses vaksin Covid-19 yang adil dan merata bagi semua negara adalah isu yang sangat penting. Bukan hanya bagi negara-negara berkembang, tapi juga penting untuk negara-negara maju di dunia," ucap Retno, dalam diskusi panel yang digelar Forum Ekonomi Dunia (WEF), Jumat (29/1/2021).

Baca juga: Jokowi: Pekan Depan Mulai Vaksinasi Covid-19 untuk Petugas Pelayanan Publik

Hingga saat ini, vaksinasi Covid-19 tahap pertama yang ditujukan kepada tenaga kesehatan masih berlangsung. Vaksinasi tahap pertama dimulai 13 Januari 2021.

Berdasarkan data pemerintah, Rabu (10/2/2021) pukul 12.00 WIB, ada 1.468.764 tenaga kesehatan yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19.

Dari data tersebut, 279.251 tenaga kesehatan sudah disuntik vaksin dosis kedua. Angka itu didapatkan setelah ada penambahan 57.798 tenaga kesehatan yang divaksin dalam 24 jam terakhir.

Sementara, tenaga kesehatan yang baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama tercatat ada 969.546 orang.

Pemerintah menargetkan vaksinasi Covid-19 terhadap 181.554.465 penduduk Indonesia atau sekitar 70 persen dari total populasi.

Vaksin Covid-19 disuntikkan sebanyak dua dosis dalam rentang 14 hari. Hal itu dilakukan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com